PEKANBARU (CAKAPLAH) - Di saat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sedang melakukan penataan aset mobil dinas dan operasional, ternyata ada oknum pejabat esselon II di Pemko Pekanbaru yang diduga melarikan mobil dinas jenis Honda CRV.

Sumber CAKAPLAH.COM, menyebut jika mobil dinas berplat merah tersebut saat ini diketahui berada di Jakarta karena pengguna mobil dinas sebelumnya mengirimkan untuk kepentingan pribadi.

"Iya, informasinya mobil di Jakarta dipakai oleh anaknya untuk kuliah di sana. Unit mobil dinas tersebut dipakai sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Badan dan tidak diserahkan ke pejabat yang baru," kata ASN di lingkungan Sekretariat Pemko Pekanbaru yang meminta namanya tidak disebutkan, Ahad (7/10/2018).

Ia menambahkan, mobil jenis Honda CRV tidak dikembalikan ke pejabat yang saat ini sedang duduk menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Pekanbaru atas nama MY. Padahal yang bersangkutan saat ini AP menjabat sebagai Kepala Badan Satpol PP Pekanbaru.

"Harusnya kan dikembalikan, tapi pejabat yang sekarang malah menggunakan Innova Hitam. Sementara unit lama jenis CRV tidak dikembalikan," cakapnya.

Tidak hanya mantan Kepala Badan Kesbangpol Pekanbaru yang belum mengembalikan unit mobil jenis honda CRV, mantan pejabat di Bagian Umum dan Perlengkapan Setdako Pekanbaru juga belum mengembalikan tiga unit mobil dinas dan operasional.

"Iya, mantan Pejabat lama berinisial KH belum mengembalikan tiga unit mobil dinas Pemko Pekanbaru. Tak tanggung-tanggung yang dibawa langsung tiga unit, padahal yang bersangkutan sudah tidak menjabat," cakapnya seraya menyebut masih banyak mobil dinas yang belum dikembalikan pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru, Firdaus dengan tegas meminta agar Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, menarik seluruh mobil dinas yang masih dikuasai oleh oknum pejabat, mantan pejabat, anggota DPRD, mantan anggota DPRD, organisasi dan perorangan yang belum dikembalikan ke

"Soal aset, sebagai kepala daerah tentu saya harus bertanggung jawab, menjaga dan memelihara kekayaan daerah. Maka, sesuai dengan regulasi dan aturan, kalau aset yang bergerak masih berada di tangan-tangan para mantan pejabat, seharusnya bapak-bapak yang terhormat dengan sukarela dan kesadaran harus segera mengembalikan ke daerah," kata Firdaus.

Firdaus menyebut, agar seluruh mobil dinas dan operasional yang masih dikuasai oknum pejabat, mantan pejabat, anggota DPRD, mantan anggota DPRD, organisasi dan perorangan dapat segera dikembalikan, dirinya sudah menginstruksikan langsung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Saya sudah pemerintahkan OPD teknis termasuk Satpol PP dan BPKAD agar menyelamatkan aset-aset milik daerah. Kalau tidak, saya juga yang bertanggungjawab jika terjadi temuan," ujarnya.

Saat disinggung jika banyaknya oknum pejabat, mantan pejabat, anggota DPRD, mantan anggota DPRD, organisasi dan perorangan yang menguasai mobil dinas dan operasional tersebut selalu menjual nama Walikota Pekanbaru dan menyatakan sudah melalui persetujuan Walikota, mantan Kepala Dinas PU Riau mengatakan sebagai orang nomor satu tentu dirinya mengiyakan, tapi semua itu harus melakukan proses administrasi.

"Kalau persetujuan saya, ya harus ada proses administrasinya. Proses mekanismenya patuhi sesuai aturan. Walikota kan boleh saja mengiyakan, tapi bukan administrasinya tidak dijalankan dan tidak diikuti. Kalau perorangan, apa kapasitasnya. Jadi saya tegas katakan, tarik saja mobilnya, yang mengaku-ngaku dan menjual nama saya," pungkasnya.