JAKARTA (CAKAPLAH) - Guna menghindari konflik akibat peredaran berita bohong (Hoax) di tengah masyarakat, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), berkolaborasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk meredam berita bohong menjelang pelaksanaan dan pasca Pilkada Serentak 2020.
Menurut Azis, bahaya sebaran hoaks atau berita bohong menjelang dan pasca Pilkada Serentak 2020, sangat serius. Karena jika berita bohong itu tersebar dan dipercayai masyarakat, dapat menyebabkan perilaku publik yang tidak menguntungkan. Hingga kemungkinan terjadinya konflik di tengah masyarakat dapat terjadi.
"Api kecil jika dibiarkan akan membesar. Ruang ini yang harus ditutup, karena implikasinya jelas merugikan," kata Azis Syamsuddin, di Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Azis menilai kolaborasi tiga lembaga tersebut minimal mampu menutup ruang kejahatan dunia maya yang terus merangsang adanya kekisruhan.
Dia mencontohkan sebaran hoaks terkait virus Corona pada Maret 2020 yang berakibat buruk pada perilaku masyarakat, karena banyak hoaks atau berita manipulasi bersebaran.
"Kehadiran Kementerian Kominfo bersama KPU dan Bawaslu dalam meredam sebaran berita bohong menjelang dan pascapilkada sangat penting," terangnya.
Azis menilai munculnya hoaks akan berpengaruh pada perilaku negatif masyarakat atau yang disebut infodemic akan merangsang kejahatan itu sendiri.
Menurut dia, pihak-pihak tidak bertanggung jawab menyebarkan hoaks melalui media sosial, karena cepat terakses dan tersebarkan kepada masyarakat.
"Alat sederhana yang paling mudah digunakan ya media sosial. Begitu cepat terakses, menyebarkan informasi dapat ditelan mentah-mentah tanpa disaring kembali, ini bahaya," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai, informasi yang terus berjalan bisa menjadi "makanan" yang menyehatkan, namun bisa menjadi racun, berdampak buruk pada psikologis maupun perilaku masyarakat.
Dia berharap, kolaborasi Kominfo, KPU, dan Bawaslu mampu meredam kegelisahan munculnya hoaks jelang pelaksanaan Pilkada 2020.
Azis menegaskan bahwa keputusan Presiden Jokowi yang dikuatkan dengan DPR serta penyelenggara pemilu tetap menggelar Pilkada Serentak 2020, menunjukkan Indonesia tidak boleh kalah dengan pandemi.