Selasa, 15 Juni 2021

Breaking News

  • Tahun Ini Pemberangkatan Jamaah Haji Indonesia Kembali Dibatalkan   ●   
  • Truck Terguling di Jalan Sudirman Pekanbaru   ●   
  • Jalan Arifin Achmad menuju Jalan Soekarno Hatta terjadi kemacetan parah, Jumat (26/3/2021) malam, pukul 20.00 wib, akibat banjir paska hujan deras.   ●   
  • Penembakan Kembali Terjadi di Pekanbaru, DPRD Minta Polisi Rutin Tes Psikologi   ●   
  • Kepala BPKAD Kuansing Tidak Penuhi Panggilan Jaksa   ●   
  • Kabar Baik, Tunjangan ASN Pemprov Riau segera Cair   ●   
  • Dukung Vaksinasi Covid-19, Pemprov Riau Refocussing Anggaran DAU 8 Persen   ●   
  • Zukri-Nasarudin Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Pelalawan Terpilih   ●   
  • Dewan Dukung Polisi Periksa Kadis DLHK Soal Tumpukan Sampah   ●   
  • Nunggak PBB di Pekanbaru Rumah Ditempel Stiker
Yamaha 12 Juni 2021
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?


Cegah Pencari Untung, 3 Pengadilan Khusus Pemilu Digagas
Senin, 03 Agustus 2020 07:09 WIB
Cegah Pencari Untung, 3 Pengadilan Khusus Pemilu Digagas
Ilustrasi pengadilan. (Foto: iStockphoto/Zolnierek)

(CAKAPLAH) - Pengadilan khusus pemilu didesak untuk segera direalisasikan demi memangkas para pencari keuntungan akibat banyaknya pintu putusan kasus pemilu. Selain itu, perlu ada pemangkasan kewenangan berlebih Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Agus Riewanto, pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Univeritas Sebelas Maret, dalam diskusi daring bertajuk 'Menakar Urgensi Pengadilan Khusus Pemilu', yang digelar Perludem, Minggu (2/8), menyebut ada lima pintu dalam sistem peradilan kasus pemilu di Indonesia.

Yakni, pengadilan kasus pelanggaran administrasi di Bawaslu hingga jenjang kabupaten/kota, pelanggaran pidana pemilu di Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan pengadilan negeri, sengketa proses pemilu di Bawaslu, kode etik penyelenggara pemilu di DKPP, dan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Praktek justice in many rooms," katanya, "membuka peluang orang untuk mencoba mencari keuntungan. Jika di tempat ini gagal, cari lagi di tempat lain. Tentu ini membahayakan sistem pemilu kita karena menjadi tidak pasti dan membuat orang coba-coba."

Agus mencontohkannya dalam kasus Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) yang juga caleg DPD RI di Pemilu 2019. Saat itu, KPU menggagalkan pencalonannya karena mendasarkan pada keputusan MK bahwa caleg DPD tak boleh berasal dari parpol.

OSO kemudian menggugat ke Mahkamah Agung yang kemudian mengabulkannya. Namun, pada akhirnya KPU tetap berpegang pada putusan MK yang dianggap lebih tinggi.

Selain itu, ada kasus Ngadiono yang namanya dicoret dari daftar caleg karena sanksi pelanggaran pemilu berupa penggunaan mobil dinas berdasarkan putusan pengadilan negeri. Politikus Partai Gerindra itu kemudian menempun jalur PTUN dan tak terbukti bersalah.

Menurut Agus, kasus-kasus di atas memicu ketidakpastian hukum pemilu dan menurunkan wibawa peradilan.

"Jadi tumpang tindih putusan pengadilan, membuat kepastian hukum tidak tercapai," kata Agus.

"Mempersulit pencari keadilan, pengadilan pun menjadi tidak berwibawa," lanjutnya.

Dia pun menyodorkan tiga model pengadilan khusus pemilu untuk menyatukan atau mereduksi jumlah pintu pengadilan pemilu. Model pertama, katanya, badan peradilan khusus di bawah MA. Syaratnya, peradilan ini harus didasarkan atas perundangan baru.

Tugasnya, menangani semua jenis kasus pemilu, mulai dari administrasi, pidana, sengketa pemilihan, hingga perselisihan hasil pemilu.

"Problemnya MA menolak karena banyak problem. Ini kan tugas baru, menambah birokrasi baru," kata Agus.

Model kedua, badan peradilan khusus otonom yang terpisah dan sejajar dengan MA dan MK. Agus menilai model ini bisa meminimalisasi potensi korupsi peradilan yang ada di MA dan MK karena berisi sistem dan orang-orang baru.

"Masalahnya, perlu mengubah Pasal 24 UUD 1945 lewat amendemen. Ini perlu konsensus politik dan momentum khusus," imbuh dia.

Model ketiga, transformasi Bawaslu menjadi semi peradilan (quasi judiciary). Tugas Bawaslu nantinya lebih kepada penguatan penindakan kasus administrasi, proses pemilu, kode etik.

Sementara, kasus pidana pemilu dan perselisihan hasil pemilu masing-masing tetap di PN dan MK.

"Selama ini ada konflik, bermasalah, karena Bawaslu sebagai pengawas dan penegak hukum. Bagaimana pengawas menindak, menjadi hakim. Lazimnya tidak terjadi. Pengawasan dialihkan ke publik saja, seperti ormas atau aktivis pemilu," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU Hasyim Asyari mengakui ada masalah dalam peradilan pemilu saat ini yang membuat pihaknya kerap menghadapi dilema. Senada dengan Agus, ia mencontohkannya dalam kasus OSO yang menghasilkan putusan bertentangan antar lembaga peradilan.

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Angraini pun menyarankan pelembagaan peradilan pemilu secara khusus untuk mengurangi kewenangan berlebih Bawaslu sekaligus mengharmonisasikan skema penegakan hukum pemilu.

"Beban bertumpuk pada satu lembaga, tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang ada," ucapnya.

Atas dasar itulah, Anggota Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyebut pihaknya mendorong realisasi pengadilan khusus pemilu dalam pembahasan RUU Pemilu. Jika memungkinkan, lembaga ini tetap berada di bawah MA.

Bahkan kata dia, pihaknya juga akan mengusulkan agar peradilan ini tak hanya memusat di satu lembaga saja melainkan akan ada di setiap kabupaten/kota bahkan provinsi agar penyelesaian sengketa bisa diselesaikan di wilayah masing-masing.

"Dan supaya mempercepat proses, ini bisa tersebar juga. Misalnya untuk tangani sengketa di level kabupaten, provinsi, ini bisa diselesaikan lewat Pengadilan Tinggi seperti hari ini semua perkara korupsi itu masuk MA semua, tapi bisa ada pengadilan Tipikor," kata politikus Partai NasDem itu.

Editor : Ali
Sumber : Cnnindonesia.com
Kategori : Nasional, Politik
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?

Berita Terkait
Jum'at, 14 Agustus 2020 16:48 WIB
Kapolda Riau Resmikan Jaga Pemilu
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 08 Juni 2021
Pemerintah Diimbau Hentikan Impor Alkes, Bamsoet: Sektor Kesehatan Ini Justru Dinikmati oleh Asing
Senin, 07 Juni 2021
Soal Wawasan Kebangsaan, FPKB MPR RI: Itu Sesuatu yang Fundamental, Penting untuk Indonesia
Jumat, 28 Mei 2021
Ketua MPR RI Luncurkan Buku ke-19 Berjudul ‘Cegah Negara Tanpa Arah’
Selasa, 25 Mei 2021
Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan, Achmad: MPR Dorong 4 Pilar Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 14 Juni 2021
Grup APRIL Dukung KLHK Cegah Karhutla dengan TMC
Senin, 14 Juni 2021
Jamin Keamanan Wilayah, Polsek Pangkalan Kerinci Galakkan Patroli C3
Senin, 14 Juni 2021
Personel Polsek Teluk Meranti Kawal Vaksinasi Covid-19
Senin, 14 Juni 2021
Sidak ke RSUD RM Pratomo, Bupati Rohil Ingatkan Dokter dan Perawat Jangan Sombong

Serantau lainnya ...
Senin, 31 Mei 2021
Segera Diluncurkan, Biografi Presiden Penyair Sutardji Calzoum Bachri
Minggu, 30 Mei 2021
UIR dan IAEI Riau Edukasi Pelaku Usaha di Pekanbaru tentang Konsep Laundry Syariah
Selasa, 11 Mei 2021
Tampil Cantik saat Lebaran, Fajar Cosmetic Ramai Pengunjung
Rabu, 05 Mei 2021
7 Cara Gampang Agar Lebih Mudah Bangun untuk Sahur

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu

Advertorial lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi
Kamis, 29 April 2021
Dua Minggu Lagi WhatsApp akan Blokir Kamu
Selasa, 13 April 2021
Bukan Mimpi Lagi, Ini 2 Mobil Terbang yang sudah Dapat Izin Mengudara

Tekno dan Sains lainnya ...
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi
Senin, 18 Januari 2021
Terlalu Lama Pakai Masker Sebabkan Mata Kering, Ini Cara Mencegahnya
Rabu, 06 Januari 2021
Jembatan Siak IV Kerap Jadi Titik Kumpul Pesepeda di Pekanbaru

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 11 Juni 2021
Perdana di Pekanbaru, Santri di Pondok Pesantren Terima Vaksin Covid-19
Rabu, 09 Juni 2021
Tingkatkan SDM Daerah, PCR Lakukan Pertemuan dengan Pemkab Meranti
Selasa, 01 Juni 2021
Alumni di Meranti Dukung Dr Moris Jadi Ketua IKA Unri
Kamis, 27 Mei 2021
ISAIS UIN Suska Riau Gelar Bincang Santai, Bahas Moderasi Beragama

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?


Unilak 1 Juni 2021
Terpopuler
Waisak 26 Mei 2021 - APRIL
Foto
Idul Fitri 1442 BRK
Idul Fitri 1442 Syahrul Aidi
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit
Selasa, 13 April 2021
Diungkap Sahabat, Billy Sering Bengong Sulit Lupakan Pesona Amanda Manopo
Rabu, 31 Maret 2021
Aa Gym Cabut Gugatan Cerai ke Teh Ninih
Jumat, 19 Maret 2021
Diduga Terlibat Perdagangan Anak sebagai PSK, Artis Cynthiara Alona Terancam 10 Tahun Penjara

Selebriti lainnya ...
Muswil PPP 29 Mei 2021
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
PKB Kampar - Catur Sugeng
Senin, 14 Juni 2021
Santri Rumah Qur'an Hajjah Rohana Tak Hanya Fokus Tahfiz Tapi Juga Belajar Pokok Keislaman
Selasa, 18 Mei 2021
Hukum Menggabung Puasa Qada Ramadan dan Syawal
Jumat, 07 Mei 2021
Rilis Lagu Bertema 'Tak Mudik', Azwa Nasyid dan Azam Voice Bikin Sedih Hilang
Rabu, 05 Mei 2021
4 Golongan Manusia Mendapat Kebahagian dan Kesengsaraan

Religi lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRD
Indeks Berita
Pesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021APRIL/RAPP - ImlekNyepi 14 Maret 2021 - APRIL RAPPHUT Kampar 2021 - APRIL-RAPP
www www