Jumat, 22 Maret 2019

Breaking News

  • Insiden Perusakan Baliho Demokrat, AHY Susul SBY ke Riau   ●   
  • Plt Gubri: Hari Pahlawan Momentum Menebar Rasa Cinta Tanah Air   ●   
  • Hari Ini Riau Masih Berpotensi Diguyur Hujan   ●   
  • Walikota Terbitkan SE Moratorium PNS Pindah Masuk ke Pemko Pekanbaru   ●   
  • Waspadai HIV/AIDS dan LGBT, Disdik Minta Guru dan Orang Tua Awasi Anak Didik   ●   
  • Selundupkan Sabu-sabu dari Malaysia, Warga Asal Aceh Diciduk KPPBC Dumai   ●   
  • Tak Bayar Pajak, Bapenda Segel Tiang Reklame di Pekanbaru   ●   
  • Pemkab Bengkalis Galang Dana Rp263 Juta untuk Korban Bencana di Sulteng   ●   
  • PAN Riau Sayangkan DPRD Kuansing Lambat Memproses PAW Andi Nurbay   ●   
  • BPBD Riau Kirim Kantong Mayat dan Bantuan Logistik ke Daerah Siaga Darurat Banjir
Muhibbah
Polling
polling presiden 2019 Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?


UU Pemilu, 'Karpet Merah' Jokowi untuk Pilpres 2019
Sabtu, 22 Juli 2017 14:43 WIB
UU Pemilu, Karpet Merah Jokowi untuk Pilpres 2019
Pengesahan undang-undang Pemilu dinilai hanya menjadi tiket Presiden Jokowi yang disokong partai besar untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
JAKARTA (CAKAPLAH) - Satu per satu anggota DPR dari empat fraksi, Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN walk out dari rapat paripurna yang membahas soal pengesahan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu.


Mereka tak sepakat dengan poin presidential threshold dalam bleid aturan itu.

Keempat fraksi itu menginginkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dihapuskan. Sementara fraksi lainnya, koalisi pemerintah-- minus PAN, yakni PDIP, Golkar, PKB, Hanura, NasDem dan PPP berkukuh ambang batas pada 20/25 persen.

Setelah empat fraksi keluar dari rapat, secara aklamasi Paket A, yang salah satu poinnya berisi soal ambang batas presiden sebesar 20/25 persen itu dipilih dan UU Pemilu disahkan.

Fraksi yang tergabung dalam koalisi pemerintah minus PAN itu berhasil mengawal keinginan pemerintah yang berkukuh soal ambang batas. Keinginan pemerintah terkait ambang batas pencalonan presiden itu seakan tak bisa 'ditawar' lagi.

Presiden Berkualitas

Dengan adanya bleid soal presidential threshold sebesar 20/25 persen dalam UU Pemilu, yang digunakan untuk gelaran Pemilu 2019 itu, kecil kemungkinan masing-masing partai politik mencalonkan 'jagoan' sebagai presiden.

Mau tak mau, partai harus berkoalisi untuk mengusung calon presiden dalam gelaran Pemilu 2019.

PDIP menjadi salah satu partai yang ngotot masalah ambang batas pencalonan presiden sebesar 20/25 persen. Mereka mengklaim ambang batas ini diperlukan untuk menyaring calon presiden yang berkualitas.

Pengesahan UU Pemilu ini pun menjadi 'karpet merah' untuk Jokowi pada kontestasi pemilihan presiden mendatang.

Melihat, setidaknya sudah ada tiga partai, Golkar, NasDem dan PPP yang mendeklarasikan Jokowi menjadi calon presiden pada 2019 mendatang.

Bila melihat persentase perolehan suara pada pemilu 2014 lalu, ketiga partai itu sudah cukup memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden, sebagaimana dalam UU Pemilu yang baru disahkan itu.

"(UU Pemilu menjadi) karpet merah pencalonan presiden (Jokowi), tetapi saya menduga belum tentu jadi presiden lagi," kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, Sabtu (22/7/2017).

