Jumat, 14 Mei 2021

Breaking News

  • Truck Terguling di Jalan Sudirman Pekanbaru   ●   
  • Jalan Arifin Achmad menuju Jalan Soekarno Hatta terjadi kemacetan parah, Jumat (26/3/2021) malam, pukul 20.00 wib, akibat banjir paska hujan deras.   ●   
  • Penembakan Kembali Terjadi di Pekanbaru, DPRD Minta Polisi Rutin Tes Psikologi   ●   
  • Kepala BPKAD Kuansing Tidak Penuhi Panggilan Jaksa   ●   
  • Kabar Baik, Tunjangan ASN Pemprov Riau segera Cair   ●   
  • Dukung Vaksinasi Covid-19, Pemprov Riau Refocussing Anggaran DAU 8 Persen   ●   
  • Zukri-Nasarudin Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Pelalawan Terpilih   ●   
  • Dewan Dukung Polisi Periksa Kadis DLHK Soal Tumpukan Sampah   ●   
  • Nunggak PBB di Pekanbaru Rumah Ditempel Stiker   ●   
  • Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Siap Potong Gaji untuk Korban Bencana Alam
Yamaha 7 Mei 2021
Polling
Kasus penyebaran Covid-19 di provinsi Riau terus meroket. Kini sudah menyentuh angka 46.047 Orang. Bahkan, angka kematian mencapai 1.133 jiwa. Menurut Anda, bagaimana upaya Pemprov Riau menekan penyebaran Covid-19?


DPR Dinilai Langgar Aturan Terkait Revisi UU KPK
Jum'at, 06 September 2019 07:24 WIB
DPR Dinilai Langgar Aturan Terkait Revisi UU KPK
Rapat Paripurna DPR RI. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra).

(CAKAPLAH) - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menyebut DPR telah melanggar aturan dengan menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi usul inisiatif. Pengesahan tersebut melanggar hukum lantaran Revisi UU KPK tidak termasuk RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2019 yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah.

"Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas," kata Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/9).

DPR, lanjut dia, juga menabrak aturan yang secara teknis telah dibuatnya sendiri, yakni Pasal 65 huruf d Tata Tertib DPR RI. Bunyi pasal itu ialah Badan Legislasi bertugas menyiapkan dan menyusun RUU usul Badan Legislasi dan/atau anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang sudah ditetapkan.

Selain itu, pada Pasal 65 huruf f Tata Tertib DPR disebutkan bahwa Badan Legislasi bertugas memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam program legislasi nasional, untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional perubahan.

"RUU KPK seharusnya jadi RUU prioritas dulu, dan apa yang dilakukan Baleg seharusnya bukan mendorong jadi usul inisiatif DPR, tetapi jadi RUU prioritas dalam Prolegnas perubahan," terang dia.

Atas dasar itu, tutur Fajri, DPR menunjukkan ketidakpatuhan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta ketentuan internal kelembagaan yakni Tata Tertib DPR.

Fajri pun mendesak Presiden Joko Widodo tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR. Sehingga proses pembahasan tidak dapat dilaksanakan.

"Presiden Joko Widodo harus fokus pada RUU yang sudah masuk sebagai prioritas dalam Prolegnas 2019 yang sudah disepakati bersama DPR sebelumnya," tukas dia.

Urgensi Revisi UU KPK Dipertanyakan

Senada, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan bahwa usul inisiatif tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dia menambahkan tidak ada urgensi yang sesuai bagi DPR untuk melakukan revisi.

"Dan rencana perubahan UU KPK bukanlah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena masyarakat sendiri telah menolak rencana perubahan itu," tandasnya.

Rapat Paripurna DPR kemarin mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (UU MD3) serta UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi usul inisiatif DPR.

Kesepakatan diambil setelah juru bicara dari 10 fraksi yang duduk di Senayan menyampaikan pendapat secara tertulis ke meja pimpinan Rapat Paripurna DPR.

"Setuju (jadi usul inisiatif DPR)," ucap anggota dewan pada dua revisi regulasi itu di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Revisi UU KPK ini mencakup setidaknya enam poin perubahan. Poin perubahan pertama adalah kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan.

Dalam poin pertama tersebut dinyatakan, meskipun KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan, namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen. Kemudian dinyatakan juga bahwa pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan di bidang ASN.

Kedua, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan penyadapan. Namun, pelaksanaan penyadapan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK.

Selanjutnya, KPK selaku lembaga penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia atau integrated criminal justice system. Oleh karena itu, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Berikutnya, dalam upaya meningkatkan kinerja KPK di bidang pencegahan tindak pidana korupsi maka setiap instansi, kementerian, dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan setelah berakhir masa jabatan.

Kelima, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang. Dewan Pengawas KPK tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh organ pelaksana pengawas.

Poin terakhir, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan kepada publik. Penghentian penyidikan dan penuntutan dimaksud dapat dicabut apabila ditemukan bukti baru yang berdasarkan putusan praperadilan.

