PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kuasa hukum Sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan dua Ruang Terbuka Hijau (RTH), Razman Arif Nasution SH mengancam akan melakukan praperadilan Kejaksaan Tinggi Riau.

Razman merupakan kuasa hukum sembilan ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Dwi Agus Sumarno mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air saaat proyek itu dikerjakan tahun 2016. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Yusrizal, Ketua Kelompok Kerja di Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Riau dalam proyek itu, Ikhwan Sunardi.

Lalu sekretarisnya Hariyanto dan anggota Desi Iswanti Ruliana Silalahi, Hoprizal dan Rica Martiwi dan dari tim penerima hasil pekerjaan di Dinas Ciptada saat itu diketua Adiansyah dan anggota Akrima.

Pra peradilan tersebut, kata Razman, rencananya akan didaftarkan pada pekan depan. "Saya minta Jaksa fair, jangan buat P21. Pengerjaan RTH itu sudah dilakukan audit BPK," kata Razman Arif Nasution, Jumat (10/11/2017).

Menurutnya, kliennya tidak ada terlibat seperti yang dituduhkan oleh Kejati Riau. Karena, dari hasil audit BPK, ditemukan ada kelebihan bayar Rp285 juta dan itu telah dikembalikan.

Dalam konteks pidato Presiden RI Joko Widodo, ada delapan perintah Presiden kebijakan dan diskresi tidak boleh dipidanakan. "Kelebihan bayar Rp285 juta juga telah dikembalikan," ujar Razman.

Diungkapkan Razman, yang menjadi aneh dalam penetapan tersangka tersebut seharusnya ada tersangka utama.  Dimana pelaku utama suap harusnya dapat dibuktikan, namun dari pernyataan dan surat pemberitahuan yang dikirimkan Pidana Khusus kejati Riau hanya memuat unsur persekongkolan.

"Harusnya ada penerima dan pemberi suap. Apalagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak masuk, tapi staf Pokja ULP dan tim penerima hasil pekerjaan masuk jadi tersangka," ungkapnya.

Selain mengancam akan mempraperadilan Aspidsus Kejati Riau, Razman juga meminta Kejati Riau untuk mencopot Asisten Pidana (Aspidsus) Kejati Riau, Sugeng Riyanta. "Kami juga meminta Kejati Riau untuk mencopot Sugeng Riyanta SH, selaku Aspidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta," pinta Razman.

Tersangka Laporkan Kejati ke Polda Riau

Terpisah, salah satu tersangka kasus RTH lainnya, yakni Rinaldi Mugni melalui kuasa hukumnya Kapitra Ampera, juga melaporkan Kejati Riau ke Polda Riau. Menurut Kapitra, alasannya karena penetapan tersangka terhadap klienya tidak mendasar dan pernyataan bohong.

"Tadi surat pelaporan ini sudah kita sampaikan ke Polda Riau. Adapun yang kita laporkan adalah Asisten Pidana Khusus, Sugeng Riyanta," kata Kapitra Ampera, kuasa hukum tersangka Rinaldi Mugni saat dikonfirmasi CAKAPLAH.COM.

Ia menjelaskan, bahwa kliennya Rinaldi dalam proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan konsultan pengawas dari CV Panca Mandiri.  Penetapan tersangka oleh Kejati Riau terhadap kliennya dinilai tidak berdasarkan alat bukti yang cukup.

"Mengenarilisasi dengan menetapkan 18 tersangka dengan memiliki tugas yang berbeda dalam pembangunan RTH adalah perbuatan melawan hukum. Apalagi kliennya sudah melaksanakan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan perjanjian. Pekerjaan sebagai jasa konsultan telah berjalan dengan baik," kata Kapitra.

Dijelaskannya, kliennya juga sudah menyetorkan uang ke kas daerah atas kelebihan bayar dalam pelaksanaan proyek tersebut sebesat, Rp285 juta.  "Kelebihan pembayaran tersebut sudah disetorkan ke kas daerah," kata Kapitra.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Riau mengungkapkan ada 18 tersangka dalam kasus RTH dengan rincian, 13 orang ASN terdiri Dinas Ciptada terdiri dari kepala dinas, kuasa pengguna anggaran, PPK, lima ASN dari tim penerima hasil kerja, dan lima juga dari satu Pokja ULP Riau. Lima tersangka lainnya dari pihak swasta atau kontraktor.

Dua Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di eks Taman Hiburan Putri Kaca Mayang atau depan kantor Walikota Pekanbaru dan satu RTH lagi berlokasi di Jalan Ahmad Yani, tepat di depan rumah dinas Walikota Pekanbaru. Proyek RTH itu dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Riau.

Satu di antara RTH tersebut terdapat tugu simbol anti korupsi dengan nama Tugu Integritas yang diresmikan langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo pada akhir tahun 2016 lalu.

Tugu ini sendiri sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi. RTH tersebut sudah dibuka dan digunakan sebagai tempat rekreasi hiburan masyarakat, beberapa waktu lalu.

Pembangunan kedua RTH tersebut dialokasikan dengan anggaran mencapai sekitar Rp14 miliar.  Diduga terjadi penyimpangan dalam proses pembangunan RTH tersebut.

Hasil uji laboratorium ditemukan adanya pelanggaran. Uji lab itu tidak hanya di lapangan tetapi juga gambar perencanaan.