Marwan Yohanis
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Akhir bulan Desember ini, Pansus Konflik lahan DPRD Riau menjadwalkan melakukan pemanggilan terhadap pemerintah, dalam hal ini semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan kasus konflik lahan di Provinsi Riau.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan Masyarakat DPRD Riau, Marwan Yohanis, mengatakan pihaknya sudah menganalisa laporan dan data dari masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan. Tim pansus sudah mendapatkan penjelasan lengkap, dan sekarang dalam tahap analisa, baik dari data yang disampaikan masyarakat kemarin, maupun dari data-data lain yang dikumpulkan.
"Tahapan selanjutnya, pada minggu ketiga bulan Desember ini, kita menjadwalkan pemanggilan terhadap pemerintah, dalam hal ini semua dinas yang berkaitan dengan kasus konflik lahan," cakap Marwan, Sabtu (12/12/2021).
Dia menambahkan, setelah data masyarakat selesai dianalisa, kemudian ada data tambahan dari pemerintah, baru pihaknya memanggil terlapor, yaitu perusahaan-perusahaan.
"Pansus juga akan meminta pendapat dari para pakar maupun organisasi yang fokus di bidang konflik masyarakat, laporan ini akan dibahas juga di tingkat kementerian atau DPR RI," ujarmya.
Jika memungkinkan, menurutnya pihaknya juga akan turun lapangan. Setelah semua lengkap, Pansus akan mengeluarkan rekomendasi.
"Intinya DPRD Riau ingin keberadaan perusahaan ini membawa dampak positif, bukan dampak negatif ke masyarakat sekitar," ujarnya.
Untuk diketahui, Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Lahan Masyarakat dan perusahaan, dari 34 laporan yang pernah diadukan ke DPRD Riau, sebanyak 13 laporan masuk dalam ranah pansus dan akan ditindaklanjuti.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |