PEKANBARU (CAKAPLAH) - Jaksa penyelidik Bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) memeriksa Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Danau Situ dan Embung di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Riau, Yannedi. Dia dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan proyek embung di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.

Yannedi datang ke Bagian Pidsus Kejati Riau, Jalan Arifin Achmad, Kamis (24/1/2019) sekitar pukul 09.00 WIB. Dia langsung masuk ke salah satu ruang penyelidik untuk memberikan klarifikasi terkait proyek embung yang terletak di Perkantoran Pemko Pekanbaru itu.

Beberapa jam di ruang penyelidik, Yannedi keluar untuk beristirahat dan Salat Zuhur. Ketika dikonfirmasi wartawan terkait kedatangannya, Yannedi mengaku datang terkait pembangunan embung di Tenayan Raya. "Iya, terkait kronologis embung," ucapnya.

Proyek embung itu dibangun pada tahun 2015 hingga 2017 lalu. Bangunan itu banyak rusak, padahal baru satu tahun selesai dibangun. Terkait masalah itu, Yannedi enggan menjawabnya. "Nanti dululah," kata dia sambil berjalan ke ruang jaksa penyelidik.

Tidak hanya memberikan keterangan, Yannedi juga membawa sejumlah dokumen pengerjaan proyek embung. Dokumen itu diminta penyelidik sebagai pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), bagian dari proses penyelidikan. "Bawa (dokumen) tadi," tambah Yannedi.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, membenarkan pemanggilan terhadap Yannedi. "Masih dalam proses penyelidikan," tutur Muspidauan.

Selain Yannedi, jaksa penyelidik juga meminta keterangan dari Direktur PT Kemuning, Yona Pratama, Safri Wal. Perusahaan ini diketahui yang mengerjakan proyek tersebut pada tahun 2015.

Dalam perkara ini, jaksa penyelidik juga sudah memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dede Irawan dari Kementerian Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) BWS) III Riau dan dua rekanan  dari PT Fajar Berdasi Gemilang dan PT Tarum Jaya Mandiri, yakni Ramdanil dan M Sarjali.

Sebelumnya, proyek ini juga dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Saai di Kejari, Yannedi, dan sejumlah pihak terkait juga pernah diklarifikasi.

Tim dari Kejari Pekanbaru telah melakukan pengecekan embung di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya tersebut untuk mengetahui kondisi embung yang baru selesai dibangun itu. Saat turun ke lokasi embung, tim Kejari bersama Konsultan Pengawas dan PPK proyek tersebut.

Ternyata dugaan tindak pidana di proyek embung juga dilaporkan ke Kejati Riau. Akhirnya, Kejati melakukan penelaahan terhadap proyek dan dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) untuk penanganan perkara dilakukan di Bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau.

Di website lpse.pu.go.id, pembangunan embung kawasan perkantoran Kota Pekanbaru bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2016. Proyek dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera III Provinsi Riau dengan pagu anggaran Rp8,138 miliar dan lelang dimenangkan PT Tarum Jaya Mandiri dengan harga penawaran Rp6,512 miliar.

Belakangan diketahui proyek tersebut kembali dikerjakan pada tahun 2017, dengan judul di lpse.pu.go.id yaitu Pembangunan Embung di Kawasan Perkantoran Kota Pekanbaru (lanjutan). Namun, berbeda dengan awalnya, kali ini proyek tersebut dikerjakan oleh PT Fajar Berdasi Gemilang, dengan harga penawaran Rp11.975.060.000.

Meski belum genap berusia satu tahun, embung itu diketahui telah mengalami kerusakan pada bagian tiang (sheet pile). Bendungan juga terlihat retak pada bagian bawahnya.

Selain itu, lantai bagian atas tampak turun. Tanah timbunan lebih rendah, atau turun dari permukaan. Paving blok pada permukaan bendungan, tidak tersusun rapi, dan berantakan. Permukaannya tidak rata. Lebih rendah dibanding dinding bendungan. Pengecoran juga terlihat asal-asalan.

Tidak hanya itu, kondisi embung juga belum terlihat kegunaannya. Pasalnya, jalur yang seharusnya dijadikan aliran air, masih tertimbun tanah. Rumput-rumput liar pun bertumbuhan dijalur yang seharusnya dijadikan aliran air.