PASIRPENGARAIAN (CAKAPLAH) — Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mendapat sorotan tajam dari DPRD setempat. Hal itu terkait belum berjalannya kegiatan APBD tahun 2020 meskipun sudah disahkan sejak akhir November 2019.
Menjawab kritikan dari DPRD Rohul tersebut, Sekda Rohul Abdul Haris mengucapkan terimakasih atas kritik membangun yang disampaikan para wakil rakyat.
Menurutnya, sebagai unsur Pemerintahan yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, sudah seharusnya kritikan itu disampaikan sebagai bagian dari tugas legislatif.
Sekda juga membantah, jika kegiatan APBD Rohul 2020 tidak dijalankan oleh Pemkab Rohul. Bahkan sekda menyatakan kegiatan APBD 2020 tersebut sudah berjalan sejak bulan Januari. Meski demikian, sekda mengakui bahwa jumlah kegiatan pada APBD 2020 tidak sebanyak pada tahun 2019, dikarenakan adanya agenda Pilkada yang menyerap anggaran daerah cukup besar.
“Jadi kalau mungkin jumlah kegiatannya pada APBD 2020 ini berkurang dari tahun lalu mungkin iya, karena ada beberapa dinas yang minim kegiatannya pada tahun ini mengingat kita akan menggelar Pilkada yang menyerap anggaran cukup besar. Tapi kalau dikatakan berjalan, sudah berjalan sejak Januari,” jelasnya.
“Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga sudah dipanggil oleh Banggar DPRD Rohul terkait penyesuaian salah satunya tunda bayar. Kita sudah menyampaikan ke DPRD terkait perubahan penjabaran dan DPRD Pasti paham akan hal itu,” sebutnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra dan Wakil Ketua DPRD Rohul Sahril Topan, mengkritik Kinerja Pemkab Rohul yang mereka nilai mengecewakan. Pasalnya, hingga akhir triwulan I ini grafik kinerja Pemkab Rohul masih jauh dari harapan dan dikhawatirkan akan menganggu capaian kinerja Pemkab Rohul di tahun 2020.
Penulis | : | Ari |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Rokan Hulu |