ROHUL (CAKAPLAH) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu resmi menyerahkan Draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021. Penyerahan KUA PPAS Tahun 2021 diserahkan langsung Bupati Rohul H. Sukiman ke DPRD dalam sidang Paripurna, Senin (10/8/2020).

"Di tahun 2021, kebijakan pembangunan akan diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi Covid-19 dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung untuk menjaga konektivitas desa dan kota serta melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya, hal ini dirumuskan dalam tema pembangunan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021," cakap Bupati Rohul H. Sukiman.

Menurut Sukiman, percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial akan dilakukan melalui pembangunan ekonomi inklusif yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.

Total anggaran yang diajukan Pemkab Rohul Dalam Draf KUA PPAS 2021 mencapai Rp 1,12 Triliun. Estimasi anggaran tersebut jauh menurun dibandingkan KUA PPAS 2020 yang mencapai 1.4 Triliun. Pemkab Rohul tak mau ambil risiko terhadap Asumsi Pendapatan Daerah tahun 2021 yang diperkirakan menurun akibat dampak Pandemi Covid-19.

Dijelaskan Sukiman, pada Tahun 2021, Asumsi Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.096.382.824.246. Asumsi Pendapatan Daerah tersebut berasal dari PAD dari penerimaan daerah dari potensi kekayaan daerah yang dikelola dan dipungut langsung oleh daerah seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang diperkirakan mencapai Rp 140.858.362.850.

Selanjutnya, komponen pendapatan transfer yang berasal dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum, maupun transfer dari pemerintah provinsi seperti dana bagi hasil pajak ditargetkan mencapai Rp 955.797.461.388. Pemkab Rohul juga menargetkan PAD dari kebijakan pembiayaan pada tahun 2021 senilai Rp.33.387.334.119.

Menurut Sukiman, Pendapatan Daerah tersebut akan dikelola untuk memenuhi capaian target prioritas pembangunan nasional 2021 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

"Belanja daerah selain diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, serta unsur pemerintahan umum," ujarnya.

Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra mengatakan, DPRD Rohul segera melakukan pembahasan KUA PPAS 2021 yang diajukan Pemkab Rohul. Pembahasan akan dilakukan secara maraton bersama TAPD dan Badan Anggaran mulai besok Selasa (11/8/2020).

Selain itu, Novliwanda juga meminta Pemkab Rohul dalam pembahasan anggaran tersebut tetap mengedepankan asas Efesiensi dan Efektifitas Penggunaan anggaran di tengah Kondisi Pandemi Covid-19 yang saat ini berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan daerah.

"Kita minta Pemkab Rohul memastikan anggaran yang diajukan benar-benar diperuntukan untuk skala prioritas seperti kesehatan dan juga pembangunan infrastruktur dalam rangka penunjang perekonomian serta melakukan efesiensi terhadap anggaran-anggaran yang sifatnya tidak produktif," pungkas Wanda.

Sidang paripurna penyampaian KUA PPAS 2021 turut dihadiri Wakil Ketua DPR Rohul Sahril Topan, Hardi Candra, 27 Anggota DPRD dan Kepal BPKAD Suharman Nasution.