DR. Aidil Haris
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Dr Aidil Haris meyakini dengan ditundanya tahapan Pilkada serentak akibat pandemi wabah Covid-19 akan berdampak pada peta politik di Provinsi Riau.
Sebagaimana diketahui, di Provinsi Riau ada 9 daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak tahun ini yakni Rohul, Rohil, Inhu, Kuansing, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Meranti, dan Dumai.
"Pasti akan ada perubahan peta politik. Misalnya petahana. Dia pasti akan melakukan susunan stretegi lagi. Kalau Pilkada dalam waktu dekat kan petahana diuntungkan dengan dua hal. Terdongkrak popularitasnya dan dalam tanda kutip secara finansial juga pasti terbantu dalam hal memanfaatkan fasilitas negara. Ketika Pilkada ditunda, tentu habis masa jabatannya, dan berpengaruh ke dua hal tadi," kata Aidil Haris saat berbincang dengan CAKAPLAH.com, Rabu (8/4/2020).
Kemudian, untuk calon yang bukan petahana kata Aidil, juga akan melakukan langkah-langkah yang berbeda dari sebelumnya.
"Jadi si calon-calon ini akan melihat situasi terkini, dan mengambil langkah-langkah strategis lainnya untuk perhitungan yang berbeda pula. Ada pola baru yang harus mereka atur kembali, baik secara politis dan finansial," kata Aidil.
Dengan kondisi saat ini, Aidil mengatakan ada banyak hal yang bisa saja terjadi. Antara lain bisa saja petahana tak maju lagi, bisa saja pula calon yang muncul saat ini berpikir ulang untuk maju.
"Penyebabnya bisa banyak hal, dari internal partai, dan secara finansial. Atau bisa saja juga calon yang sebelumnya belum muncul akan muncul dan bertarung. Semua kemungkinan masih bisa terjadi," tukasnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan ada tiga opsi kapan pilkada akan digelar, yakni Desember 2020, Maret 2021, atau September 2021. "Misalnya kita pilih Desember, maka Mei tanggal 30 kita sudah harus mulai tahapannya," kata Arief.
Arief pun meminta KPU provinsi, kabupaten, dan kota untuk mempelajari tiga opsi yang ada. Jika pilkada digelar Maret 2021, kata dia, maka tahapan sudah harus dimulai pada September mendatang.
"Teman-teman KPU provinsi, kabupaten, kota bisa memberi masukan, karena situasi dan kondisi di masing-masind daerah bukan tidak mungkin ada di situasi yang berbeda," ujar dia.