SIAK (CAKAPLAH) - Mewujudkan gerakan Smart City atau kota pintar tak semudah dan semulus yang diperkirakan, masih banyak kendala yang dialami pemerintah khususnya di Kabupaten Siak yang notabene masih kurang infrastruktur dan penunjang lainnya menuju era digitalisasi hingga ke ceruk-ceruk kampung.

Hal itu diakui Bupati Siak, Alfedri, bahwa saat ini kendala sekaligus tantangan berat mewujudkan smart city di wilayah pimpinanannya adalah masih banyaknya daerah blank spot (daerah tak tersentuh sinyal komunikasi), sehingga sistem digitalisasi pelayanan sulit dilakukan. Tak ayal beberapa daerah di perkampungan yang ada masih melayani secara manual.

Kendati begitu, Alfedri tetap mencari solusi bagaimana gerakan smart city dapat berjalan di Siak. Upaya yang akan dilakukan adalah membangun infrastruktur untuk jaringan komunikasi sampai ke pelosok kampung.

Alfedri juga mencanangkan gerakan Smart Kampung di Siak, sebagai pengerucutan gerakan induk yang bertujuan supaya gerakan lebih terkonsentrasi di daerah kampung, sehingga sistem digitalisasi dalam pelayanan dapat berjalan semestinya.

"Ya kita ingin pelayanan sekarang sudah terintegrasi secara online, supaya lebih efisien dan efektif, karena di zaman sekarang ini kita memang dituntut untuk bekerja serba cepat, mudah dan hemat, ini sudah dilakukan secara masif," cakap Alfedri.

Dia juga mencari solusi dengan mengajak kerja sama vendor pengadaan jaringan sebagai infrastruktur utama mewujudkan smart city.

"Jadi pemerintah saat ini juga ada namanya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), dan ini juga yang mendorong Pemkab Siak untuk menggerakkan smart city," katanya.

Selain itu, Alfedri juga menjalin kerja sama dengan pihak akademi dalam membangun dan meningkatkan SDM menyongsong SPBE itu. Baru-baru ini pihaknya bekerjasama dengan Politeknik Caltex Riau (PCR) dalam rangka digitalisasi administrasi pemerintahan dan layanan publik.

Alfedri mengatakan kerja sama yang dibangun berdampak untuk meningkatkan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat Siak. Dia berharap akan mendapatkan dukungan dan bimbingan dari tenaga ahli yang dimiliki PCR untuk menerapkan indikator sesuai regulasi dan meningkatkan nilai dari SPBE Kabupaten Siak.

"Saat ini, nilai SPBE Siak masih 2,4. Mudah-mudahan pada tahun depan bisa menjadi 3. Inilah yang diharapkan kerja sama dan dukungan dari PCR untuk memberikan pendampingan bagi Pemkab Siak," harap Ketua DPW PAN Riau itu.

Kerja sama itu disambut baik oleh pihak PCR, perwakilan PCR, Dr Dadang Syarif Sihabudin Sahid mengatakan secara umum PCR sangat membuka diri khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota di Riau, apalagi sejauh ini Prodi PCR sudah punya reputasi yang baik.

Dadang juga menambahkan dalam rangka transformasi digital, khususnya pada sistem pemerintahan berbasis elektronik, KemenpanRB menunjuk PCR sebagai perguruan tinggi untuk mendampingi pemerintah daerah.

"Permasalahan di SPBE itu ada dan tidak sederhana, banyak ditemukan permasalahan di lapangan seperti halnya infrastruktur, digital telent, integrasi data dan lainnya. Sejauh ini indeks di Riau masih 2-3 atau di bawah skala 5, sehingga PCR akan berkontribusi untuk ikut membangun walaupun perlu banyak tahap dan tidak bisa dalam sekejap," katanya.