PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dugaan korupsi pemotongan anggaran dinas di Bagian Pengolahan Data serta Pembukuan dan Bagian Pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau. Tidak ditemukan perbuatan melawan hukum di bidang tersebut.

"Kita hentikan. Hasil evaluasi,  belum ditemukan orang di bidang itu melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Asisten Pidsus Kejati Riau, Subekhan, Kamis (6/12/2018).

Subekhan mengatakan, belum ada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, orang-orang di bidang pengolahan data dan Pengawasan Bapenda Riau tmelakukan pemotongan anggaran tidak atas keinginan sendiri.

Tindakan itu mereka lakukan karena sudah ada pemotongan yang dilakukan sebelumnya. "Mereka hanya ikutan. Bukan karena buat jahat sendiri. Buat pertanggungjawaban karena (anggaran) dipotong," ungkap Subekhan.

Berbeda dengan tindakan lima tersangka sebelumnya, yang sudah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. "Kalau  seperti yang sudah disidang, dipotong di atas. Di bagian bidang dipotong lagi. Ada perbuatan melawan hukumnya," tutur Subekhan.

Penyidikan dugaan korupsi pemotongan anggaran di Bagian Pengelolaan Data serta Pembukuan dan Pengawasan Bapenda Riau dilakukan dari pengembangan perkara yang  menjerat Sekretaris Bapenda Riau, Deliana dan Kasubag Keuangan Bapenda, Deyu.

Kasus ini juga menjerat Yanti, Deci Ari Yetti dan Syarifah Aspannidar selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di dua bidang, yaitu Bidang Retribusi dan Pajak, di Bapenda Riau.  Kelima tersangka sudah diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dan terbukti bersalah.

Dari persidangan diduga ada pemotongan anggaran di bagian lain, yakin pengolahan data serta pembukuan dan pengawasan. Pidsus Kejati pun menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi sampai akhirnya tidak ditemukan tindak pidana di bidang tersebut.

Dalam dakwaan JPU disebutkan, perbuatan Deliana, Deyu, bersama tiga terdakwa pada Februari  2015 hingga 2016 lalu. Berawal pada Februari 2015, Deliana memanggil  Deyu untuk datang ke ruangannya.

Dalam pertemuan itu juga hadir terdakwa Yanti, Deci Ari Yetti dan Syarifah Aspannidar. Mereka adalah bendahara pengeluaran dan pembantu di bidang pajak dan retribusi.

Hadir juga Deli selaku Bendahara Pembantu Bidang Pengelolaan Data, Anggraini selaku Bendahara Pembantu Bidang Retribusi, dan Tumino selaku Bendahara Kesekretariatan.

Saat itu, Deliana memberitahukan kalau dana UPT segera cair. Namun dari dana itu akan ada pemotongan sebesar 10 persen dari Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) di masing-masing bidang.

Pencairan dilakukan pada Maret hingga Desember 2015 melalui juru bayar, Akmal. Untuk melaksanakan instruksi Deliana, lalu Deyu meminta Akmal memotong 10 persen kepada bendahara. Pemotongan juga dilakukan tahun 2016.

Setelah terkumpul, dana itu disimpan ke dalam brankas yang diketahui oleh terdakwa Deliana dengan tulisan uang pemotongan UP dan GU. Uang digunakan untuk membayar operasional seperti bahan bakar minyak, tivi kabel, honor, tiket pesawat, makan bersama dan lain-lain.

Pemotongan ini berdampak pada masing-masing bagian di Bapenda Riau dan perjalanan dinas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibat tindakan itu,  negara dirugikan Rp1,23 miliar.