ROHUL (CAKAPLAH) - Aktifis Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Riau Heri Ismanto mempertanyakan urgensi pembangunan exit tol dari wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang saat ini diperjuangkan Pemkab Rohul.

Dibandingkan memperjuangkan pembangunan exit tol Pekanbaru-Padang, Pemerintah Daerah Rokan Hulu dan Anggota DPRD Riau asal Rohul sebaiknya lebih getol memperjuangkan peningkatan jalan Rohul- Kasikan- Suram- Petapahan- Pekanbaru di Kabupaten Kampar yang kondisinya rusak parah.

Heri menyatakan, sebelum membuat usulan, Pemkab Rohul sebaiknya melakukan kajian yang matang terlebih dahulu tentang apa sebenarnya manfaat keberadaan exit tol yang diusulkan di daerah Silam.

Pasalnya, ditinjau dari sisi letak, keberadaan exit tol tersebut tidak begitu berpengaruh memangkas jarak antara Rohul-Pekanbaru. Apalagi, kabarnya Pemkab Rohul ikut "mensubsidi" pembangunan exit tol tersebut dengan menghibahkan lahan milik Pemkab Rohul di daerah Silam.

Selain itu, keberadaan exit tol ini juga bakal berdampak negatif terhadap sektor pariwisata di negeri Seribu Suluk. Pasalnya, akan banyak warga Rohul atau daerah tetangga justru lebih memilih ke Sumatera Barat berwisata ketimbang ke Rohul mengingat belum tertata dan terkelolanya objek wisata di Rohul.

"Ingat, jalan tol itu jalan berbayar, pemerintah harus punya konsep jelas, apa keuntungan exit tol itu. Pemerintah jangan latah karena merasa tak 'kebagian' jalan tol terus diupayakan paling tidak ada pintunya dengan alasan kebutuhan masyarakat. Padahal yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah jalan yang tidak rusak khususnya menuju Pekanbaru," ujarnya.

"Ketimbang mengurusi exit tol sebaiknya Pemkab Rohul memperjuangkan peningkatan dan perbaikan jalan Rohul-Pekanbaru di Petapahan. Meski jalan itu bukan kewenangan Pemkab, setidaknya ada inisiatif Pemkab Rohul misalkan ajak Pemkab Kampar duduk bersama dan dorong DPRD Riau memperjuangkan jalan tersebut, bukan malah mengusulkan exit tol yang jelas-jelas itu jalan berbayar," ujarnya.

Pemkab Rohul, lanjut Heri, harus memikirkan rencana visioner dalam mengatasi kerusakan jalan di Rohul ketimbang sibuk memperjuangkan exit tol yang jelas-jelas berbayar dan untuk kepentingan bisnis.

Salah satunya seperti mendorong percepatan pembangunan rel kereta api khusus industri Rohul-Dumai. Apalagi, pembangunan jalur rel kereta api itu sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Menurut Heri, salah satu sebab hancurnya jalan-jalan di Rohul disebabkan aktivitas angkutan CPO. Pemerintah Kabupaten dan Provinsi mengeluarkan anggaran puluhan bahkan ratusan miliaran rupiah untuk memperbaiki jalan yang rusak ini. Tidak hanya itu, kerugian yang paling mahal adalah banyaknya masyarakat di Rohul yang harus meregang nyawa karena kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan rusak.

Dengan adanya jalur rel kereta api khusus industri diharapkan aktivitas pengangkutan CPO tidak lagi menggunakan jalan-jalan masyarakat sehingga daya tahan jalan dapat lebih lama.

Selain itu, keberadaan jalur rel kereta api khusus industri juga bakal menguntungkan pengusaha karena mempercepat distribusi produksi mereka dan aman dari risiko kecelakaan dan aksi premanisme.

Pemerintah juga akan mendapatkan keuntungan melalui adanya penambahan PAD melalui retribusi dan yang terpenting menghemat anggaran miliaran dana pemerintah untuk perbaikan jalan rusak.

"Rel kereta api industri ini menurut hemat kami adalah sebuah hal yang wajib diurusi pemerintah segera. Ada 41 perusahaan PKS di Rohul yang ratusan bahkan ribuan armada angkutan CPO mereka setiap hari lalu lalang menghancurkan jalan Rohul. Saya rasa ini adalah solusi yang baik, sehingga masyarakat Rohul tidak dirugikan akibat kerusakan jalan," tutupnya.***