Ubed, sapaan akrab Ubedilah, menilai setelah UU Pemilu ini disahkan bakal banyak pihak yang mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, tensi politik jauh sebelum gelaran Pilpres 2019 sudah memanas.

"Tentu ini prosesnya tidak singkat dan akan menyita perhatian publik," kata Ubed.

Sehari setelah disahkan UU Pemilu, setidaknya sudah ada sejumlah partai yang berencana melakukan uji materi atas UU Pemilu itu. PKS mendorong sejumlah partai politik non-parlemen, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perorangan untuk melakukan gugatan.

Partai Idaman dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sudah angkat suara terkait pengesahan UU Pemilu, yang menempatkan adanya ambang batas pencalonan presiden. Mereka tengah membahasnya secara internal, sebelum memutuskan apakah akan melakukan gugatan ke MK.

Partai lainnya yang ngotot agar ambang batas pencalonan presiden dihapus adalah Gerindra dan Demokrat. Sementara itu PAN sempat menawarkan opsi tengah yakni sebesar 10/15 persen.

Tak Mencalonkan Sendiri

Aturan baru untuk Pemilu 2019 ini jelas menutup peluang partai politik mengusung calonnya masing-masing. Partai harus berkoalisi bila ingin mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Partai-partai yang mengingingkan ambang batas pencalonan presiden dihapus diketahui sudah menyiapkan calon sendiri. Sebut saja Gerindra yang sempat menyatakan Prabowo Subianto selaku ketua umum bakal dicalonkan kembali pada Pilpres 2019.

Demokrat dikabarkan sudah menyiapkan Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Perindo yang ingin mengusung sang Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo menjadi calon orang nomor satu di republik ini.

Ubed menilai ambang batas pencalonan presiden yang tinggi itu tak menjadi melahirkan pemerintahan yang efektif. Pasalnya, parliamentary threshold dalam UU Pemilu ini masih rendah, hanya 4 persen.

Ubed menyebut, untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, pada pemilu ke depan seharusnya ambang batas pencalonan presiden dihapus dan ambang batas parlemen dinaikan menjadi 6 sampai 7 persen.

"Dengan parliamentary threshold 6 sampai 7 persen tersebut akan cenderung menghadirkan partai yang sedikit di DPR, sehingga ada partai mayoritas. Efeknya adalah presiden terpilih akan cenderung mendapat dukungan mayoritas parlemen," tuturnya.

Partai yang Kalah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga menolak adanya ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2019, menuding pengesahan UU Pemilu ini disetir oleh Jokowi.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati menilai walk out merupakan sikap partai yang sadar pasti kalah saat voting. Partai yang walk out ingin terlihat elegan karena ambang batas presiden merupakan pertarungan yang nyata antara partai besar dan kecil.

"Mereka yang walk out sudah kalah sebelum bertanding di Pemilu 2019. Itu strategi politik agar mendapat simpati publik," kata Mada.

Mada memandang dalih tidak konstitusional karena tidak sesuai dengan putusan MK yang disampaikan perwakilan partai, juga bagian dari strategi politik.
Editor : Jef Syahrul
Sumber : cnnindonesia.com
Kategori : Nasional, Politik
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?

Berita Terkait
Jum'at, 22 Maret 2019 13:17 WIB
Gubri Ajak Media Perangi Hoax
0 Komentar
Berita Pilihan
Sabtu, 09 Maret 2019
Oknum Guru dan Kepsek Cabuli Murid di Riau, Begini Respon Mendikbud
Sabtu, 09 Maret 2019
Ribuan Relawan Ganti Presiden akan Turun Sambut Kedatangan Prabowo ke Riau
Sabtu, 09 Maret 2019
Mendikbud Sebut Persiapan UN 2019 Sudah Matang
Sabtu, 09 Maret 2019
Prabowo akan Datang ke Riau 13 Maret
Sabtu, 09 Maret 2019
Dianggap Tak Pro Guru Soal Tunjangan Profesi, Ini Respon Ketua PGRI Pekanbaru
Sabtu, 09 Maret 2019
Jarak Pandang di Pekanbaru 4 KM, Tapi Kata BMKG Bukan Karena Kabut Asap
Sabtu, 09 Maret 2019
Emak-Emak di Rohul Mengeluh Harga Bawang Merah Naik
Sabtu, 09 Maret 2019
Terus Meluas, Sudah 1.686 Hektare Lahan Terbakar di Riau
Sabtu, 09 Maret 2019
BPN Prabowo Sindir Banjir di Tol Madiun: Tidak Sengaja Terbangun 'Tol Laut'
Selasa, 05 Maret 2019
Caleg Gerindra Kepulauan Meranti Divonis Tiga Bulan Penjara
Selasa, 05 Maret 2019
Sore Ini Komisioner 11 KPU Kabupaten/Kota se Riau akan Dilantik di Bandung
Selasa, 05 Maret 2019
Usai Demo di Kantor Walikota, Seribuan Guru Mengadu ke DPRD Pekanbaru
Selasa, 05 Maret 2019
Guru Demo ke Kantor Walikota, Proses Belajar di SMPN 17 Pekanbaru Tetap Berjalan
Selasa, 05 Maret 2019
Solusi Atasi Karhutla, Gubri Minta Perusahaan Bantu Pengadaan Alat Berat untuk Petani
Selasa, 05 Maret 2019
Guru di Pekanbaru Unjuk Rasa, Jalan Sudirman Macet Parah
Selasa, 05 Maret 2019
Demo ke Kantor Walikota, Guru di Pekanbaru Protes Penghapusan Tunjangan Profesi
Selasa, 05 Maret 2019
Israel Sambut Keputusan Vatikan Buka Arsip Perang Dunia II
Selasa, 12 Februari 2019
Warga yang Punya KTP Setelah Penetapan DPT akan Masuk Pemilih Khusus
Selasa, 12 Februari 2019
Polri Apresiasi BEM UIR Ciptakan Pemilu Damai dan Anti Hoax
Senin, 11 Februari 2019
Cemarkan Nama Baik Bupati Bengkalis, Toro Divonis 1 Tahun Penjara
Senin, 11 Februari 2019
Jaringan Listrik Terganggu saat Hujan Deras, Ranting Patah Penyebabnya
Senin, 11 Februari 2019
Salman, Siswa Korban Tertimpa Pagar Sekolah Kini Telah Siuman
Senin, 11 Februari 2019
Polisi Akhirnya Tahan Kades Pedekik, Bengkalis
Senin, 11 Februari 2019
Mendagri Sebut Gubernur Riau Terpilih Dilantik 20 Februari
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Jumat, 22 Maret 2019
TNI-Polri di Bengkalis Siap Amankan Pemilu
Jumat, 22 Maret 2019
Bupati Inhu Akan Resmikan Penggunaan Embung di Batang Cenaku
Jumat, 22 Maret 2019
Bupati Pelalawan Minta Guru Kuasai Teknologi Informasi
Kamis, 21 Maret 2019
Tinggal 7 OPD di Pekanbaru yang Belum Selesaikan Laporan Keuangan 2018

Serantau lainnya ...
Selasa, 12 Februari 2019
Tiga Alasan Mengapa Ibu Usai Persalinan Tidak Perlu Menerima Tamu
Rabu, 26 Desember 2018
Optimisme Para Perempuan Bekerja, Berpikir Mampu dan Tidak Membatasi Diri
Kamis, 06 Desember 2018
Usai Dapatkan 10 Bus dari Kemenhub, Ayat Ajak Masyarakat Naik Bus TMP
Rabu, 05 Desember 2018
Bupati Mursini Hadiri Rapurna TMMD TA 2018 di Mabes TNI Cilangkap

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 22 Maret 2019
Jemput Bola, 16 Anggota DPRD Bengkalis Usulkan Rp1,14 Triliun Penanganan Abrasi ke BNPP
Rabu, 13 Maret 2019
BKKBN Riau Berpacu dengan Waktu Capai Target Program KKBPK
Rabu, 06 Maret 2019
Kota Pekanbaru Sukses Gelar HUT Damkar ke 100 yang Dihadiri Mendagri
Rabu, 06 Maret 2019
MTQ ke-XIX Tingkat Kabupaten Rohul Digelar 8 April Mendatang

