Tito Handoko
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Menjelang hari pemungutan suara Pilkada serentak 9 daerah, dua menteri dari Partai Gerindra dan PDIP dicokol KPK dan ditetapkan sebagai tersangka.
Keduanya yakni Waketum Gerindra yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo, yang ditangkap karena dugaan kasus suap ekspor lobster, dan elit PDIP yang merupakan Menteri Sosial, Juliari Batubara yang ditangkap akibat korupsi dana Bansos Covid-19.
Lantas, apakah penangkapan elit partai tersebut berpengaruh terhadap paslon yang diusung dua partai tersebut di Pilkada Riau?
Menurut analisa pengamat politik Universitas Riau, Tito Handoko, bahwa kepentingan nasional dengan daerah itu sering kali tidak singkron. Penangkapan dua menteri tersebut dinilai sebagai kepentingan nasional bukan daerah.
"Kalau ingin dilihat dari dampak, pasti ada, tapi besar kecilnya dampak tersebut agak sulit dilihat, karena isu Pilkada itu bukan isu nasional, tapi isu lokalitas," kata Tito, Senin (7/12/2020).
Dampak dari dua kasus korupsi tersebut, kata Tito mungkin hanya berdampak di tataran elit saja, dan juga tataran masyarakat yang minat bacanya tinggi akan mempengaruhi persepsinya.
"Tapi bagi masyarakat yang lain, pada arus bawah itu, terlohat tak terlalu besar isu tersebut. Kasus ini kan menyangkut kepentingan nasional bukan lokalitas, walaupun masyarakat yang menerima itu adalah masyarakat daerah. Persepsinya adalah persepsi terhadap pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah," cakapnya lagi.
Lebih lanjut, Tito mengatakan, bahwa bagi masyarakat pedesaan, yang concern pada aktifitas ekonominya, tidak terlalu signifikan potensi tersebut. Karena masyarakat akan melihat figur calon kepala daerah secara personal.
"Lagi-lagi persoalannya adalah, apakah ada yang memanfaatkan isu itu untuk Pilkada 9 Desember yang tinggal dua hari lagi. Tapi juga tidak signifikan. Karena untuk menggoreng itu kan tidak mudah, karena membutuhkan waktu yang panjang. Jadi ya mungkin berdampak, tapi tidak signifikan," tukasnya.