PEKANBARU (CAKAPLAH). - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menepati janjinya mempertemukan Warga Suku Sakai, Kandis, Siak dengan PT Ivo Mas Tunggal, Kamis (23/3/2017) sore di Kantor Gubernur Riau. 

Pertemuan itu guna membahas persoalan tanah ulayat seluas 24 ribu hektar yang diduga diserobot peru‎sahaan. Berdasarkan informasi dari Asisten II Setdaprov Riau, Masperi dalam pertemuan itu belum ada kata sepakat antar keduanya.

"‎Tidak ada kesepakatan antar keduanya. Sebab PT Ivo Mas Tunggal  tidak bisa memenuhi terkait permintaan warga," kata Masperi ketika dihubungi cakaplah.com, Jumat (24/3/2017). 

Ditegaskan Masperi hasil mediasi masyarakat Sakai dengan Tuntutan Pengembalian hak Ulayat, Pengukuran Ulang atas HGU PT Ivo Mas Tunggal dan Penyediaan Lahan Plasma untuk masyarakat sakai Gagal mendapatkan kesepakatan.

"Kesimpulannya masyarakat tetap menuntut tanah ulayatnya," pungkasnya.

Apa alasan perusahaan tidak bisa penuhi permintaan warga, Masperi secara singkat mengatakan perusahaan tidak mampu.  

Apakah ada pertemuan lagi antara warga Suku Sakai dengan PT Ivo Mas Tunggal? "Tidak ada pertemuan lagi. Tapi masyarakat Suku Sakai tetap menuntut agar tanah ulayat yang menurut mereka diambil perusahaan," ujarnya.

‎Diwartakan cakaplah sebelumnya, warga Suku Sakai melakukan aksi jalan kaki dari Kandis menuju Pekanbaru untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan penyerobotan tanah ulayat oleh PT Ivo Mas. 

Saat itu ratusan warga suku Sakai menduduki pintu gerbang kantor Gubernur Riau. Mereka mendesak Pemprov Riau untuk mengambil tanah ulayat yang dikuasi perusahaan. 

Meski massa sudah ditemui oleh Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman, namun mereka tetap bertahan di pintu gerbang hingga sore. Massa memilih bertahan sebelum ada kepastian tertulis yang dibuat Pemprov Riau. 

Tak hanya itu, massa juga memaksa petugas untuk masuk ke dalam kantor Gubernur Riau. Namun permintaan massa mendapat perlawanan dari petugas Kepolisian dan S‎atpol PP, alhasil terjadi aksi panjat dan dorong pagar. 

Namun hasil lobi yang alot, akhir ‎lima perwakilan dari warga Suku Sakai diperbolehkan masuk untuk membahas soal tuntutan massa. Hasil dari pertemuan singkat itu, warga Suku Sakai sepakat difasilitasi Pemprov Riau melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan dan pihak terkait lainnya.