Ilustrasi/int
|
SELATPANJANG (CAKAPLAH) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan kebutuhan pegawai negeri kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018.
Untuk formasi guru diajukan sebanyak 749, dimana guru SD sebanyak 483 dan guru SLTP sebanyak 266. Formasi ini terbilang banyak daripada formasi lainnnya karena Dinas Pendidikan berdalih daerah kepulauan itu mengalami kekurangan guru.
Sementara itu KemenPAN memastikan tidak akan mengakomodir bagi daerah yang tidak mau menjalankan redistribusi PNS, khususnya guru. Akibatnya terjadi penumpukan PNS guru untuk jenjang tertentu. Sebaliknya di jenjang pendidikan lainnya terjadi kekurangan guru.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat 411 guru SD yang berstatus CPNS ataupun PNS di Meranti menumpuk di ibukota kabupaten, Selat Panjang. Sedangkan jumlah SD yang berstatus negeri di Kecamatan Tebingtinggi hanya 27 unit saja. Sementara jumlah SD yang sudah berstatus negeri di Meranti sebanyak 161 unit.
"Dari 1.092 guru SD yang berstatus CPNS dan PNS di Meranti hampir separuh bertugas di Kecamatan Tebingtinggi," ujar Kabid Pembinaan dan Tenagakerja, Disdikbud Meranti, Yulendri.
Tidak hanya guru SD, penumpukan tenaga pendidik guru yang berstatus CPNS dan PNS juga terjadi di tingkat SLTP. Untuk guru SLTP berjumlah 333 orang, 126 diantaranya bertugas di Kota Selat Panjang Kecamatan Tebingtinggi.
"Kalau jumlah SMP di Kecamatan Tebingtinggi hanya 5 unit saja. Sementara jumlah SMP yang berstatus negeri di 9 kecamatan di Meranti sebanyak 39 unit," ungkap Yulendri.
Ia tidak menampik, banyaknya guru yang bertugas di Kecamatan Tebingtinggi, mengakibatkan sekolah-sekolah di Kecamatan lainnya kekurangan guru yang berstatus CPNS ataupun PNS.
"Sebab banyak guru yang pindah tugas, karena tidak betah bertugas di kecamatan lain. Alasan bervariasi, ada yang ikut suami dan ada juga dengan alasan menjaga orangtua," ujarnya.
Ketua Komisi C DPRD Kepulauan Meranti, Basiran berharap bupati dalam menata kepegawaiannya jangan sampai tersandera dengan kepentingan politik. Dia mengungkapkan, banyak sekali permintaan mutasi PNS guru yang didasari oleh kepentingan politik.
"Karena kerabat politisi, guru di desa diminta untuk dipindah ke kota. Padahal di kota sekolahannya kelebihan guru," jelasnya.
Penulis | : | CK4 |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Pendidikan, Kabupaten Kepulauan Meranti |