Selasa, 02 Juni 2020

Breaking News

  • Waspada Wabah Covid-19, Masjid Raya Annur Riau Tiadakan Salat Jumat   ●   
  • Pemprov Riau akan Bagi-bagi Sembako ke Warga Miskin Terdampak Corona   ●   
  • Pemda Pelalawan Alokasikan Rp 9 Miliar untuk Penanganan Covid-19   ●   
  • Asri Auzar Anjurkan Kader Demokrat yang Ikut Kongres Lakukan Rapid Test   ●   
  • Cegah Virus Corona, PKB Riau Kembali Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Masjid   ●   
  • Kondisi Pasien Suspect Corona di Dumai Membaik   ●   
  • Ade Fitra Terpilih Jadi Ketua Karang Taruna Pekanbaru 2020-2025   ●   
  • Tahun Ini 50 Mahasiswa UIN Suska Riau Terima Beasiswa dari Bank Indonesia   ●   
  • Polair Polda Riau Gagalkan Penyelundupan Baby Lobster Senilai Rp 5,3 Miliar   ●   
  • Kadisdik Riau Larang Sekolah Pungut Uang Perpisahan Siswa
Yamaha 1 Juni 2020

Kontroversi, Kepala Daerah Dipilih DPRD Tak Jamin Nihil Korup
Kamis, 21 November 2019 08:18 WIB
Kontroversi, Kepala Daerah Dipilih DPRD Tak Jamin Nihil Korup
Ilustrasi pemungutan suara (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

(CAKAPLAH) - Fraksi Partai Gerindra, PKB dan PPP di DPR memiliki pendapat berbeda soal pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipilih langsung oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan wacana revisi UU No. 10 tahun 2016 agar pilkada dikembalikan ke DPRD.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid menganggap penyelenggaraan pilkada lewat DPRD bisa meminimalisir tindak pidana korupsi yang kerap menjerat kepala daerah beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, pilkada lewat DPRD bisa meminimalisir korupsi dilakukan oleh kepala daerah bila faktor pendukung lainnya ikut diawasi. Seperti mahar politik atau politik uang yang kerap dilakukan oleh para calon kepala daerah.

"Bisa meminimalisir, jika juga faktor-faktor lain juga diperbaiki dan dijaga. Misalnya, biaya mahar ke partai, biaya money politic ke anggota DPRD, dan lain-lain," kata Sodik lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/11).

Dia menilai pilkada langsung merupakan salah satu faktor yang membuat sejumlah kepala daerah melakukan korupsi. Itu dilakukan demi mengembalikan uang yang mereka gunakan saat berkampanye.

Namun, lanjutnya, kajian terhadap sistem pilkada langsung tidak bisa dilakukan hanya dengan berfokus pada masalah korupsi kepala daerah. Menurutnya, evaluasi terhadap pilkada langsung harus dilakukan secara menyeluruh.

"Banyak faktor yang bisa mendorong seorang kepala daerah untuk melakukan korupsi. Pilkada langsung salah satu faktor yang dinilai berpengaruh," ucap Sodik.

Terpisah, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ibnu Multazam mengatakan bahwa penyelenggaraan pilkada lewat DPRD tidak berkaitan secara langsung dengan korupsi yang kerap terjadi di lingkup kepala daerah.

Pasalnya, menurut dia, pilkada lewat DPRD tidak menjamin calon kepala daerah mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk terpilih. Dengan kata lain, calon kepala daerah tetap mengeluarkan uang untuk melobi anggota DPRD demi meraih kemenangan.

"Kaitan (sistem pilkada langsung dengan korupsi kepala daerah) mungkin ada, tapi tidak secara langsung. Bila pilkada dipilih lewat DPRD bukan berarti menghilangkan biaya sama sekali. Jangan-jangan kalau disetujui lewat DPRD, biaya jadi banyak karena DPRD dan kepala daerah melakukan lobi-lobi," kata Ibnu.

Namun, dia menerangkan bahwa PKB belum menentukan sikap terkait sistem pilkada yang tepat untuk diterapkan selanjutnya. Apakah tetap secara langsung dengan menyerahkan kepada rakyat untuk memilih atau pemilihan dilakukan melalui DPRD seperti dulu.

Menurutnya, PKB akan melakukan kajian secara menyeluruh lebih dahulu terhadap sistem pilkada langsung yang telah berjalan sejak 2005.

"Harus dikaji dulu sedemikian rupa sehingga ada satu kesimpulan. PKB masih mendalami sikap terakhirnya," tutur Ibnu.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi mengatakan sistem pilkada lewat DPRD bukan satu-satunya opsi solusi untuk menekan biaya politik tinggi yang kerap menyebabkan sejumlah kepala daerah melakukan korupsi.

Menurutnya, kepala daerah melakukan tindakan korupsi karena ingin mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama berkampanye.

Oleh karena itu, opsi lain yang bisa menekan biaya politik yang tinggi di pilkada, antara lain memangkas masa kampanye, memotong biaya saksi, hingga menegakkan aturan hukum.

"Kampanyenya dipangkas jadi separuh, biaya saksi, ketentuan mahar politik dipidana, bahkan kalau perlu partainya dibubarkan. Ini saya kira membuat orang jera (korupsi), kalau masih menggunakan pilkada langsung," kata sosok yang akrab disapa Awiek itu.

