Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Persoalan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga miskin yang jadi tulang punggung keluarga positif Covid-19 sampai kini belum ada kejelasan. Data yang diminta melalui Dinas Sosial (Dinsos) belum juga rampung.
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri meminta Kepala Dinsos Mahyudin tidak buang badan dengan persoalan itu. Menurutnya, tidak ada alasan mengenai data calon penerima BLT.
"Jangan buang badan, buang tanggung jawab. Saya maunya data warga miskin yang terpapar Covid-19, mana dan segera selesaikan. Sebab kita di DPRD Pekanbaru sudah menyiapkan," tegas Azwendi, Selasa (5/10/2021).
Azwendi juga menanyakan alasan Kadinsos yang mengatakan untuk pemberian BLT masih dalam tahap validasi data. Ia menegaskan, jika Kepala OPD tidak bisa bekerja, harusnya Walikota Pekanbaru mengganti dengan pejabat yang mampu bekerja.
"Apa yang mau divalidasi lagi, yang mana? Kan bisa dikoordinasikan dengan OPD terkait lain, seperti Dinas Kesehatan dan lainnya. Jadi validasi apa dan yang mana? Tak ada alasan hanya karena data. Kalau tidak bisa bekerja ganti saja!" tegas Azwendi.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil mengatakan, penyaluran BLT tergantung dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru. Karena dinas tersebut yang melakukan pendataan bagi calon penerima BLT.
Ia mengaku sudah berulang kali mengingatkan dinas terkait untuk segera merampungkan data agar BLT Covid-19 dapat disalurkan kepada warga miskin yang terdampak.
"Kemarin sudah disuruh gesa laporannya (data calon penerima bantuan). Sudah berulang kali saya suruh gesa," kata Jamil, Senin (4/10/2021).
Jamil menyebut, dinas terkait beralasan ada permasalahan saat pendataan. Mereka mengaku data dari RT/RW setiap kelurahan lambat masuk ke Dinsos Pekanbaru.
Ia menegaskan, lambatnya pendataan yang dilakukan oleh Dinsos Kota Pekanbaru bakal menjadi bahan evaluasi. Seharusnya dinas tersebut dapat bekerja lebih cepat, apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini. Jamil mengaku akan mengevaluasi Kepala Dinsos Pekanbaru.
"Ini jadi pertimbangan (evaluasi kinerja). Apa yang saya sudah sampaikan tentu akan jadi pertimbangan semuanya," tegas Jamil.
Jumlah BLT rencananya di kisaran Rp1 juta per Kepala Keluarga (KK). Namun jumlah ini masih perkiraan dan belum diputuskan.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Kota Pekanbaru |