BANGKINANG (CAKAPLAH) - Status tersangka ZN yang disebut-sebut sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan pada proyek pengadaan meubiler sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar (sekarang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, red) tahun anggaran 2015 yang kini dalam proses hukum karena diduga korupsi, dipertanyakan.

Kepada CAKAPLAH.COM melalui ponselnya, Senin (2/10/2017) sore, Muhammad Zainuddin yang menyebutkan sebagai Kuasa Hukum ZN mengatakan, secara hukum tidak satupun bukti yang menunjukkan ZN sebagai direktur suatu perusahaan dalam pengerjaan kelima proyek pengadaan tersebut.

"Karena ZN tidak didapati mempuyai hubungan hukum secara langsung antara Dinas  Pendidikan Kampar diwakili PPTK Arif (terdakwa Arif Kurniawan, red) dengan ZN. Berdasar kontrak yang ada hanya antara Dinas pendidikan dengan ketiga perusahaan yang telah di tunjuk sebagai pemenang di buktikan dengan kontrak yang ada saat ini" beber Zainuddin.

Penetapan pemenang terhadap ketiga badan usaha atau perusahaan adalah sah karena ada BAHP, SPPBJ, kontrak dan SPMK.

"Jujur saja ZN bukanlah kontraktor dari kelima paket pekerjaan pengadaan tersebut. Karena kalau kita merunut dari makna kata kontraktor berasal dari kata kontrak artinya surat perjanjian atau kesepakatan kontrak atau bisa disamakan orang atau badan hukum yang ada di kontrak untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak itu," imbuh Zainuddin.

"Pertayaannya adalah adakah nama ZN dalam kontrak?," imbuh Zainuddin.

ZN dengan pemilik perusahaan dalam rangka penyertaan modal untuk mengerjakan proyek yàng telah di menangkan oleh badan usaha dimaksud.

Menurut Zainuddin, sepanjang kontrak tersebut tidak dimintai pembatalan, maka kontrak tersebut sah secara hukum maka kontrak tetap terjadi dan harus di laksanakan seperti kontrak yang sah.

Jadi untuk mengetahui suatu kontrak tersebut sah atau tidak maka harus diuji dengan empat syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH perdata.

Jika pihak Kejari menduga ada indikasi pemalsuan tandatangan oleh kliennya, artinya ini menyangkut subjek perjanjian atau dengan kata lain orang yang menanda tangani tidak mempuyai wewenang (kapasitas) atau kecakapan berbuat menurut hukum. Jadi harus dibuktikan dulu itu benar-benar palsu tanda tangan tersebut oleh hakim.

Seyogyanya, jika ada tanda tangan di palsukan harus dilaporkan sehingga di proses hukum. Kalaupun itu pemalsuan tandatangan, kasus ini mestinya masuk dalam ranah pidana umum.  "Saya tidak tahu, ada atau tidak ada pengaduan," terangnya.

Dikatakan, kalau kita telaah benar-benar kasus ini, perusahaan berhak melaksanakan kelima paket tersebut. Hak itu muncul ketika diterbitkannya SPPPBJ (surat penetapan pemenang pengadaan barang dan jasa) oleh PPK. "Artinya kami selaku kuasa hukum berpendapat berdasarkan fakta hukum yang ada ketiga perusahaan tersebut berhak mengerjakan kelima paket pengadaan tersebut," ulasnya.

Tentu dengan hak yang timbul berdasar SPPBJ menimbulkan konsekuensi adalah mendapat keuntungan yang di perbolehkan oleh undang-undang pengadaan barang dan jasa.

"Kalaulah kita lihat dari kasus ini yang menjadi kata kunci adalah sah atau tidak sah ketiga perusahaan melaksanakan kelima paket pekerjaan pengadaan. Kalau kita beranggapan sah berati keuntungan perusahaan menjadi sah untuk dinikmati, tapi kalau kita beranggapan tidak sah berati keuntungan perusahaan menjadi kerugian negara," terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika dibedah lebih dalam lagi permasalahan ini ada dua peristiwa hukum yang berbeda yakni peristiwa hukum pidana pemalsuan tanda tangan yang menjadi ranah pidana umum, kedua pembatalan kontrak menjadi ranah hukum perdata. Jika perbuatan melawan pemalsuan tanda tangan dapat dibuktikan terlebih dahulu secara sah sebagai syarat subjektif capasity atau kecapan hukum tidak terpenuhi.

"Oleh karena itu kami berpendapat terlalu dini, prematur kita menyimpulkan   perkara ini perkara tipikor," katanya.

Ia menjelaskan, kerugian negara yang ia pahami adalah prestasi yang diberikan kepada negara tidak sebanding atau lebih kecil dibandingkan dengan uang yang harus dikeluarkan negara, maka selisihnya adalah kerugian negara. Kerugian negara inilah menjadi unsur pokok tipikor.

"Maka, seharusnya yang menjadi entry poinnya adalah pada kata sah atau tidak tidak sahnya kontrak, karena kontrak inilah yang menjadi dasar penentu siapa berhubungan hukum dengan siapa," pungkas Zainuddin.

Seperti diberitakan, kasus dugaan korupsi pengadaan meubeler sekolah tahun 2015, dengan pagu anggaran sebesar Rp3.335.632.000 yang bersumber dari APBD Kampar 2015 telah menyeret Mantan Kadis P dan K Kampar NZ sebagai tersangka.

Selain itu status tersangka juga ditetapkan kepada ZN selalu kontraktor pelaksana kegiatan dan AK, PPTK proyek itu yang kini telah menjadi terdakwa dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru. Atas perbuatan tersangka, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp393.886.650.

Dalam keterangan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kampar Ostar Al Pansri usai melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap mantan Kadis P dan K Kampar NZ, Senin (2/10/2017) disebutkan, sejak awal proyek ini sudah bermasalah. ZN selaku Kadis dan pengguna anggaran justru menyurati Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar melelang kegiatan ini.

Proyek ini dimenangkan oleh tiga perusahaan yakni CV  Embun Suri, CV Wahyu Karya Utama dan CV Payung Negeri. Lalu pekerjaan ini diambil alih oleh Zulkarnaini. "Mereka (tiga perusahaan, red) tameng saja," beber Ostar.

"Perusahaan yang tiga tak tahu apa-apa, padahal sudah disarankan ke polisi, karena tandatangan dipalsukan. Si ZK ini semua (palsukan tandatangan)," katanya lagi.

Ostar juga membeberkan, kejanggalan lain dalam proyek pengadaan ini adalah barang datang sebelum tandatangan kontrak. "Barang sudah masuk, besok baru kontrak. Seolah-oleh sudah tahu dengan pemenangnya," ucap Ostar.

Ia menuturkan ZN mengaku tidak tahu siapa yang memerintahkan. "Begitu juga Arif selaku juga tak mau dan tak berani ngomong, padahal hakim sudah terkenal jago nguliti orang," beber Ostar lagi.