PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua DPRD Riau Septina Primawati mengaku terkejut namanya dibawa-bawa oleh pengunjukrasa yang melakukan aksi di DPRD Riau hari ini Kamis (12/010/2017).

"Saya terkejut didemo tentang reseslah, tentang Bankeu, kemudian tentang penerimaan CPNS, dan semua itu saya tegaskan saya tidak pernah melakukan yang dituduhkan tersebut, saya berjalan sesuai aturan," kata Septina kepada CAKAPLAH.COM, Kamis (12/10/2017).

Saat ditanya apa sikap yang akan diambil, istri mantan Gubernur Riau Rusli Zainal ini dengan santai mengatakan karena ia tidak pernah melakukannya ia akan terus berjalan tanpa mengkhawatirkan tudingan yang berkembang.

"Ya, yang jelas saya tak pernah melakukannya dan kita siap untuk transparan jika mereka membutuhkan transparansi," tukasnya.

Seperti yang diketahui, nama Septina Primawati disebut dalam aksi demo yang dilakukan massa For Pemanas, salah satunya mereka menuntut ketua DPRD Riau untuk diadili atas digaan keterlibatan menyeting proyek anggaran di berbagai dinas di Provinsi Riau, juga keterlibatannya dalam menentukan proses CPNS provinsi Riau, serta dugaan terlibat penyelewengan Bankeu dan dana reses DPRD Riau.

Menurut koordinator pengunjukrasa Erlangga, pihaknya mendesak pimpinan DPRD Riau serta empat kepala daerah kabupaten dan Riau diadili. Karena mereka dianggap melakukan praktek korupsi.

"Kita minta mereka ini diusut, dan diadili, sebab telah melakukan korupsi dan menghabiskan uang rakyat," katanya lagi.

Erlangga mengatakan, ada lima tuntunan For Pemanas. Diantaranya pertama, minta agar segera diusut dana bantuan keuangan (Bangkeu) ketua dan anggota DPRD Riau tahun 2016 serta bongkar dokumen buku lintang DPRD Riau.

Kedua, kejaksaan segerakan kasasi kepada MA atas vonis bebas Suparman oleh hakim atas nama Rinaldi Triahdiko dan dugaan keterlibatan Dedi Handoko atas dugaan penyuapan hakim.

Ketiga, dugaan intervensi Andi Rachman atau gubernur Riau terhadap penyelenggaraan seleksi CPNS 2017.

Sementara pada poin keempat, para demonstran menyuarakan agar Bupati Siak Syamsuar ditangkap dan diperiksa atas dugaan keterlibatan pemalsuan dokumen proyek jembatan sungai Kelakap tahun 2014 sebesar Rp9.058.173.000.

Dan kelima, massa yang berdemo meminta agar Bupati Pelalawan HM Harris segera diperiksa atas dugaan korupsi Rp10 miliar dana tidak terduga pada APBD Pelalawan tahun 2012-2013.

Tak itu saja, para demonstran ini juga menuding perusahaan Sinarmas, RAPP, Indah Kiat, PT Arara Abadi, PT MAL dan PT RAKA sebagai penyebab bencana kabut asap dan pembalakan liat. Karena itu meminta meminta agar izin perusahaan dicabut.

Ditemui Perwakilan Dewan

Setelah beberapa lama melakukan orasi dengan tetap meminta perwakilan DPRD Riau menemui mereka, massa  aksi demo depan DPRD Riau sempat memanas dengan menendang dan memanjat pagar. Akhirnya massa ditemui oleh wakil ketua DPRD Riau, Sunaryo.

Korlap pendemo, Erlangga kepada Sunaryo menuding wakil rakyat di DPRD melakukan penyimpangan dan penyelewengan proyek Anggaran dalam penganggaran APBD Riau.

Menurutnya DPRD merupakan gembong koruptor, mantan ketua DPRD Riau terjerat kasus hukum karena korupsi, juga sejumlah anggota dewan lainnya tersangkut masalah hukum karena suap.

"Saya tantang tunjukan dokumen buku lintang APBD Riau untuk melihat alokasi anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat Riau, beranikah dewan memperlihatkan buku lintang itu kalau memang anggarannya untuk kebutuhan rakyat Riau," tegasnya.

Wakil ketua DPRD Riau Sunaryo yang menerima para pendemo mengatakan, dokumen APBD bukan rahasia lagi, peraturan daerah APBD sifatnya terbuka, bisa dilihat siapa saja.

"Silahkan kawan-kawan melihatnya, kami senang anda mengawali agar APBD Riau penggunanannya tepat sasaran, silahkan lihat di Sekwan atau kalau di Pemprov di Sekda," jelas Sunaryo.

Lebih jauh Politisi PAN menyebutkan, dirinya sepakat dengan aspirasi mahasiswa dan silahkan ambil datanya jika memerlukannya karena proses penyusunan APBD sesuai aturan dan mekanisme, juga berdasarkan usulan kabupaten kota dan dinas badan Pemprov Riau.

"Kami DPRD Riau terbuka untuk menghindari supaya tidak ada lagi kejadian seperti yang di tuduhkan penyelewengan dan penyimpangan," cakapnya lagi.

Massa juga sempat menuntut ketua DPRD atas dugaan kasus keterlibatan menyeting proyek anggaran yang ada di berbagai dinas yang ada di Riau. Menanggapi hal tersebut, Sunaryo menyebut itu adalah bersifat pribadi, akan tetapi ia mendukung jika hal yang ditudingkan tersebut benar.

Usai mendengarkan penjelasan  wakil ketua DPRD Sunaryo itu, para pengunjuk rasa membubarkan diri secara tertib.