Wacana pengkajian atas penerapan sistem pilkada langsung menguat. Rencana itu diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dia meminta publik tak menutup mata bahwa biaya politik yang dikeluarkan untuk maju sebagai kepala daerah melalui pilkada langsung, sangat tinggi. Mulai dari APBN dan APBD yang dikeluarkan pemerintah, hingga biaya politik yang dikeluarkan calon demi mendapat kendaraan politik dari partai dan saat berkampanye.

Tito ingin ada pengkajian mendalam terhadap pilkada langsung yang diterapkan sejak 2005.

"Bupati kalau enggak punya 30 M, enggak akan berani. Wali Kota dan Gubernur lebih tinggi lagi. Kalau dia bilang enggak bayar, 0 persen, saya mau ketemu orangnya," ujar Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin (18/11).

Editor : Ali
Sumber : Cnnindonesia.com
Kategori : Nasional, Politik, Pemerintahan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Kamis, 26 Maret 2020 20:35 WIB
PPP Riau Setuju Tahapan Pilkada Ditunda
Komentar
Berita Pilihan
Rabu, 04 Maret 2020
Walikota Dumai: Kondisi Pasien Suspect Corona Membaik
Rabu, 04 Maret 2020
Jadwal Musda Golkar Riau Masih Misterius
Rabu, 04 Maret 2020
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Disertai Petir pada Malam Hari
Rabu, 04 Maret 2020
Ternyata, Pengembalian SK Pengurus Lama 3 DPD II Golkar di Riau Baru Putusan Sela Mahkamah Partai
Rabu, 04 Maret 2020
Tiga Pembunuh Pengusaha Tepung Ditangkap Polisi, Satu Ditembak
Rabu, 04 Maret 2020
Musim Ini 3 Pemain Asal Papua Bela PSPS Riau
Rabu, 04 Maret 2020
Cegah Virus Corona, DPR Minta Setop Acara Musik dan Seminar
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Selasa, 02 Juni 2020
Babinsa Koramil 08/Tandun Berikan Pemahaman New Normal ke Warga Lewat Komsos
Selasa, 02 Juni 2020
Cegah Covid-19, Jajaran Koramil 07/Kampar Rutin Berolah Raga
Senin, 01 Juni 2020
Cegah Covid-19, Babinsa Koramil 04/PKL Kuras Siaga di Pospam Check Point Lancang Kuning 2020
Senin, 01 Juni 2020
Koramil 11/Tambusai Terus Pantau Warga di Perbatasan Riau-Sumut agar Terapkan Protokol Kesehatan

Serantau lainnya ...
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa
Minggu, 23 Februari 2020
Nikmati Perjalanan Wisatamu Dengan Bus Tiara Mas
Minggu, 09 Februari 2020
CAKAPLAH & BENTO

Gaya Hidup lainnya ...
Selasa, 14 April 2020
Bantu Penanganan Covid-19, Pertamina dan Hiswana Migas Serahkan APD ke Pemprov Riau
Kamis, 27 Februari 2020
PGN Rutin Lakukan Pemeliharaan Transmisi dan Jalur Distribusi
Rabu, 26 Februari 2020
Usai Dilatih Tim Fire Fighter PT RAPP, Ratusan Mahasiswa Unilak Daftar Jadi Relawan Karhutla
Senin, 24 Februari 2020
PGN Jaga Ketahanan Pasok Gas Jawa Timur

Advertorial lainnya ...
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?

Tekno dan Sains lainnya ...
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19
Kamis, 09 April 2020
Wangi Jahe Merah dan Kopi Petani Hutan Saat Pandemi Covid-19
Jumat, 20 Maret 2020
Golongan Darah 'O' Lebih Kebal Terhadap Corona, Benarkah?
Sabtu, 01 Februari 2020
Terungkap, Alasan Lelaki Senang dengan Perempuan Bertubuh Mungil

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Sabtu, 30 Mei 2020
Selasa, Rektor UIR Lantik Wakil Dekan Fakultas dan Wadir Pascasarjana UIR
Rabu, 06 Mei 2020
Cukup Bayar SPP, Pasti Kuliah di Unilak
Jumat, 17 April 2020
IKA Ilmu Ekonomi Unri Salurkan Bantuan Sembako ke Mahasiswa Terdampak Covid-19
Rabu, 15 April 2020
Masuk Kampus UIR, Dosen dan Mahasiswa Wajib Periksa Suhu Badan

Kampus lainnya ...

RAPP Idul Fitri 1441 / 2020
Terpopuler
Ucapan Idul Fitri AMPG
Foto
BOB PT BSP Idul Fitri
Iklan Unilak
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
Labersa Hotel 03 - 2020
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia
Jumat, 31 Januari 2020
Cerita Melody Laksani JKT48 Berburu Oleh-Oleh di Pekanbaru

Selebriti lainnya ...
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Iklan ACT 6 Mei 2020
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
APRIL RAPP - Waisak 7 Mei 2020
Indeks Berita
Imbauan Cegah Corona Pemkab SiakDiskes RohulDPMPT Pekanbaru Jamil 1DPMPT Pekanbaru Jamil 2APRIL HUT KAMPARIklan Polres Inhu Verifikasi CAKAPLAHHUT Meranti APRILImlek 2019 RAPPTPP Ucapan Verifikasi CAKAPLAHKUD TANI BAHAGIA INHU VERIFIKASI CAKAPLAHPangeran Hotel
www www