Editor : Ali
Sumber : Cnnindonesia.com
Kategori : Nasional, Hukum
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Kasus penyebaran Covid-19 di provinsi Riau terus meroket. Kini sudah menyentuh angka 46.047 Orang. Bahkan, angka kematian mencapai 1.133 jiwa. Menurut Anda, bagaimana upaya Pemprov Riau menekan penyebaran Covid-19?

Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 11 Mei 2021
Ibadah Haji 2021 Dibuka, MPR Minta Pemerintah segera Lobby Kuota Jamaah Haji
Senin, 10 Mei 2021
Sikapi Kekerasan Terhadap Umat Islam oleh Israel, PPP: Jangan Lagi Berpikir Jalin Hubungan Diplomatik dengan Israel
Senin, 10 Mei 2021
Sikapi Kekerasan Terhadap Umat Islam Palestina, PPP: Jangan Lagi Berpikir Ada Hubungan Diplomatik Dengan Israel
Kamis, 06 Mei 2021
MPR Harapkan Pandangan dari Kalangan Perguruan Tinggi Untuk Hidupkan Kembali GBHN

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Kamis, 13 Mei 2021
Idul Fitri, Polsek Pangkalan Kuras Laksanakan Pengamanan di Sejumlah Masjid
Kamis, 13 Mei 2021
Polsek Bunut Laksanakan Pengamanan Salat Idul Fitri 1442 H
Kamis, 13 Mei 2021
Polsek Pangkalan Lesung Laksanakan Pengamanan Salat Idul Fitri
Kamis, 13 Mei 2021
Pengamanan Salat Idul Fitri, Kapolsek Ukui Imbau Jemaah Terapkan Protokol Kesehatan

Serantau lainnya ...
Selasa, 11 Mei 2021
Tampil Cantik saat Lebaran, Fajar Cosmetic Ramai Pengunjung
Rabu, 05 Mei 2021
7 Cara Gampang Agar Lebih Mudah Bangun untuk Sahur
Selasa, 04 Mei 2021
Go Nasional, Fajar Cosmetic Akan Buka Cabang di Jakarta
Kamis, 29 April 2021
Punya Legalitas, Pekerja Musik di Bawah Naungan SPMI Difasilitasi BPJS

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu

Advertorial lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi
Kamis, 29 April 2021
Dua Minggu Lagi WhatsApp akan Blokir Kamu
Selasa, 13 April 2021
Bukan Mimpi Lagi, Ini 2 Mobil Terbang yang sudah Dapat Izin Mengudara

Tekno dan Sains lainnya ...
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi
Senin, 18 Januari 2021
Terlalu Lama Pakai Masker Sebabkan Mata Kering, Ini Cara Mencegahnya
Rabu, 06 Januari 2021
Jembatan Siak IV Kerap Jadi Titik Kumpul Pesepeda di Pekanbaru

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Selasa, 04 Mei 2021
Mahasiswa Unilak Lolos Hibah Program KBMI Dikti Tingkat Nasional
Minggu, 02 Mei 2021
BEMNUS dan BEMSI Gelar Aksi Seribu Lilin di Pekanbaru, Bacakan 6 Tuntutan
Jumat, 30 April 2021
Menampilkan Karya Ilmiyah Mahasiswa dan Alumni, Tadarus Ramadhan Seri ke-2 PSGA UIN Suska Riau Tuai Pujian
Kamis, 29 April 2021
GMI Sukses Gelar Webinar Pemuda dalam Menangkal Paham Radikal

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...
Polling
Kasus penyebaran Covid-19 di provinsi Riau terus meroket. Kini sudah menyentuh angka 46.047 Orang. Bahkan, angka kematian mencapai 1.133 jiwa. Menurut Anda, bagaimana upaya Pemprov Riau menekan penyebaran Covid-19?


Idul Fitri 1442 BRK
Terpopuler
Idul Fitri 1442 Syahrul Aidi
Foto
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin
SPR Idul Fitri 1442 H
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit
Selasa, 13 April 2021
Diungkap Sahabat, Billy Sering Bengong Sulit Lupakan Pesona Amanda Manopo
Rabu, 31 Maret 2021
Aa Gym Cabut Gugatan Cerai ke Teh Ninih
Jumat, 19 Maret 2021
Diduga Terlibat Perdagangan Anak sebagai PSK, Artis Cynthiara Alona Terancam 10 Tahun Penjara

Selebriti lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRD
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
PKB Kampar - Catur Sugeng
Jumat, 07 Mei 2021
Rilis Lagu Bertema 'Tak Mudik', Azwa Nasyid dan Azam Voice Bikin Sedih Hilang
Rabu, 05 Mei 2021
4 Golongan Manusia Mendapat Kebahagian dan Kesengsaraan
Jumat, 30 April 2021
Musala RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Berubah Menjadi Masjid
Selasa, 13 April 2021
Fatwa MUI Perbolehkan Buka Puasa Bersama

Religi lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin Centronet Data Indonesia
Indeks Berita
Pesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021Ucapan RamadanAPRIL/RAPP - ImlekNyepi 14 Maret 2021 - APRIL RAPPHUT Kampar 2021 - APRIL-RAPP
www www