(CAKAPLAH) - Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mengancam akan menarik personil dan bantuan heli untuk penanganan bencana di Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.  

Ancaman ini dikeluarkan BNPB lantaran Pemkab Limapuluh Kota yang lamban dalam menyelesaikan administrasi penyaluran bantuan.

"Pemkab Limapuluh Kota harus segera menyelesaikan seluruh administrasi yang diminta oleh BNPB. Jika belum, kami tidak bisa membantu dan akan menarik seluruh fasilitas dan personil BNPB ke Jakarta. Ini tidak main-main. Seluruhnya mesti diselesaikan,"tegas Kasubdit Penanganan Darurat Bencana BNPB, Budi Erwanto.

Dijelaskan Budi, amburadulnya manajemen administrasi kebencanaan di Limapuluh Kota, menghambat kinerja BNPB. Apalagi, sekarang masa tanggap darurat juga diperpanjang.

"Boleh-boleh saja memperpanjang masa tanggap darurat, tapi kami minta diselesaikan administrasinya dulu. Percuma BNPB di sini, kalau administrasi tak tuntas," papar Budi Erwanto.

Budi yang merupakan mantan Kepala BPBD Damkar Padang menyebutkan, sejak personel BPBD berada di Kabupaten Limapuluh Kota, belum ada satupun administrasi seperti permohonan yang diminta BNPB diselesaikan Pemkab Limapuluh Kota.

"Kami juga bingung bagaimana membuat laporan pertanggungjawabannya nanti. Jika tetap tidak selesai sampai besok (hari ini-red), kami akan menarik seluruh personel dan fasilitas BNPB dari Kabupaten Limapuluh Kota dan kembali ke Jakarta,"tegas Budi.

Ditambahkan Budi, dengan tersendatnya administrasi, bantuan berupa uang Rp50 ribu setiap rumah dan bantuan lainnya tidak bisa disalurkan. Padahal, di Jakarta BNPB sudah siap mendistribusikan bantuan kepada Pemkab dan Satgas.

"Kami sudah mempersiapkan segala hal keperluan untuk bencana alam. Baik saat tanggap darurat selama tujuh hari pertama ini maupun perpanjangan sekarang. Termasuk bantuan Rp50 ribu setiap rumah selama sepuluh hari," ungkap mantan Kasat Pol PP Padang itu.

Berkemungkinan, juga proses administrasi tidak juga siap, helikopter juga akan ditarik ke Jakarta. Padahal, keberadaan helikopter sangat penting dalam pendistribusian bantuan.

"Jadi saya minta kepada Bupati agar segera menyelesaikan administrasinya. Pekerjaan yang dilakukan BNPB ini dilaporkan ke pusat. Jika proses administrasi tidak selesai, apa yang akan kami laporkan dan pertanggungjawabkan,"tambah Budi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Nasrizal Patria meminta agar Pemkab Limapuluh Kota segera memenuhi syarat administrasi karena akan menyangkut bantuan dan anggaran pusat.

"Harusnya Pemkab tidak lalai dalam hal ini, karena menghambat kinerja petugas di lapangan. Semua permasalahan sebenarnya tidak terjadi kalau saja Pemkab Limapuluh Kota tidak lalai," ungkap Patria.

Dijelaskan Patria, jika administrasi tidak selesai, personel BNPB tidak akan bisa melakukan apa-apa, termasuk mencairkan anggaran operasional.

"Dengan apa petugas akan hidup di sana. Anggaran mereka bergantung pada kelancaran administrasi. Jika itu tidak selesai, anggaran tidak bisa dicairkan. Wajar jika perwakilan BNPB yang turun ke Limapuluh Kota marah," ungkapnya.

Polemik ini, menurut Patria akan merugikan Pemkab Limapuluh Kota, karena bantuan yang sudah dikucurkan pusat, tidak akan bisa dicairkan.

"Termasuk bantuan kepada korban, seperti biaya hidup selama masa tanggap darurat, hingga bantuan logistik dan peralatan lainnya. Sebab itu, saya minta agar permasalahan ini segera diselesaikan,"harap Kepala BPBD Sumbar itu.

Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi mengakui kalau administrasi untuk BNPB belum selesai. Dia memastikan, hari ini, seluruhnya akan diselesaikan.

"Memang belum selesai. Tapi, hari ini semuanya akan diselesaikan. Kemarin, kita fokus ke penanganan dan memastikan bantuan tersalurkan merata,"terang Irfendi, yang sejak bencana terjadi, terus berada di lapangan, dan ikut serta menyalurkan bantuan.