PEKANBARU (CAKAPLAH) - Fakta baru banyak terungkap di persidangan dugaan korupsi proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. Proyek sudah bobrok dari awal perencanaan dan ada kongkalingkong antara pihak Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Manusia (Ciptada) Riau dengan kontraktor.

Kebobokan proyek tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Ciptada Riau, Dwi Agus Sumarno, kontraktor Yuliana J Baskoro, dan konsultan pengawas, Rinaldi Mugni, Kamis (3/5/2018).

Sidang menghadirkan saksi Yusrizal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ikhwan Sunardi selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja), Hariyanto selaku Sekretaris Pokja, Adriansyah selaku PPHP, Pokja Desi Iswanti, Rica Martiwi, Hoprizal, Silvia dan Akrima ST.

Menurut saksi Ikhwan Sunardi, saat proses lelang dirinya bertemu dengan Dwi Agus Sumarno. Saat itu, Dwi menyebutkan kalau proyek RTH dikerjakan oleh PT Bumi Riau Lestari (BRL), padahal perusahaan itu tidak tidak memenuhi kualifikasi ikut dalam tender kegiatan.

Selain itu, pada perencanaan awal juga tidak dibicarakan dengan Kuasa Pengguna Anggara (KPA) tahun 2016, Irianto Rab. Sebelumnya, Irianto mengaku tertekan karena ULP berkali-kali menyebut gubernur hingga pekerjaan diambil alih oleh PPTK, Yusrizal.

"Laporan perencanaan dilaporkan PPTK langsung ke Pak Dwi tanpa melalui KPA. Pak Dwi juga sarankan kepada saya kalau yang kerjakan proyek nanti Yuliana," kata Ikhwan di persidangan yang dipimpin hakim Bambang Myanto.

Mendengar keganjilan itu, hakim anggota Khamazaro Waruwu langsung menanyakan pekerjaan kepada Yusrizal. "Tadinya PT BRL tidak memenuhi kualifikasi teknis lalu Ihwan Sunardi memanggil saudara?," kata Waruwu kepada Yusrizal.

Waruwu mempertanyakan keanehan-keanehan di proyek tersebut. "Ada apa di sana itu atau memang praktek kotor berlaku terus di dinas PU Riau itu. Ini proyek sudah banyak akal-akalannya. Para Pokja jadi tersangka, PPK juga tapi kenapa PPTK tidak. Jaksa ini harus jadi perhatian, penyidik jadikan PPTK tersangka," tegas Waruwu.

Waruwu menyatakan seharusnya ULP dan PPK tidak diperbolehkan berkomunikasi. Dia mencurigai kalau proyek di Dinas PU Riau ada kongkalingkong. "Apa semua paket lelang di PU seperti itu," tanya Waruwu.

Saksi Yusrizal menjawab tidak tahu akan praktek seperti itu berlaku di Dinas PU Provinsi Riau. "Saya tidak tahu," jawabnya.

Waruwu juga mencecar saksi Hariyanto kalau dia bisa mencoret perusahaan yang tidak memenuhi standar. "Kalau memang standarnya tidak terpenuhi ya coret gugur, lalu kenapa harus koordinasi dengan PPK. Kenapa harus diloloskan, apa ada pesanan atau arahan," tanya Waruwu hingga membuat Hariyanto terdiam.

Hariyanto menyatakan dalam pekerjaan itu tidak ada arahan dari siapa pun hingga hakim menjadi kesal. "Jujur saja kalian, kenapa harus berbohong," kata Waruwu.

Proyek pembangunan RTH Tunjuk Ajar Integritas di Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru, sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 dengan dana Rp12 miliar. Namun tidak pernah terlaksana hingga diulang kembali pada tahun 2016.

Konsultan perencana diserahkan kepada perusahaan lain yakni PT Warda Citra. Menurut Dedi Wahyudi selaku Direktur, dan Dian Melani selaku karyawan di perusahaan tersebut karena proyek tidak berjalan, maka dilakukan evaluasi.

Dengan dana yang sudah ada, akhirnya konsultan perencana dari PT Warda Citra melakukan pengurangan-pengurangan item pekerjaan hingga anggaran diusulkan ke dinas dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ditentukan dinas menjadi Rp9,6 miliar. Selanjutnya, anggaran itu jadi Rp9,3 miliar.

Dedi menyatakan, terjadi penurunkan harga karena ada beberapa item pekerjaan yang dikurangi. "Pengurangan jalan yang awalnya dua jadi satu, jenis pohon diganti dan toilet dikurangi," kata Dedi.

Meski proyek dimenangkap oleh PT BRL tapi pekerjaan dilakukan oleh kontraktor Yuliana J Baskoro, dia meminjam perusahaan tersebut. Pengawasan pekerjaan tidak dilakukan Rinaldi hingga proyek ini menimbulkan kerugian negara Rp1,1 miliar.

Dalam RTH Tunjuk Ajar Integritas terdapat Tugu Integritas yang diresmikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo pada 10 Desember 2016 lalu pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di Riau. Tugu itu sebagai simbol bangkitnya Riau melawan korupsi.

Selain RTH Tunjuk Ajar integritas, Kejati juga mengusut RTH Puteri Kaca Mayang. Namun, RTH Puteri Kaca Mayang ini belum menetapkan tersangka karena penyidik masih menunggu hasil cek fisik dari tim ahli.