Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang di ujung tanduk. Jika Presiden Joko Widodo mengeluarkan mengeluarkan surat presiden (Surpres) yang berisikan mendukung DPR dalam merevisi UU KPK akan memperlemah KPK sebagai lembaga yang dipercaya publik. Ini tentu bertentangan dengan visi pemberantasan korupsi Joko Widodo yang ingin ‘memperkuat institusi KPK’, yang diutarakan pada kampanye pemilu Presiden 2019 lalu.

IBARAT panggung sandiwara, layar panggung politik Provinsi Riau babak baru mulai tersibak dengan dilantiknya 65 orang anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024. Pemain-pemain baru tentu ingin unjuk kebolehan, menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya kepada konstituennya, bahwa mereka pantas duduk sebagai wakil rakyat. Pemain-pemain lama pula, tentu mempertaruhkan jam terbangnya.

Ongah bukanlah lelaki biasa. Dia "manusia langka" yang dimiliki Riau. Dia Profesor (guru besar) kedokteran, budayawan, seniman, tokoh masyarakat, pejuang kemanusiaan.  Menguasai sedikitnya empat bahasa asing; Inggris, Perancis, Jerman dan Latin. Kadang-kadang dia menulis puisi di senggang waktu, melepas birahi marah dan kekesalannya.

Tidak lazim hanya menyalahkan pemimpin. Juga tidak cukup cuma mengkaji siapa yang salah di kalangan elit pemerintah dan kalangan elit politik, apalagi kalangan masyarakat umum, khususnya kaum tani.

Penetapan Pansel tersebut penuh dinamika dan kontra, pasalnya karena penetapan pansel tidak sesuai dengan semangat anti korupsi dan bertentangan dengan UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mana penetapan pansel harus memenuhi dua unsur keterwakilan yaitu unsur masyarakat dan unsur pemerintah.

Sebagai Perguruan Tinggi tertua di Provinsi Riau, UIR tentu saja sudah mengukir banyak prestasi. Tapi tentu juga tidak sedikit harapan dan cita-cita yang belum menjadi kenyataan.

Sudah ratusan tahun Festival Pacu Jalur ini digelar, dan saya sudah puluhan kali menyaksikan, sesuai dengan umur yang juga sudah kepala empat, kayaknya memang tak ada kemajuan yang berarti.

Peringatan hari konstitusi yang ditetapkan setiap tanggal 18 Agustus merupakan langkah yang tepat untuk memunculkan isu amandemen UUD 1945, namun konsep amandemen biasanya muncul jika ada perbaikan dan ingin menyempurnakan sistem ketatanegaraan dengan mengubah pasal demi pasal dalam batang tubuh UUD 1945, ada pula konsep yang berlainan dengan amandemen itu yakni ingin mengembalikan konstitusi ke naskah UUD 1945 yang asli.

PEMERINTAH Provinsi Riau berencana akan membuat utang. Pemprov akan pinjam uang. Pinjam uang itu namanya utang. Seperti diberitakan, Pemprov Riau akan pinjam dari BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman itu dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan insfrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Riau yang relatif masih tertinggal.

PERINGATAN Hari Jadi ke-62 Provinsi Riau tanggal 9 Agustus 2019 tahun ini mengusung tema "Riau Hijau dan Bermartabat". Tema ini barangkali bisa kita beri tagline milenial “rasa yang pernah ada”. Sebab terasa ada nilai-nilai memori kolektif dan ungkapan-ungkapan tersembunyi di balik tema tersebut, seperti hendak mengajak kita ke sana, membangkit batang terendam.

Tanggal 9 Agustus 2019 mendatang Provinsi Riau genap berusia 62 tahun. Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian pembentukannya dituangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 bersamaan juga dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat.

Tentunya masih banyak persoalan yang belum terselesaikan oleh komisioner periode sebelumnya dan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi komisioner yang baru. Mulai dari hak siar yang hingga saat ini belum jelas regulasinya, dan masih banyak lagi yang mesti kita harus duduk bareng dalam menyelesaikan persoalan penyiaran, hingga persoalan banyaknya konten-konten siaran yang dinilai melanggar norma-norma ketimuran.

