Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Taufik
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Para wakil rakyat di DPRD Riau kembali melakukan kunjungan ke luar negeri. Kali ini tujuan mereka ke Amerika Serikat. Mereka berangkat dibagi tiga kelompok, dimana dalam satu kelompok terdapat 4-5 orang anggota DPRD Riau.
Hal ini mendapat kritikan dari masyarakat. Salah satunya datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau yang mempertanyakan kenapa setiap tahun selalu ada anggaran di APBD untuk plesiran ke luar negeri namun tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Riau.
Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Taufik mengatakan pihaknya sebenarnya selama ini sudah muak untuk terus menerus mengkritik plesiran anggota dewan tersebut. Meski dikritik tetap saja ada anggaran di APBD untuk 'jalan-jalan' ke luar negeri.
Baca: Wow... Anggota DPRD Riau akan "Plesiran" ke Luar Negeri, Kali Ini ke Amerika Serikat
Tidak hanya mengkritik wakil rakyat yang terkesan pergi diam-diam tanpa ada urgensinya Fitra juga mengkritisi Sekretariat DPRD Riau yang tidak membuka informasi terkait hal tersebut ke publik.
"Seharusnya Sekretariat membuka informasi berkaitan dengan ke mana dan apa yang dilakukan anggota DPRD," kata Taufik kepada CAKAPLAH.com, Rabu (31/5/2023).
Taufik mengatakan, bahwa selama ini anggota dewan tidak pernah membuka hasil kunjungannya ke luar negeri. Makanya, Fitra meminta Mendagri untuk mengawasi pelaksanaan kunker bagi anggota DPRD. Hal ini dikarenakan setiap tahun anggaran kunker ada di DPA tapi penggunaannya tak akuntabel.
Taufik mengatakan memang dalam aturan diperbolehkan anggota dewan melakukan kunjungan ke luar negeri, akan tetapi kata Taufik harus diperjelaskan hasil dan mau apa setelah kembali dari kunker itu.
"Bisa dilihat kinerja apa yang diturunkan dari hasil kunker, contoh dalam hal Prolegda, inovasi apa yang sudah diterjemahkan dari informasi kunker yang didapatkan dari kepergian luar ngeri, bisa dilihat dari produk aturan dan dorongan dewan kepada Pemprov Riau. Selama ini produk legislasi sudah berapa?," ulasnya.
Lebih jauh kata Taufik, kalaulah saja anggaran kunker belasan miliar dialokasikan untuk menyelesaikan janji gubenur alangkah baiknya menyelesaikan target pembangunan fasilitas warga, jalan, sekolah, bangunan lokal, pembangunan jembatan alangkah baiknya dari pada membiayai anggota dewan tersebut.
Selain itu, kata Taufik, momentum politik 2024 ini sudah saatnya masyarakat Riau mengevaluasi prilaku DPRD Riau selama lima tahun ini.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau tahun ini kembali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Para wakil rakyat itu akan "plesiran" ke Amerika Serikat. Mereka berangkat dibagi tiga kelompok, dimana dalam satu kelompok terdapat 4-5 orang anggota DPRD Riau.
Hal itu dibenarkan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, Elly Wardhani, kepada CAKAPLAH.com, Rabu (31/5/2023).
"Iya, tahun ini anggota DPRD Riau melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Kan secara aturan memang dibolehkan," kata Elly Wardhani.
Elly Wardhani mengatakan, negara tujuan kunjungan kerja adalah Amerika Serikat. Mereka ke Negeri Paman Sam tersebut terbagi tiga kelompok.
"Mereka (anggota DPRD Riau) ada tiga rombongan. Satu Surat Perintah Tugas (SPT) itu ada tiga atau empat orang. Tapi kalau tak salah ada empat orang," terangnya.
Elly Wardhani menyampaikan, surat izin anggota DPRD Riau ke Amerika Serikat telah diurus ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Ada yang sudah dapat rekomendasi (izin), dan ada juga yang izinnya sedang diurus," ujar Kepala Biro Hukum dan HAM Setdaprov Riau ini.
Untuk diketahui, pada ahun 2022 lalu Anggota DPRD Riau juga melakukan "plesiran" Amerika dan Eropa. Dimana biaya perjalanan dinas/kunker DPRD Riau yang dialokasikan dalam APBD tahun 2022 saat itu mencapai Rp16,7 miliar untuk kebutuhan Kunker, seperti pembiayaan transportasi taksi dan penginapan selama di sana.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Riau, Pemerintahan |