BANGKINANG (CAKAPLAH) - Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri sepakat untuk membentuk panitia khusus (Pansus) terkait PT Kamparikom.

Hal itu disampaikan Fikri menjawab pertanyaan wartawan mengenai akan dibangunnya Integrated Cold Storage (ICS) atau Fasilitas Pendinginan Ikan Terintegrasi di eks lahan PT Kamparikom di Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bersama Pemkab Kampar. "Maka saya sepakat kalau kawan-kawan wartawan mempertanyakan Pansus ya saya sepakat," ujar Fikri.

Diakuinya, DPRD Kampar memang ada rencana untuk membentuk Pansus. "Apa masalah sebenarnya nanti tahu itu di Pansus," ulas Fikri.

Menurut Fikri, pembentukan Pansus sifatnya wajib karena ia menilai PT Kamparikom sedang sakit. "Wajib Pansus dulu karena perusahaan sudah sakit. Jadi perlu dibentuk lagi. Perlu disupport kembali dan perlu kajian-kajian," ucap Fikri di sela-sela persiapan peresmian Media Centre Porprov Riau IX tahun 2017 di Jalan Ahmad Yani, Bangkinang, Senin (23/10/2017).

Ongah, begitu ia akrab disapa mengaku DPRD Kampar pernah memanggil manajemen perusahaan terkait penyertaan modal Pemkab Kampar di PT Kamparikom. Perusahaan yang dibentuk pada masa kepemimpinan H Burhanuddin Husin-Teguh Sahono periode 2006-2011 pernah mengajukan permintaan tambahan dana namun DPRD menolaknya karena laporannya tidak jelas.

"Kita support terus dananya tapi enggak jelas. Direktur tak bertanggungjawab. Direktur enggak tahu, kacau itu namanya masa enggak tahu. Harus bertanggungjawablah, sampaikan alasan kenapa atau kurang perhatian dari pemerintah, sampaikan," ucap Fikri panjang lebar.

Ia menilai, rencana Bupati Kampar H Azis Zaenal untuk membangun kawasan yang telah dibebaskan di Desa Koto Perambahan ini untuk membangun Fasilitas Pendinginan Ikan Terintegrasi sangat bagus karena jika industri ini jalan maka akan berdampak bagi peningkatan asli daerah (PAD) dan mengurangi pengangguran.

Pembangunan ICS menurut Fikri sesuai dengan visi misi Pemkab Kampar. "Apa yang menjadi harapan Bupati perlu kita beri dukungan. Tapi kita awasi secara teknis," katanya.

Ia juga menilai Bupati Kampat Azis Zaenal memiliki konsep yang luar biasa dan dewan menghargai konsep Bupati tersebut.

Mengenai adanya surat dari Pemprov Riau ke Pemkab Kampar menanyakan dana penyertaan modal sebesar Rp 2,5 miliar yang pernah disetor oleh PT Sarana Pembangunan Riau yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov Riau kepada PT Kamparikom, menurut Fikri itu adalah urusan dari Pemprov Riau dan Pemkab Kampar sebagai salah satu pihak yang ikut dalam PT Kamparikom hendaknya memberikan jawaban kepada Pemprov Riau.