Senin, 30 Maret 2020

Breaking News

  • Waspada Wabah Covid-19, Masjid Raya Annur Riau Tiadakan Salat Jumat   ●   
  • Pemprov Riau akan Bagi-bagi Sembako ke Warga Miskin Terdampak Corona   ●   
  • Pemda Pelalawan Alokasikan Rp 9 Miliar untuk Penanganan Covid-19   ●   
  • Asri Auzar Anjurkan Kader Demokrat yang Ikut Kongres Lakukan Rapid Test   ●   
  • Cegah Virus Corona, PKB Riau Kembali Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Masjid   ●   
  • Kondisi Pasien Suspect Corona di Dumai Membaik   ●   
  • Ade Fitra Terpilih Jadi Ketua Karang Taruna Pekanbaru 2020-2025   ●   
  • Tahun Ini 50 Mahasiswa UIN Suska Riau Terima Beasiswa dari Bank Indonesia   ●   
  • Polair Polda Riau Gagalkan Penyelundupan Baby Lobster Senilai Rp 5,3 Miliar   ●   
  • Kadisdik Riau Larang Sekolah Pungut Uang Perpisahan Siswa
Yamaha 25022020
Polling
4 Bakal Calon Bupati Siak, Siapa Pilihan Anda?


DPR Dinilai Langgar Aturan Terkait Revisi UU KPK
Jum'at, 06 September 2019 07:24 WIB
DPR Dinilai Langgar Aturan Terkait Revisi UU KPK
Rapat Paripurna DPR RI. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra).

(CAKAPLAH) - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menyebut DPR telah melanggar aturan dengan menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi usul inisiatif. Pengesahan tersebut melanggar hukum lantaran Revisi UU KPK tidak termasuk RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2019 yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah.

"Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas," kata Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/9).

DPR, lanjut dia, juga menabrak aturan yang secara teknis telah dibuatnya sendiri, yakni Pasal 65 huruf d Tata Tertib DPR RI. Bunyi pasal itu ialah Badan Legislasi bertugas menyiapkan dan menyusun RUU usul Badan Legislasi dan/atau anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang sudah ditetapkan.

Selain itu, pada Pasal 65 huruf f Tata Tertib DPR disebutkan bahwa Badan Legislasi bertugas memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam program legislasi nasional, untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional perubahan.

"RUU KPK seharusnya jadi RUU prioritas dulu, dan apa yang dilakukan Baleg seharusnya bukan mendorong jadi usul inisiatif DPR, tetapi jadi RUU prioritas dalam Prolegnas perubahan," terang dia.

Atas dasar itu, tutur Fajri, DPR menunjukkan ketidakpatuhan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta ketentuan internal kelembagaan yakni Tata Tertib DPR.

Fajri pun mendesak Presiden Joko Widodo tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR. Sehingga proses pembahasan tidak dapat dilaksanakan.

"Presiden Joko Widodo harus fokus pada RUU yang sudah masuk sebagai prioritas dalam Prolegnas 2019 yang sudah disepakati bersama DPR sebelumnya," tukas dia.

Urgensi Revisi UU KPK Dipertanyakan

Senada, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan bahwa usul inisiatif tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dia menambahkan tidak ada urgensi yang sesuai bagi DPR untuk melakukan revisi.

"Dan rencana perubahan UU KPK bukanlah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena masyarakat sendiri telah menolak rencana perubahan itu," tandasnya.

Rapat Paripurna DPR kemarin mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (UU MD3) serta UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi usul inisiatif DPR.

Kesepakatan diambil setelah juru bicara dari 10 fraksi yang duduk di Senayan menyampaikan pendapat secara tertulis ke meja pimpinan Rapat Paripurna DPR.

"Setuju (jadi usul inisiatif DPR)," ucap anggota dewan pada dua revisi regulasi itu di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Revisi UU KPK ini mencakup setidaknya enam poin perubahan. Poin perubahan pertama adalah kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan.

Dalam poin pertama tersebut dinyatakan, meskipun KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan, namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen. Kemudian dinyatakan juga bahwa pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan di bidang ASN.

Kedua, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan penyadapan. Namun, pelaksanaan penyadapan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK.

Selanjutnya, KPK selaku lembaga penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia atau integrated criminal justice system. Oleh karena itu, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Berikutnya, dalam upaya meningkatkan kinerja KPK di bidang pencegahan tindak pidana korupsi maka setiap instansi, kementerian, dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan setelah berakhir masa jabatan.

Kelima, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang. Dewan Pengawas KPK tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh organ pelaksana pengawas.

Poin terakhir, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan kepada publik. Penghentian penyidikan dan penuntutan dimaksud dapat dicabut apabila ditemukan bukti baru yang berdasarkan putusan praperadilan.

Editor : Ali
Sumber : Cnnindonesia.com
Kategori : Nasional, Hukum
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
4 Bakal Calon Bupati Siak, Siapa Pilihan Anda?

Berita Terkait
Komentar
Berita Pilihan
Rabu, 04 Maret 2020
Walikota Dumai: Kondisi Pasien Suspect Corona Membaik
Rabu, 04 Maret 2020
Jadwal Musda Golkar Riau Masih Misterius
Rabu, 04 Maret 2020
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Disertai Petir pada Malam Hari
Rabu, 04 Maret 2020
Ternyata, Pengembalian SK Pengurus Lama 3 DPD II Golkar di Riau Baru Putusan Sela Mahkamah Partai
Rabu, 04 Maret 2020
Tiga Pembunuh Pengusaha Tepung Ditangkap Polisi, Satu Ditembak
Rabu, 04 Maret 2020
Musim Ini 3 Pemain Asal Papua Bela PSPS Riau
Rabu, 04 Maret 2020
Cegah Virus Corona, DPR Minta Setop Acara Musik dan Seminar
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 30 Maret 2020
Sempena Harlah ke-74, Muslimat NU Pelalawan Bagikan Hand Sanitizer
Jumat, 27 Maret 2020
Peduli Dampak Wabah Covid-19, Rohul Bicara akan Bagi-bagi Sembako ke Warga Kurang Mampu
Jumat, 27 Maret 2020
Cegah Penyebaran Covid-19, Aipda Rahmadoni Sosialisasikan Maklumat Kapolri
Jumat, 27 Maret 2020
Hadapi Covid-19, KLHK Beli Hasil Petani dan Bagikan ke Tenaga Medis

Serantau lainnya ...
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa
Minggu, 23 Februari 2020
Nikmati Perjalanan Wisatamu Dengan Bus Tiara Mas
Minggu, 09 Februari 2020
CAKAPLAH & BENTO

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 27 Februari 2020
PGN Rutin Lakukan Pemeliharaan Transmisi dan Jalur Distribusi
Rabu, 26 Februari 2020
Usai Dilatih Tim Fire Fighter PT RAPP, Ratusan Mahasiswa Unilak Daftar Jadi Relawan Karhutla
Senin, 24 Februari 2020
PGN Jaga Ketahanan Pasok Gas Jawa Timur
Minggu, 23 Februari 2020
RAPP Kampanyekan "Dari Sampah Menjadi Berkah dan Emas"

Advertorial lainnya ...
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 20 Maret 2020
Golongan Darah 'O' Lebih Kebal Terhadap Corona, Benarkah?
Sabtu, 01 Februari 2020
Terungkap, Alasan Lelaki Senang dengan Perempuan Bertubuh Mungil
Minggu, 06 Oktober 2019
5 Cara Sederhana Turunkan Kolesterol Jahat Dalam
Selasa, 10 September 2019
Hasil Penelitian, Tingkat Stres Mahasiswi Lebih Tinggi dari Mahasiswa

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 23 Maret 2020
LLDIKTI X: Covid-19 tak Halangi Kegiatan Belajar
Jumat, 20 Maret 2020
Ujian Masuk Mahasiswa Baru Unilak Dilakukan secara Online, Begini Caranya
Senin, 09 Maret 2020
Diskusi Covid-19 Univeristas Abdurrab: Tidak Perlu Panik, Tingkatkan Daya Tahan Tubuh
Sabtu, 07 Maret 2020
Unilak-Kodim Gelar Lomba PBB Tingkat SLTA

Kampus lainnya ...
Polling
4 Bakal Calon Bupati Siak, Siapa Pilihan Anda?


ACT-CAKAPLAH
Terpopuler
Pesonna Hotel Pekanbaru
Foto
Labersa Hotel 03 - 2020
UIR
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang
Selasa, 21 Januari 2020
PT Adei Bangun Masjid untuk Masyarakat Desa Kemang Pelalawan
Selasa, 08 Oktober 2019
Kini Warga Bisa Lakukan Setoran Haji di Kantor Kas BRK Syariah Kemenag Rohul

CSR lainnya ...
Diskes Rohul
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia
Jumat, 31 Januari 2020
Cerita Melody Laksani JKT48 Berburu Oleh-Oleh di Pekanbaru
Minggu, 19 Januari 2020
Priyanka Chopra Rawat Rambut dengan Campuran 2 Minyak Ini

Selebriti lainnya ...
DPMPT Pekanbaru Jamil 1
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
DPMPT Pekanbaru Jamil 2
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
APRIL HUT KAMPAR
Indeks Berita
HUT Meranti APRILImlek 2019 RAPPTPP Ucapan Verifikasi CAKAPLAHKUD TANI BAHAGIA INHU VERIFIKASI CAKAPLAHPangeran Hotel
www www