Gedung DPRD Riau
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah provinsi Riau tidak akan melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018. Lalu apa dampaknya kalau tidak ada APBD-P?
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Husaimi Hamidi, menilai bahwa dampaknya akan luas. "Berapa ASN yang terganggu ekonominya? Berapa guru didaerah itu yang tidak menerima honornya? Tolong dipikirkan ini," kata Husaimi, Senin (1/10/2018).
Menurutnya, ini juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Riau. "Gaji guru honor belum cair lagi, tunjangan ASN mau dibayar dengan apa? Kasihan mereka kan, kita harus berpikir kesana," cakapnya.
Hal yang sama juga dikatakan anggota Banggar dari Fraksi PKB, Firdaus. Menurutnya dengan tidak ada APBD-P tahun ini, maka yang akan menjadi acuan adalah APBD 2018.
"Tidak adanya APBD-P berarti harus mengacu kepada APBD 2018 yang sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Persoalannya, kegiatan tidak dapat disesuaikan dengan perhitungan anggaran terkini," ujarnya.
"Kan jadinya bergantung kepada APBD murni, hanya saja kendalanya ada pada penyesuaian anggaran. Seperti penambahan anggaran untuk yang kurang atau pengurangan bagi yang lebih dan dihilangkan jika ada kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan," sambungnya.
Hal yang sama juga dikatakan anggota Banggar lainnya, Suhardiman Amby. Ia mengatakan dengan tidak ada APBD-P, masyarakat jangan nanti menyalahkan DPRD saja.
"Jika ada persoalan masyarakat yang tak terpenuhi, jangan salahkan DPRD. Salahkan Pemrov yang sudah salah dari awal," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |