PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengamat politik Universitas Islam Riau, Zaini Ali mengakui selama 2016 kinerja anggota DPRD Riau melempem alias buruk. Dengan dibekali dana melimpah, harusnya Dewan lebih produktif, terutama dalam legislasi pembentuk Peraturan Daerah (Perda).

"Tupoksi DPRD ada tiga pengawasan, legislasi dan keuangan. Jadi yang lemah itu difungsi legislasi,"jelasnya, Rabu (1/3/2017).

Dikatakan Zaini lemahnya kinerja DPRD bisa dari lemahnya kemampuan manajerial di DPRD Riau, terutama dijajaran Pimpinan mulai dari ketua dan Wakil Ketua.

" Saya nilai kemampuan manejerial pimpinan DPRD Riau harus ditingkatkan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, kinerja DPRD Riau selama 2016 terbilang cukup mengecewakan. Pasalnya, dengan dibekali anggaran melimpah dibanding Satker Pemerintah yang lain, lembaga legislatif ini hanya mampu menghasilkan 8 dari 35 perda yang ditargetkan.

Artinya, masih terdapat 27 usulan Ranperda baik usulan legislatif ataupun eksekutif yang tak bisa dituntaskan DPRD Riau selama tahun anggaran 2016.

Wakil Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau, Sumiyanti mengakui, minimnya produk perda selama 2016 merupakan tanggungjawab lembaga DPRD Riau secara keseluruhan.

Pasalnya, untuk pembentukan Perda, DPRD sudah membentuk Panitia Khusus yang bertugas melakukan studi banding hingga menggodok Ranperda menjadi Perda.

"Ini merupakan tanggungjawab lembaga DPRD Riau, seperti pimpinan yang ada di DPRD, jadi bukan hanya tanggungjawab BP2D,"kata, Sumiyanti.

Selama 2016 lalu, DPRD Riau dibekali anggaran melimpah hingga Rp425 miliar. Jumlah itu lebih besar dari Sekretariat Daerah (Setda) Riau yakni Rp321 miliar.

Sebagai data tambahan, untuk pembuatan produk Perda, berawal dari usulan masing-masing Komisi. usulan itu disampaikan ke BP2D atau Badan Legislasi (Banleg). Setelah itu disampaikan ke pimpinan dewan, lalu disampaikan melalui Badan Musyawarah.

Usai dibahas di Banmus, usulan tersebut diputuskan dan disampaikan dalam rapat paripurna. Setelah itu, barulah dibentuk Pansus (Panitia khusus).

Pansus inilah nanti yang akan melakukan rancangan dan penggodokan, dan diserahkan kemasing-masing fraksi. Setelah selesai di sampaikan ke pimpinan.