PEKANBARU (CAKAPLAH) - Tim Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu (Rohul) menjemput paksa Kuasa Direktur Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), Faisal Umar.

Dia merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dana Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pelatihan bagi aparat desa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) di Rohul.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Ahmad Fuady, mengatakan, tersangka dijemput di rumahnya di Jalan Kapau Sari, Kelurahan Tangkerang Timur, Pekanbaru, Rabu malam (4/7/2018).

"Kita (Kejari Pekanbaru) sifatnya hanya memback up saja karena tersangka ada di wilayah hukum Pekanbaru. Dari Rohul ada Kasi Pidsus dan Kasi Intel-nya," kata Fuady, kepada CAKAPLAH.COM, Kamis (5/7/2018).

Dikatakan Fuady, saat tersangka akan dibawa ke kejaksaan ada perlawanan dari keluarganya. Namun setelah negosiasi alot, akhirnya tersangka mau dibawa ke kejaksaan untuk dimintai keterangannya.

Dijelaskannya, upaya paksa itu dilakukan karena Faisal telah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Rohul. Padahal pemanggilan itu diperlukan untuk proses pemeriksaan guna melengkapi berkas perkara.

"Dia kan dipanggil-panggil, enggak datang. Sampai tiga kali tapi  keluarganya ngelak kalau pernah menerima panggilan. Jadi dipanggil paksa untuk diperiksa," kata Fuady.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Rohul, Herlambang, saat ditemui irit bicara terkait penjemputan paksa terhadap tersangka. Dia meminta agar bersabar karena perkara masih dalam penyidikan. "Nantilah dulu," pintanya.

Untuk diketahui, perkara ini juga menjerat Arie Kurnia Arnold, Kepala Bidang (Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Rohul. Dia telah dihadapkan ke persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arnold sempat dituntut pidana selama 6 tahun. Namun oleh majelis hakim, dia divonis bebas pada persidangan yang digelar pada medio September 2017 lalu.

Dalam dakwaan JPU dinyatakan, perbuatan Arie dilakukannya bersama Faisal Umar pada Mei 2015 silam. Berawal ketika itu, Faisal selaku Kuasa Direktur LK3P mengadakan Bimtek dan Pelatihan bagi aparat pemerintah desa di Yogjakarta dan Batam.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala BPMPD Rohul, kemudian dianggarkan dana dalam Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 sebesar Rp2,4 miliar untuk pengiriman peserta Bimtek dan Pelatihan yang ditaja LK3P tersebut.

Rinciannya, peserta Bimtek di Yogjakarta sebanyak 140 orang dan ke Batam 100 orang. Namun kenyataannya, kendati telah dianggarkan, para terdakwa  kembali meminta kepada aparat pemerintah desa dana untuk pelatihan tersebut. Mereka meminta dana sebesar Rp1,4 juta setiap peserta. Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian negara sebesar Rp227 juta.