PEKANBARU (CAKAPLAH) -- Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru menolak perlawanan hukum (verzet) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing atas putusan sela hakim yang membebaskan eks Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus Lukman.

Indra Agus sebelumnya didakwa melakukan korupsi dana kegiatan Bimtek dan Pembinaan Bidang Pertambangan serta akselerasi di Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) ke Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013-2014. Ketika itu, Indra Agus menjabat sebagai Kepala ESDM Kabupaten Kuansing.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (PN) yang diketuai Dahlan mengabulkan eksepsi atau keberatan Indra Agus  terhadap dakwaan JPU. Hakim pada putusan selanya menyatakan sah dan berlaku secara hukum putusan  praperadilan hakim PN Teluk Kuantan, tentang tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Indra Agus.

Hakim juga menyatakan surat dakwaan JPU terhadap Indra Agus tidak dapat diterima dan  perkara tindak pidana korupsi atas nama Indra Lukman dihentikan pemeriksaannya. Indra Agus dibebaskan dari penjara.

Atas putusan sela itu, JPU  menyatakan upaya  perlawanan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui  Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru pada Jumat (19/11/2021). Disusul penyerahan memori verzet oleh JPU, Imam Hidayat.

Majelis hakim PT Pekanbaru yang dipimpin Khairul Fuad  dengan hakim anggota Dasniel  dan Busrizalti  mengadili, perlawanan JPU. Hakim memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PBR tanggal 18 November 2021 yang dimintakan perlawanan mengenai amar putusan point 3.

"Menyatakan Surat Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara kepada negara," ucap ketua dalam putusannya dengan nomor putusan banding 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Atas putusan hakim tinggi itu, Kepala Kejari Kuansing Hadiman mengatakan akan mempelajarinya. "Jadi kami mempelajari dulu hasil putusan lengkap itu. Untuk langkah selanjutnya, kami nanti berkoordinasi dulu dengan pimpinan," ujar Hadiman, Kamis (23/12/2021).

Diberitakan sebelumnya, JPU dalam dakwaannya menyebutkan Indra Agus melakukan tindak pidana korupsi bersama Ariyadi dan Tazaruddin (telah diputus dalam penuntutan terpisah). Perbuatan terjadi pada medio Maret hingga April 2013 di Kantor ESDM Kabupaten Kuansing.

Indra Agus selaku Kadis ESDM Kabupaten Kuansing  sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengambil kebijakan  untuk  melaksanakan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselarasi  kedalam tatacara pengadaan secara swakelola tanpa melalui mekanisme perencanaan umum pengadaan terlebih dahulu.   

Dana untuk Bimtek tersebut dianggarkan Rp450 juta. Dengan rincian Rp100 juta untuk biaya sub    kegiatan workshop/bimtek   pembinaan bidang  pertambangan    dan Rp350 juta untuk biaya sub  kegiatan akselerasi workshop/bimtek  pembinaan bidang pertambangan.

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan
kebijakan lisan yang disampaikan Indra Agus kepada Ariadi selaku  PPTK dan Edisman selaku bendahara  pengeluaran di Dinas ESDM Kuansing.

Jumlah peserta 20 orang PNS yang bekerja di bidang pertambangan pada Dinas ESDM Kabupaten Kuansing dan tema dipilih  pengelolaan lingkungan  pertambangan emas tanpa izin di Kuansing.

Setelah mengajukan dokumen pencairan anggaran pada Maret 2013,  Edisman melakukan penarikan sebanyak tiga kali selama 10 hari sejak tanggal 8 Maret. Pertama Rp270 juta, kedua Rp50 juta, dan ketiga Rp130 juta. Setelah seluruh anggaran dicairkan, dibuat item kegiatan di Aula Wisma Hasanah Teluk Kuantan.

"Dalam pelaksanaannya, kemudian banyak item-item kegiatan yang dikerjakan menyimpang dari ketentuan DPA SKPD Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi," kata JPU.

Penyimpangan itu seperti jadwal kegiatan yang seharusnya dilaksanakan 5 hari di aula Wisma Hasanah Teluk Kuantan mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ternyata hanya dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 18, 19 dan 22 Maret 2013.

Selanjutnya acara pokok yang seharusnya diisi dengan penyampaian materi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan oleh 4 orang instruktur selama 5 hari (40 jam) dikurangi acara pembukaan, istirahat, salat dan makan serta acara penutupan, ternyata hanya diisi dengan acara pembukaan dan pemberian materi oleh 1 orang instruktur selama 5 jam pada hari pertama tanggal 18 Maret 2013.

Selain itu, acara diskusi diantara peserta workshop/bimtek dengan panitia pelaksana kegiatan pada hari kedua tanggal 19 Maret 2013, dan acara penutupan pada hari ke lima tanggal 22 Maret 2013.

"Penyimpangan atas pelaksanaan sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan diatas disebabkan adanya permufakatan antara saksi Edisman bersama-sama  saksi Ariyadi serta terdakwa Indra Agus Lukman. Dana mengalokasikan dana sesuai jumlah pagu Rp100 juta, dana hanya digunakan Rp20 juta," jelas JPU.

Dari dana Rp20 juta yang diserahkan Edisman kepada Ariyadi hanya digunakan Ariyadi untuk membiayai pelaksanaan rangkaian kegiatan di atas Rp19.550.000. Untuk pertanggungjawaban anggaran yang terpakai dibuat seolah-olah Rp100 juta. Edisman, Ariyadi dan Indra Agus  membuat 15 kwitansi, di antaranya pembiayaan biaya cetak, honor dan biaya pembelian makanan, uang saku peserta dan akomodasi.

"Dari 15 bukti kwitansi pembayaran berikut dengan bukti faktur maupun bukti daftar penerima senilai Rp100 juta yang dibuat sesuai dengan realisasi yang dibayarkan sedangkan terhadap 14 bukti kwitansi berikut dengan bukti faktur dan daftar penerima lainnya dibuat secara tidak benar antara lain ada pembiayaan yang fiktif dan ada yang melebihi. Markup Rp. 80.450.000," jelas JPU.

Indra Agus  dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.