ROHUL (CAKAPLAH) - Gelombang aksi unjuk rasa penolakan penundaan Pemilu 2024 dan wacana jabatan Presiden 3 periode terus terjadi di berbagai daerah. 

Di Kabupaten Rokan Hulu, ratusan mahasiswa yang berasal dari gabungan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai Kampus di Rohul, Selasa (12/4/2022) mendatangi Kantor DPRD Rohul di Jalan Panglima Sulung, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah. 

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa spanduk dan poster berisikan kritikan dan kecaman terkait wacana penundaan Pemilu 2024 serta wacana presiden 3 periode. Mereka  berorasi di depan kantor DPRD Rohul yang dijaga ketat Polisi dan Satpol PP. 

Selain menolak penundaan Pemilu dan wacana Presiden 3 periode, mahasiswa mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang dinilai abai dalam menyikapi mahalnya minyak goreng serta mahalnya harga kebutuhan pokok.

Mereka meminta DPRD Rohul menginstruksikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rohul segera melakukan operasi pasar untuk membantu masyarakat mengatasi mahalnya harga minyak goreng dan kebutuhan pokok. Serta kenaikan harga pupuk yang membebani petani. 

"Selama ini kemana Disperindag, sejak kebutuhan pokok naik, harga minyak goreng naik tidak ada langkah kongkret yang dilakukan. Kami minta copot Kepala Disperindag, lakukan pembersih, tempat kan orang-orang yang memiliki kompetensi di sana" ujar Doni Mahendra Presiden BEM UPP. 

Mahasiswa juga meminta DPRD Rohul mengecam tindakan tegas terhadap pelecehan seksual terhadap perempuan terutama di lingkungan Pendidikan. 

Setelah berorasi mahasiswa disambut Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST. Msi. Ketua DPRD menyatakan dukungannya pada aksi yang digelar mahasiswa serentak secara nasional. 

Novliwanda menyatakan, secara pribadi dan kepartaian dirinya mengecam agenda-agenda mengangkangi dan menggembosi Konstitusi dan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden apalagi Presiden 3 periode. 

"Secara kepartaian sikap kami jelas. tidak ada agenda masa jabatan presiden 3 periode. Bagi kami, 2 periode sudah cukup dan sudah sesuai dengan aturan undang-undang," tegas Wanda. 

Disinggung kritik mahasiswa kepada Pemerintah Daerah dan DPRD yang dinilai tidak bekerja mengatasi Kenaikan barang kebutuhan pokok termasuk minyak goreng Novliwanda tidak mempersalahkan dan menganggap hal tersebut sebagai kritik dan asumsi dari sudut pandang berbeda. 

Ditengah kritik mahasiswa tersebut Wanda menyatakan Anggota DPRD Rohul tetap bekerja menghimpun aspirasi masyarakat melalui reses yang saat ini dilakukan daerah pemilihan masing-masing. 

Dikatakannya, DPRD melalui Komisi II telah berulang kali melakukan Hearing dengan OPD terkait termasuk Disperindag agar segera melakukan operasi Pasar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. 

"Namun dikarenakan kesibukan dan banyaknya surat masuk ke Komisi II, maka tindak lanjut sejauh mana langkah pemerintah dalam stabilisasi harga sembako itu kami belum tahu," jelasnya. 

Novliwanda menyatakan, suara mahasiswa terkait kenaikan kebutuhan pokok dan permukaan dilaksanakannya operasi pasar untuk menekan mahalnya harga kebutuhan pokok dan minyak goreng akan menjadi prioritas. 

"Dalam waktu dekat ini, saya akan meminta kepada Komisi II untuk memanggil kembali OPD terkait seperti Disperindag untuk menjelaskan progres dan sejauh mana upaya stabilisasi harga itu dilakukan," tutupnya.***