PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi meluruskan kenapa anggaran belanja pegawai Pemprov Riau mencapai sebesar Rp2,438 triliun dari total Belanja Langsung (BL) Rp4,102 triliun.

Ahmad Hijazi mengatakan, memang dalam tiga tahun terakhir semenjak adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterapkan ada peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Sehingga menyebabkan APBD Riau mengalami perubahan yang signifikan.

Menurutnya sebelum adanya penerapan aturan itu, belanja pegawai Pemprov Riau hanya Rp1 triliun, dan itu sudah masuk single salary system.

"Tapi setelah UU 23/2014 itu berlaku, ada sekitar 9 ribu ASN yang terdiri dari ASN guru, Dinas Kehutanan, dan Dinas ESDM. Itu ternyata membuat belanja pegawai kita membengkak hingga Rp2,4 triliun lebih," paparnya.

Artinya, lanjut Ahmad Hijazi, ada sekitar Rp1,5 triliun itu beralih dari BL menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL). Seharusnya anggaran Rp1,5 triliun itu bisa dibelanjakan langsung oleh OPD-OPD untuk menunjang program kegiatan terpaksa harus dialihkan menjadi BTL.

"Itu lah pergeseran anggaran yang terjadi cukup signifikan dalam dua tahun terakhir setelah kita menerapkan UU 23/2014. Karena itu kita kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian," terangnya.

Menurutnya ini merupakan persoalan bersama, bukan persoalan Pemprov Riau saja. Karena ini akan tetap berdampak kepada hak-hak orang lain, masyarakat, pengguna infrastruktur dan pemanfaatan pelayanan.

Dalam persoalan ini, dia menegaskan Pemprov Riau tidak keberatan membayar gaji pegawai karena ini sudah menjadi kewajiban untuk membayarkannya, namun dengan cara mengurangi anggaran yang selama ini digunakan untuk belanja langsung.

"Karena pindahnya pegawai ke provinsi tidak sertamerta diikuti perpindahan penerimaan dari sumber untuk pembayaran gaji," ungkapnya.

Atas kondisi itulah, sebut Ahmad Hijazi, akibatnya pelayanan publik dengan anggaran yang tersedia menjadi menurun. Kemudian ditambah lagi dengan tunda salur dan sebagainya.

"Mestinya diharapkan pemahaman semua pihak dengan kondisi dan situasi seperti ini, serta tak bisa lagi berharap banyak dan sepenuhnya dengan APBD Riau. Misalnya yang biasa mendapatkan beasiswa tertunda dan RLH berkurang," ujarnya lagi.

Tak hanya itu, menurutnya pembangunan jalan yang biasa 200 Km sekarang tinggal 100 Km, jembatan 50 tinggal 20. Kemudian yang biasa mendapatkan anggaran pelatihan banyak untuk peningkatan kompetensi aparatur maupun masyarakat berkurang.

"Biasa satu OPD belanja Rp100 miliar sekarang Rp50 miliar. Misalnya Dispora awalnya Rp80 miliar tinggal Rp30 miliar. Makanya ini perlu sampaikan kepada masyarakat. Itu semua dalam rangka memenuhi hajat pegawai, itu yang berat, tapi itu lah yang terjadi," tukasnya.