ROHUL (CAKAPLAH) - Ketua Pimpinan Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Rokan Hulu, Jenewar Efendi, menyayangkan Pernyataan Bupati Rohul H Sukiman yang mempertanyakan status Universitas Pasirpengaraian (UPP) kepada mahasiswa dalam dialog dan silaturahmi di kediaman Bupati Rohul Beberapa waktu Lalu.

Jenewar menilai pernyataan tersebut menunjukan Sukiman tidak mengerti sejarah Rokan Hulu dan tidak menghargai jasa tokoh-tokoh Rohul yang telah berjasa mendirikan UPP.

"UPP itu dibangun tokoh-tokoh pendidikan Rohul 19 tahun yang lalu, untuk menghadirkan pendidikan yang layak dan murah bagi anak-anak Rohul yang kesulitan biaya melanjutkan perkuliahan di luar daerah," cakap Jenewar Efendi, Kamis (19/3/2020).

Menurut Jenewar, selama UPP hadir, Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat telah banyak memberikan andil dan kontribusi bagi UPP. Seperti tanah, gedung bahkan bea siswa bagi mahasiswa yang tidak mampu.

"Namun kondisinya hari ini, sudah hampir 4 tahun belakang, Pemkab Rohul tidak lagi memberikan beasiswa bagi mahasiswa. Baik mahasiswa yang berada di Rohul maupun mahasiswa Rohul yang berada di luar Rohul," tutur pria yang juga menjabat Komda Ikatan Alumni Fisip UR itu.

Jenewar mengatakan, pernyataan bupati Rohul yang mempertanyakan status UPP saat mahasiswa menuntut perhatian Pemkab Rohul yang selama dinilai absen memberikan bantuan beasiswa, merupakan langkah cuci tangan. Menutupi ketidakmampuan dalam mengelola dan memimpin daerah.

"Tuntutan bea siswa yang diminta mahasiswa bukan untuk mahasiswa UPP, tapi untuk seluruh mahasisiwa Rohul. Kebetulan disuarakan oleh mahasiswa UPP, karena pak bupati pernah menandatangani perjanjian dalam dialog di Kampus UPP hampir 2 tahun yang lalu," tegasnya.

"Yang menyakitkan lagi, bupati mempertanyakam status UPP, milik pemerintah atau perseorangan. Ini menjadi pertanyaan apakah bapak bupati paham terhadap UU yayasan, dimana pemerintah tidak boleh memiliki yayasan, bahkan bupati dan Sekda tidak dibolehkan menjadi pengurus yayasan," imbuhnya.

Jenewar menduga, bupati mendapat informasi yang salah dari lingkungannya dan mengangap UPP adalah milik pribadi. Padahal, dalam struktur pengurus Yayasan ada nama tokoh besar Riau seperti Prof Irwan Efendi, Dr Ali Yusri, Dr Chaidir MM, Al Azhar MA. Jadi menurutnya tidak mungkin UPP itu milik yayasan pribadi.

"Bapak bupati harusnya berpikir, pendidikan itu investasi besar yang akan kita nikmati 10-20 tahun yang akan datang. Dia akan melekat dan menjadi amal saleh bagi pemimpin yang peduli akan pendidikan. Jangan dijadikan beban anggaran. Terlalu naif seorang bupati mengangap beasiswa dan UPP sebagai komoditaas politik. Ketika bupati berpikir membantu mahasisiwa sebagai beban dan hutang, maka dia telah menghinakan pendidikan itu sendiri," tukasnya.

Jenewar berharap, bupati Rohul hendaknya tidak mengeluarkan statement kontroversial dan harus berpikir dengan cerdas bahwa pendidikan adalah hak masyarakat, dan merupakan kewajiban pemerintah untuk menyiapkannya. Baik fasilitas maupun biaya yang dikeluarkan.

"Pak bupati jangan terlampau terobsesi degan jadwal Pilkada, yang berakibat beliau beranggapan setiap yang mempertanyakan kebijaknnya dianggap lawan dan musuh secara politik."

Ia juga meminta, bupati Rohul hendaknya membuat visi Rohul ke depan yang jauh lebih baik untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya berpikir jabatan dan fasilitas.

"Saya beranggapan bupati hanya memiliki misi, beliau tidak punya visi untuk Rohul ke depan. Prilaku blunder seperti ini akan menjadi bumerang bagi beliau ke depan. Pak bupati harus belajar lebih banyak, dan pahami setiap aturan, jangan hanya mendengar bisikan yang salah dan membuat kekacauan," katanya.