Advertorial lainnya ...
Kamis, 14 Maret 2019
Susul Instagram dan Facebook, WhatsApp Ikut Bermasalah
Kamis, 14 Februari 2019
WhatsApp Siapkan Fitur Baru Untuk Mengatur Undangan Grup
Sabtu, 29 Desember 2018
Pembaruan Bikin Jengkel Pengguna, Instagram Minta Maaf
Kamis, 27 Desember 2018
Pentingnya OPD Pemerintah Menggunakan ISP Berizin, Bila Tak Ingin Terkena Pidana

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 10 November 2018
Jerawat Tumbuh di Miss V Kamu? Jangan Dipencet, Bahaya!
Selasa, 06 November 2018
Lakukan 3 Hal Ini Agar Ruang Tidur Bebas dari Penyakit
Jumat, 26 Oktober 2018
Jurnalis dan Dokter Rentan Alami Saraf Terjepit
Senin, 01 Oktober 2018
Sering Salah, Begini Cara Penanganan Gigitan Ular yang Tepat

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 21 Maret 2019
Tiga Fakultas di UIR Rencanakan Joint Reseach Bersama IIUM
Rabu, 20 Maret 2019
Raih Akreditasi B, STIE Syariah Terus Berkembang Pesat
Rabu, 20 Maret 2019
UIR-USIM Sepakat Kerjasama di Bidang Pendidikan
Senin, 18 Maret 2019
43 Mahasiswa UIR Terima Bantuan Pendidikan dari UPZ

Kampus lainnya ...
Polling
polling presiden 2019 Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?


PCR
Terpopuler

03

04

Rabu, 20 Maret 2019 10:17 WIB
Safari Dakwah TGB di Kampus UIN Suska Sepi
PTPN5
Foto
ACT
IKLAN IMLEK RAPP
Sabtu, 16 Maret 2019
BRK Salurkan Dana CSR untuk 1.364 Tenaga Kerja di Meranti
Minggu, 10 Maret 2019
Musholla untuk Desa Sotol, Pelalawan
Rabu, 27 Februari 2019
RAPP Gelar Sosialisasi dan Launching FAC, Targetkan 56 Sekolah
Rabu, 13 Februari 2019
Menjalin Silaturahmi dengan EVP RAPP

CSR lainnya ...
DPM-PTSP HUT CAKAPLAH
Sabtu, 02 Maret 2019
Foto Perdana Syahrini dan Reino Barack Akhirnya Beredar
Senin, 25 Februari 2019
Rami Malek Dinobatkan Jadi Aktor Terbaik di Oscar 2019
Selasa, 12 Februari 2019
Mulan Jameela Akan Dampingi Dhani Jalani Sidang Kedua
Sabtu, 05 Januari 2019
Promo Produk Pelangsing, Kim Kardashian Malah Diserang Fans

Selebriti lainnya ...
Jumat, 15 Maret 2019
DPRD Siak Minta Polisi Tingkatkan Pemberantasan Kasus Narkoba di Siak
Jumat, 15 Maret 2019
M Fanani Dilantik Jadi Anggota DPRD Siak Menggantikan Suratmaji
Jumat, 15 Maret 2019
Reses I Tahun 2019, Sujarwo Tampung Aspirasi Masyarakat di 2 Kecamatan
Jumat, 15 Maret 2019
Ketua DPRD Siak Minta OPD Gunakan Anggaran dengan Baik

Parlementaria Siak lainnya ...
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini
Jumat, 23 November 2018
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Riau Kompleks Berlangsung Semarak
Selasa, 06 November 2018
Keindahan Islam Menginspirasi Desainer Jepang Rancang Hijab
Jumat, 21 September 2018
Ustaz, Kyai: Sebutan di Persia, Pakistan, dan Indonesia

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www