PEKANBARU (CAKAPLAH) - Terlepas dari protes keras kontroversial dari Bupati Kepulauan Meranti, M Adil kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, pusat dinilai memang sudah seharusnya lebih memperhatikan keluhan-keluhan dari daerah.

Wakil Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Riau, Zulkarnain Kadir nengatakan bahwa selama ini memang pusat terhadap daerah seperti pekak dan buta terhadap hak - hak daerah.

"Kita melihat dari substansinya lah, jangan lihat narasi protes itu dari tidak bermoral dan tidak beradabnya, tapi harus dilihat substantinya. Konteksnya itu mencari keadilan untuk daerah," kata Zulkarnain Kadir, Rabu (14/12/2022).

Baca: Sepaham dengan Bupati Meranti, Gubri Akui Pembagian DBH dari Pusat Kurang Adil

Terhadap hal itu, kata pria yang akrab disapa ZK ini, pemerintah pusat juga harus berfikir berapa sumbangsih Riau untuk pusat, dan berapa yang dikembalikan pusat untuk Riau.

"Lebih dari 60 tahun Riau ini, cara baik dan bermoral, hasilnya begitu - begitu saja. Jadi jangan lihat narasi tidak bermoralnya, tapi konteks yang diperjuangkannya. Mungkin orang Riau bicara begitu sudah bosan berbaik - baik, dan bisa jadi dengan kasar pun tak dapat. Dapat itu dapat, tapi kan tidak sesuai dengan apa yang didapatkan Riau selama ini," cakapnya.

Dia juga meminta pusat turun ke daerah-daerah penghasil agar bisa memberi putusan yang lebih baik terkait dana perimbangan daerah dari pusat.

"Jadi kalau bisa pusat itu merenunglah. Jangan lihat daerah itu dari Jakarta, jangan lihat dari peta, tapi turun lah ke daerah. Lihat ada berapa ribu desa di Riau. Tidak hanya ke Riau tapi ke semua daerah penghasil yang ada DBH Migas dan Batu Bara. Sawit juga. Kalau misalnya selama ini pembagiannya 85 persen pusat dan 15 persen ke daerah, maka coba lah 60 ke 40. Tak usahlah 50 - 50, tapi 60 - 40 aja jadilah," tegasnya.

Baca: Sikapi Protes Bupati Meranti, PKS Desak Jokowi Tata Ulang Aturan DBH Pusat dan Daerah

Lebih jauh, kata ZK, terhadap hal ini harus ada evaluasi dari Pemerintah Pusat dan mencari solusi atas protes - protes yang ada.

Sebelumnya, pernyataan Bupati Kepulauan Meranti Muhamad Adil yang merasa daerahnya diperlakukan tidak adil dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, menuai kontroversi.

Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada Bupati Adil, Senin (12/12/2022).

Sebagaimana diketahui, Bupati Muhammad Adil menyampaikan kritik kepada Kementerian Keuangan saat menghadiri Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru pada pekan lalu.

Saat menyampaikan kritiknya, Bupati Adil sempat menyebut jajaran Kemenkeu berisi iblis atau setan.

Adapun dalam rakornas itu dihadiri pula oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman.

Baca: Mendagri Beri Teguran Keras kepada Bupati Meranti Gara-gara Kurang Etika saat Protes DBH

Kemarahan tersebut disampaikan Bupati Adil karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai.