Panca Setyo Prihatin
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengamat politik dari Universitas Islam Riau, Panca Setyo Prihatin, mengatakan, bahwa berkaca dari kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Riau, merupakan bukti bahwa proses pemilihan kepala daerah membutuhkan ongkos politik yang tinggi.
"Itu muaranya pada biaya politik besar dan tinggi, memang tidak muncul dipermukaan, tapi siapa yang berani membantah bahwa perahu partai politik tak gratis. Awal mula bencana itu disitu," kata Panca, Senin (26/7/2021).
Panca menambahkan, ketika kewenangan seorang kepala daerah sudah dekat di tangan maka dituntut dengan kepentingan berbagai macam, salah satunya partai politik. "Tidak sedikit kepala daerah yang awalnya reputasinya baik, tapi berada pada sistem yang rusak ya (ikut) rusak. Bukan bicara korupsi menumpuk uang, tapi akhirnya terjebak," katanya lagi.
Sebagaimana diketahui sejumlah kepala dareah dan mantan kepala daerah di Riau terjerat kasus korupsi dan berakhir di penjara. Kasus terakhir menyeret nama mantan Bupati Kuantan Singingi Mursini. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu ditetapkan Kejati Riau sebagai tersangka dugaan korupsi 6 kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kuansing. Dia diduga merugikan negara Rp5 miliar lebih.
Baca berita terkait: Mantan Bupati Kuansing Mursini Jadi Tersangka
Terkait kasus yang menjerat Mursini, apakah akan mempengaruhi suara PPP di Riau, Panca Setyo mengatakan tidak meyakininya. "Selama ini memang secara umum tak ada korelasi, penetapan ketua partai dalam kasus hukum, dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai. Mursini mungkin di mata hukum salah, tapi bagi konsistuennya belum tentu," tukasnya.***