PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dari 12 kabupaten/kota di Riau, 9 diantaranya sudah terdapat kasus positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Sementara tiga daerah lain sudah memiliki kasus Orang Dalam Perawatan (ODP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19.

Meski Riau sudah masuk zona merah, namun hingga kini Gubernur Riau Syamsuar belum juga mengusulkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Pemerintah Pusat.

Lantas apa yang membuat PSBB tingkat provinsi lambat diusulkan, sementara sudah 90 PDP meninggal, ditambah 3 orang kasus positif juga telah mengembuskan napas terakhirnya?

Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto memberikan bocoran dari rapat-rapat yang ia ikuti bersama Pemprov Riau dan Pemkab/kota se-Riau.

Menurutnya, DPRD Riau bersama gubernur dari awal sepemahaman agar PSBB diterapkan di provinsi Riau. Atau minimal kabupaten/kota yang sudah terkonfirmasi kasus positif menerapkan sendiri PSBB.

"Gubernur sudah teriak-teriak sebelumnya ke 11 kabupaten/kota, terkhusus kabupaten yang sudah terkonfirmasi ada kasus positif. Tapi kan gubernur tak bisa membuat kajian PSBB jika kepala daerah di kabupaten/kota tidak siap, bahkan tak mau melaksanakan PSBB," kata Hardianto.

Dikhawatirkan jika gubernur buat kajian dan disetujui pusat, ada bupati/walikota tak mau melaksanakannya dan malah jadi kontraproduktif.

"Kendala yang paling besar itu bukan ketidakmauan gubernur, tapi dari beberapa kepala daerah kabupaten/kota. Dari hasil rapat koordinasi yang saya ikuti, beberapa daerah yang betul-betul siap menyerahkan kajian ke gubernur itu adalah Dumai, Siak, Pelalawan, seingat saya. Masih ada beberapa kabupaten kota yang menolak kemarin. Bahkan rapat video conference saja kepala daerahnya tak aktif dan sering diarahkan ke Sekda," bebernya.

Ditanya apa alasan kepala daerah tak ingin melakukan PSBB, Hardianto menyebutkan, dari rapat yang diikutinya, ada beberapa alasan. Mulai dari dalih ruang gerak ekonomi yang sedang berjalan hingga persoalan anggaran.

"Tapi kalau anggaran saya pikir tak jadi persoalan lagi. Karena SKB dua menteri, menteri keuangan dan dalam negeri, sudah jelas dikatakan bahwa ada beberapa item yang dikurangi. Jadi 50 persen untuk pembiayaan Covid-19. Baik anggaran provinsi dan kabupaten/kota. Maka tak ada perlu ada kekhawatiran persoalan anggaran," tegasnya.

Karena itu, Hardianto berharap agar semua pemangku kebijakan bersinergi dalam penerapan PSBB di provinsi Riau, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Bicara PSBB, baik Pemprov maupun kabupaten kota perlu kerja sama, baik soal konsekuensi maupun penganggaran. Kita minta kerjasamanya. Satukan persepsi, keselamatan masyarakat Riau harus didahulukan. Masyarakat tak berdaya, maka kita sebagai pemangku kebijakan harus bersinergi bersama, dibutuhkan kebersamaan," cakapnya.