ROHUL (CAKAPLAH) - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 9 Desember 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Polda Riau gencar melakukan patroli money politic.

Kegiatan pelepasan patroli money politic yang dipusatkan di Kabupaten Rokan Hulu dilepas Koordinator Devisi Pengawasan dan Hubungan antar lembaga Bawaslu RI Muhamad Afifuddin bersama Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Efendi di taman kota pasirpengaraian, Kamis (3/12/2020).

Turut hadir dalam pelepasan patroli money politic ini Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, Komisioner KPU Nugroho Noto Susanto, Ketua Bawaslu Rohul Fajrul Islami Damsir beserta jajaran, Kapolres Rohul AKBP Lukman Nurhidayat. Ketua KPU Rohul Elfendri, Wakil ketua DPRD Rohul Andrizal serta sejumlah pejabat teras dilingkungan pemkab Rohul.

Juga hadir 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rohul masing-masing Hamulian-Syahril Topan, Sukiman dan Indra Gunawan serta pasangan Hafith Syukri-Erizal. 3 paslon ini juga mendeklarasikan serta melakukan penandatangan pakta intergitas menolak money politic.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan dalam sambutanya mengatakan, Bawaslu telah menggelar Patroli yang sudah dimulai H-7 sebelum pencoblosan. Hal ini bertujuan menekan potensi politik uang pada pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak di 9 daerah di Riau.

Rusidi juga menyampaikan terimakasih terhadap dukungan penuh Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Efendi yang memberikan andil besar dalam terlaksananya patroli pengawasan anti money politic di tengah situasi pandemi covid-19 dan pandemi money politic jelang pemungutan suara pilkada serentak.

"Ini sejarah baru pertama kali Kapolda dan Bawaslu bersama-sama melakukan patroli money politik. mudah-mudahan dengan sinergitas ini diharapkan kegiatan money politik ini bisa kita cegah " Cakap Rusidi Rusdan.

Rusidi menjelaskan, pelaksanaan patroli anti money politic ini melibatkan organisasi masyarakat (Ormas), organisasi kepemudaan (OKP), serta elemen masyarakat lainnya dalam rangka antisipasi terjadinya gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (kamtibmas), mencegah terjadinya money politic maupun tindak pidana lainnya.

Sasaran patroli ini, kata Rusidi adalah kendaraan pribadi, angkutan orang/umum, maupun angkutan barang/jasa, secara selektif yang diduga membawa barang ataupun uang yang akan digunakan untuk money politic.

Disamping melakukan Patroli, juga akan dibuka Posko Pengaduan Anti Money Politic. Posko didirikan oleh Pengawas Kecamatan bekerjasama dengan Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS. Lokasi-lokasi Posko akan didirikan di sekitar TPS maupun lokasi-lokasi strategis lainnya.

Kapolda Riau Irjenpol Agung Setia Imam Efendi dalam sambutanya mengatakan, pelaksanaan pilkada di Rokan Hulu berjalan dengan baik setiap tahapannya.

"Tentunya ini harus tetap dijaga dan saya berterima kasih terhadap komitmen yang dibangun untuk tidak melakukan money politik. kepada Kapolres dan jajarannya selain tetap netral juga mengajak kepada ASN agar netral dalam pelaksanaan Pilkada ini sehingga apa yang dideklarasikan Polres Rohul dan Paslon hari ini harus juga di aktualisasikan di lapangan.

Sementara itu Kordinator Devisi Pengawasan dan Hubungan antar lembaga Bawaslu RI Muhamad Afifuddin mengatakan, patroli money politik ini merupakan upaya Bawaslu untuk memastikan kualitas pelaksanaan Pilkada serentak.

"Bawaslu dan KPU tidak ada urusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi kami punya urusan bagaimana memastikan kualitas proses pelaksanaan pilkada itu berlangsung. Bawaslu punya tugas bagaimana memastikan pengawasan maksimal dilakukan dan pencegahan maksimal dilakukan," tegasnya.

Praktik money politik menjadi kekhawatiran semua orang termasuk paslon. Untuk itu Afifudin mengajak semua elemen untuk melawan praktik money politik ini demi menjaga marwah pelaksanaan Pilkada ini.

"Mari sama-sama kita jaga. Ajaran agama apapun, semua adat dan semua ajaran leluhur kita tidak ada yang mengajarkan pemilihan dilakukan dengan cara curang, dengan ujaran kebencian apalagi politik uang," tutupnya.