PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU melarang mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual anak dan korupsi ikut sebagai peserta. Hal ini juga menjadi perhatian bagi KPU Riau dalam menyelenggarakan tahapan pendaftaran calon.

Seperti yang disampaikan oleh Anggota KPU Riau, Abdul Hamid, bahwa ketiga jenis kejahatan ini agar bisa diawasi bersama oleh masyarakat dan diseleksi ketat oleh parpol yang mendaftarkan.

"Bagi masyarakat kita harapkan bisa mengawasi dan melaporkan jika ditemukan ada caleg yang pernah menjadi terpidana pada tiga kasus tersebut. Kita juga minta parpol menyeleksi ketat calonnya yang akan maju sesuai dengan PKPU nomor 20 tahun 2018," papar Hamid pada Sabtu (14/7/2018).

Selain itu saat pendaftaran, caleg yang akan maju di Pileg DPRD Riau akan menandatangani pakta integritas yang berisikan pernyataan bahwa yang mendaftar bukan mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak dan korupsi.

"Yang menandatangani ini nantinya adalah ketua partai yang menyatakan calegnya bebas dari jenis kejahatan tersebut," pungkas Hamid.

Sementara itu, hingga saat ini KPU Riau belum ada menerima satupun pendaftaran peserta pemilu. Penerimaan ini sendiri dibuka hingga 17 Juli 2018.