PEKANBARU (CAKAPLAH) - Rencana pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjadi sorotan publik. Pasalnya dengan sisa masa jabatan kurang dari dua bulan Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim melakukan pelantikan.
Pengamat Kebijakan Pemerintah, Publik dan Pelayanan Publik Universitas Islam Riau, Dr Moris Adidi Yogia menilai pelantikan pejabat struktural ke fungsional yang dilakukan gubernur Riau ada sisi baiknya.
"Terkait dengan pelantikan pejabat struktural ke fungsional, dari sisi baik negara memang membutuhkan tenaga fungsional dibanding struktural," kata Moris kepada CAKAPLAH.com, Sabtu (22/12/2018).
Sebab menurutnya kinerja pejabat fungsional lebih terukur dibanding struktural. Karena perpindahan pejabat fungsional selain jangka masa kerja panjang, jaminan pangkat juga cepat.
Kemudian, perpindahan pejabat menjadi fungsional karena ASN mencoba memperpanjang masa tugas untuk melayani masyarakat. Karena rekrutmen ASN sekarang perlu waktu panjang.
"Tapi sebaiknya komposisinya diukur juga, bagaimana indeks pelaksana pelayanan yang ada di OPD. Karena kita khawatirkan kalau ASN ramai-ramai pindah ke fungsional bisa mengganggu sistem pelayanan administrasi di OPD," tegasnya.
Yang menjadi sorotan Moris yakni pelantikan pejabat eselon II menjadi fungsional. Misalnya saja Kepala Bappeda Riau Rahmad Rahim dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau Askardia Patrianov.
"Kita menyoroti perpindahan pejabat eselon II. Misalnya perpindahan Kepala Bappeda Riau Rahmad Rahim. Secara administrasi ASN memang tak masalah. Tapi perpindahannya ke fungsional bisa dilanjutkan penggantinya sistem perencanaan yang sudah dilakukan karena tahun anggaran akan berjalan," ujarnya.
Karena itu, Moril menyarankan Gubernur Riau harus memahami pengganti pejabat eselon II yang pindah ke fungsional. Misalnya Bappeda penggantinya pejabat yang memahami perencanan.
"Terpenting proses rotasi pejabat struktural ke fungsional bebas dari unsur politik dan jabatan. Itu harus diwaspadai, dan Gubernur Riau siap ketika dipertanyakan orang proses itu.
"Tapi ini tak ada masalah, kecuali Gubernur melakukan perombakan pejabat struktural baru kental terhadap unsur politik dan kepentingan. Namun harus diimbangi langkah bijak, misalnya Gubernur harus bisa mengembalikan jabatan fungsional kembali ke keahliannya, seperti fungsional pendidikan ke pendidikan dan seterusnya," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya Gubernur Riau akan melakukan pelantikan ratusan pejabat fungsional pada 26 Desember mendatang. Dari ratusan ASN itu terdapat dua diantaranya pejabat eselon II, kemudian selebihnya pejabat eselon III, IV dan staf biasa.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |