ROHUL (CAKAPLAH) - Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku prihatin melihat kondisi pondok pesantren (Ponpes) yang saat ini kesulitan akibat terhentinya proses belajar mengajar karena pandemi Covid-19. Emon meminta Pemkab Rohul hadir dan memberikan perhatian kepada pondok pesantren.
Salah satu persoalan yang dihadapi pondok pesantren di masa pandemi adalah kesulitan finansial. Dimana di masa pandemi ini pengasuh pondok pesantren harus memenuhi kewajiban membayar gaji pengajar yang dirumahkan. Selain itu, memasuki era New Normal ini, Pondok Pesantren juga harus dibebani dengan pemenuhan sarana dan prasarana protokol kesehatan.
Menyikapi situasi ini, wakil rakyat yang tergabung dalam Fraksi Membangun Nurani Bangsa (MNB) mengetuk hati Pemkab Rohul membantu pondok pesantren dalam menghadapi era new normal sehingga keberadaan ponpes dapat eksis. Selain itu, yang mendesak yang harus dilakukan agar dapat kembali memulai proses belajar mengajar.
“Di Rohul ada sekitar 25 pesantren dimana ada sekitar 10 ribu santri dan 1.500 pengajar yang menggantungkan perputaran ekonominya dari kehidupan pesantren. Di masa normal ponpes ini eksis melalui swadaya masyarakat. Namun pada situasi pandemi seperti saat ini mereka butuh sentuhan dari Pemerintah Daerah,“ cakap Emon Casmon kepada CAKAPLAH.COM, Jumat (5/6/2020).
Menurut Emon, saat ini masih banyak pondok pesantren di Rokan Hulu yang belum memenuhi standar kesehatan terlebih protokol pencegahan Covid-19 untuk menjalankan konsep new normal.
Kebutuhan sarana dan prasana tersebut meliputi pusat kesehatan pesantren beserta tanaga dan alat medis, sarana MCK yang memenuhi standar Covid-19, westafel portable dan penyemprotan disinfektan, alat pelindung diri, alat rapid test, hand Sanitizer dan masker. Kebutuhan penambahan ruangan untuk ruang karantina, isolasi mandri, ruang asrama dan ruang kelas untuk memenuhi penerapan physical distancing.
“Ini harus segera disikapi oleh pemerintah daerah apabila dibiarkan tanpa ada intervensi dan bantuan dari pemerintah pesantren dan segala potensinya akan menjadi problem yang besar,” ujarnya.
Selain itu, Lanjut Emon, Pemkab Rohul juga diminta untuk memberikan bantuan kepada pondok pesantren dalam bentuk memfasilitasi rapid test dan pemeriksaan swab massal untuk seluruh kiyai, santri sebagai penanda dimulainya kegiatan belajar di pesantren serta pemenuhan kebutuhan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal 14 hari.
“Kita akan perjuangkan alokasi anggaran khusus yang bersumber dari APBD dan APBD untuk memenuhi standar new normal baik dari Kemendikbud dan Kementerian Agama termasuk digitalisasi proses belajar mengajar di pesantren untuk mendukung pesantren menghadapi New Normal ini,” pungkas Emon Casmon.
Penulis | : | Ari |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Pendidikan, Kabupaten Rokan Hulu |