SELATPANJANG (CAKAPLAH) - Sebagai beranda terdepan Indonesia, Kabupaten Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia pembangunan dan perbaikan infrastuktur dipandang sangat penting untuk dilakukan.

Seperti diketahui, infrastruktur di wilayah perbatasan di Kepulauan Meranti, tepatnya di Pulau Rangsang kondisinya sangat memprihatinkan. Dimana jalan poros penghubung antar desa satu ke desa lainnya sangat tidak layak untuk dilalui. Sementara itu abrasi akibat terjangan ombak terus saja mengikis daratan pulau tersebut. Akibat ganasnya ombak Selat Malaka itu banyak fasilitas umum hanyut dan tenggelam.

Untuk membangun berbagai infrastuktur tersebut, kabupaten termuda di Provinsi Riau itu membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit, mengingat daerah penghasil sagu terbaik di dunia itu terus saja mengalami rasionalisasi anggaran.

Untuk mendapat dukungan tersebut, ketua DPRD Kepulauan Meranti bersama 14 kepala desa yang ada di Pulau Rangsang berkonsultasi langsung dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Kedatangan mereka pun disambut langsung oleh Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP,  Ir Edy Mus MT yang didampingi Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP,  Bahrum A siregar SH MSi dan Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi & Kesra BNPP.

Di hadapan para pejabat pemerintah pusat itu, para kepala desa itu menyampaikan kondisi wilayah mereka yang butuh perhatian. Selain itu mereka juga berkoordinasi tentang pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, pembangunan infrastruktur yang disampaikan yakni jalan poros penghubung antar desa yang kondisinya memperihatinkan, kemudian abrasi pantai yang diterjang ombak.

Selanjutnya konsultasi dan permintaan dukungan anggaran dan pembangunan juga mereka sampaikan ke komisi V DPR RI. Kedatangan yang pimpin oleh ketua DPRD, H Fauzi Hasan ini langsung diterima oleh anggota komisi V DPR RI asal Riau yakni Jon Erizal.

Keterangan awal disampaikan oleh kepala Desa Gayung Kiri, Ace, dia menyampaikan agar pemerintah pusat peduli dengan wilayah perbatasan dengan membangun infrastuktur yang akan dipergunakan masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

"Kami dari 14 desa se kecamatan Rangsang datang kesini ingin menyampaikan aspirasi pembangunan insfrastruktur di daerah kami yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapore, Malaysia dan Provinsi Kepri. Kami mohon pembangunan terutama akses jalan poros yang menghubungkan antar 14 desa yang saat ini kondisinya sangat memperhatinkan. Kemudian anak sekolah di saat musim hujan jalanan becek dan di saat cuaca panas jalanan berdebu. Kami harap aspirasi kami dapat dipenuhi," kata Kepala Desa Gayung Kiri, Ace.

Sementara itu Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan mengatakan selain meminta pembangunan jalan poros, dirinya juga meminta pembangunan tetap pengamanan pantai dan daratan dari terjangan ombak.

"Selain jalan poros yang perlu dibangun, batu pengamanan pantai juga perlu untuk dibangun untuk mengatasi terjangan ombak yang merusak bibir pantai," kata Fauzi.

"Untuk kali ini saya baru bisa membawa kepala desa kecamatan Rangsang.  Insya Allah nanti saya tidak menutup kemungkinan akan membawa kepala desa kecamatan lainnya yg ada di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyampaikankan langsung aspirasinya ke pemerintah pusat," kata Fauzi Hasan lagi.

Mendengar pemaparan yang disampaikan, anggota DPR RI ini berjanji akan merealisasikan pembangunan dan akan menindaklanjuti aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan.

"Siapkan saja dokumen yang disampaikan tadi, kami siap membantu. Mudah mudahan bisa dianggarkan pada tahun 2019 mendatang," kata Jon Erizal.