PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemprov Riau menggelar pertemuan dengan Staf Kepresidenan RI dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat mengenai konflik agraria dengan perusahaan swasta dan kawasan hutan di Provinsi Riau, Kamis (26/7/2018) di Kantor Gubernur Riau.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan kepada CAKAPLAH.com melihat persoalan konflik lahan di Riau tipeloginya tak jauh beda dengan provinsi lain.

"Konfliknya itu pasti dengan BUMN, kawasan hutan, dan perusahan swasta baik itu Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun Hutan Guna Usaha (HGU). Jadi memang ini banyak terjadi di daerah Riau. Memang laporannya ke kami itu 5 di HGU, 3 di HTI, 1 yang berkaitan dengan taman nasional (hutan lindung)," bebernya.

Untuk nyelesaian persoalan itu, sebut Tarigan, tidak bisa lagi pendekatannya secara parsial yang berdasarkan sektor. Artinya kalau persoalan HGU hanya diurus dengan BPN atau Dinas Perkebunan, tapi harus melibatkan banyak pihak.

"Karena kita tahu persoalan tanah ini konsekuensinya perdata, tapi juga bisa berdampak pada pidana karena berbagai persoalan yang terjadi di lapangan,"

Dia menyampaikan, bahwa konflik agraria berkaitan dengan isu-isu kesejahteraan sosial. Karena tidak jarang masyarakat Indonesia secara administrasi tidak lengkap.

"Tetapi kan dalam konteks realisasi sosial masyarakat memang membutuhkan untuk kehidupannya. Tentu ini perlu terobosan, misalnya dalam penyelesaiannya dalam bentuk-bentuk kemitraan atau kerjasama. Apalagi masyarakat itu memiliki legalitas hukum yang jelas. Jadi ini memang perlu didorong penyelesaiannya," paparnya.

Karena situasi itulah pihaknya menilai perlu ke daerah. Hal ini agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bisa mengambil peran untuk penyelesaian persoalan tanah yang dialami masyarakat Riau.

"Karena tidak terlalu baik kalau masyarakat tiba-tiba langsung pergi ke Istana Negara. Ini terbukti bahwa di daerah tidak tersedia mekanisme yang cukup untuk proses penyelesaian masalah itu," tegasnya.

Untuk itu, Kantor Staf Kepresidenan akan mendorong pemerintah daerah (Pemda) membentuk semacam Satgas atau Tim Terpadu.

"Ini penting. Pengalaman kita di Kabupaten Musi Banyu Asin (Muba), di sana Pemkabnya membentuk tim penyelesaian persoalan agraria. Jadi masyarakat yang berkomplik mengadu ke tim itu. Lalu tim yang akan merumuskan, apakah penyelesaiannya itu harus melalui kementerian atau hanya mediasi," ujarnya mencontohkan.

"Tim seperti itu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau masyarakat langsung ke Jakarta, tentu ini sangat membebani masyarakat untuk memperjuangkan dan ingin mendapatkan kepastian hukum terkait dengan nasib tanahnya. Kalau ini bisa daerah, dan Pemdanya terbuka untuk menuntaskan persoalan itu, maka ada banyak opsi penyelesaiannya yang didapat," sambungnya.

Dengan adanya pendampingan dari Pemda, tambah Tarigan, maka pusat semakin yakin bahwa masyarakat perlu diberikan jalan keluar. Karena tidak jarang dalam persoalan ini banyak kelompok masyarakat yang mencari keuntungan pribadi.

"Kalau ada pendampingan, maka kami semakin yakin kalau masyarakat memang membutuhkan atas tanahnya.
Hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan. Karena beberapa kejadian, ketika didampingi oleh bupati tidak sulit pemerintah pusat untuk menyelesaikan," tukasnya.

Berikut data konflik lahan di Riau baik HGU, HTI dan Taman Nasional:

HTI yang berkonflik dengan masyarakat:

- PT Arara Abadi di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- PT Rimba Lazuardi di Desa Pesajian Kabupaten Indragiri Hulu.
- PT Bukit Betabu Sei Indah di Desa Talang Durian Cacar Kabupaten Indragiri Hulu.

HGU yang berkonflik dengan masyarakat:

- PT Setia Agrindo Lestari di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
- PT Sari Lembah Subur di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
- PT Duta Swakarya Indah di Dayun, Mempura dan Koto Gasib Kabupaten Siak.
- PT Mazuma Agro Indonesia Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
- PT Ramajaya Pramukti Kampar Utara Kabupaten Kampar

Kawasan hutan berkonflik dengan masyarakat

- Taman Nasional Tesso Nilo di Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.