Musim kemarau telah tiba di Provinsi Riau, tandanya sederhana titik api bermunculan lalu diikuti serbuan kabut asap yang menganggu aktivitas di berbagai lini. Titik api dan luasan Karhutla, aktivitas penanganan kebakaran, kabut asap dan penyakit ISPA menjadi tema baru yang mulai sering dikabarkan media massa. Tapi, tak kalah penting pada saat bersamaan musim kemarau ini, patut untuk diwaspadai adalah praktik tindak pidana korupsi.

KASUS OTT jual-beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur dan di Pemda Kabupaten Kudus Jawa Tengah belum lama ini menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang diamanahkan. Ingat pepatah orang tua-tua kita “Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya”. Artinya, sekali saja mengkhianati kepercayaan yang diberikan, seumur hidup orang tak akan percaya.

Kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru belakangan terasa kian parah. Tak hanya di pusat kota seperti kawasan perkantoran pemerintahan dan bisnis kemacetan juga terjadi di kawasan pendidikan. Kesemrawutan lalu lintas mencapai puncaknya pada jam-jam sibuk yakni saat pagi dan sore hari.

Dalam era Otonomi Daerah (OTDA) ini, pemerintah daerah (pemda) sebenarnya telah diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya karena pemda dianggap lebih tahu permasalahan dan kebijakan yang tepat di daerahnya dibandingkan pemerintah pusat.

Setiap penyusunan APBD Provinsi Riau sejak tahun 2011, dan barangkali juga di Kabupaten/Kota, kata-kata Pokir d/h Aspirasi telah dianggap “bahagian” dari suatu proses perencanaan pembangunan yang cukup dominan dan hangat diperbincangkan.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip diatas, pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

SDGs merupakan kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015.

Sudah lama saya tak memenuhi permintaanya. Ketika anakku yang nomor dua, minta diceritakan dongeng sebelum tidurnya. Dulu ia takkan tidur, sebelum mendengar cerita dongeng dari saya. Gemilang Mulyana Rodhi namanya. Kini usianya memasuki tahun kelima.

Ramadhan telah berlalu. Ada seribu harapan dan selaksa cemas di hati setiap muslim. harapan agar amal dan ibadah diterima Allah. Harapan agar pintu surga terbuka luas. Harapan agar bertemu di Ramadhan akan datang. Harapan, harapan dan harapan lagi.

Satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, ajang pencarian bakat pendakwah yang digelar oleh TV nasional Indosiar telah usai. Ulin dari Cilacap menjadi pemuncaknya.

Jadi pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan dengan media sosial? Sebelum pertanyaan tesebut berhasil dijawab, Anda harus benar-benar memahami strategik, taktik, tujuan, dan target perusahaan Anda secara keseluruhan.

DALAM sistem Pemerintah Indonesia, istilah reformasi birokrasi sering dihubungkan dengan pelaksanaan good governance.

Hakikat otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk membentuk dan menjalakan suatu pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, sebagaimana dijelaskan mengenai kewenangan daerah, kewajiban kepala daerah dan hal-hal yang terkait dalam Undang-Undang yang telah ditetapkan.

PERUBAHAN fundamental dalam pengelolaan pembangunan terjadi sejak amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah berlangsung sebanyak empat kali.

Laporan Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) paling mutakhir menyebutkan kita hanya punya waktu 12 tahun bila ingin bisa menjaga kenaikan suhu pada maksimal 1,5 derajat Celsius di tahun 2100.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 yang merupakan pengejawantahan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau saat ini, disadari atau tidak adalah penggalan 5 tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Riau 2005-2025, sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

PENDIDIKAN merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan nasional, karena dengan adanya pendidikan bagi masyarakat akan menjadikan masyarakat lebih maju dalam pemikirannya.

Siapa yang tidak mengenal Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI)? Bagi kalangan mahasiswa, organisator, dan akademis, di tanah air pasti sangat mengenal organisasi HMI. Bahkan dunia pun mengakui keberadannya.

Paling tidak sudah dua kali Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat keputusan yang menurut hemat penulis “bertentangan” dengan kehendak mayoritas rakyat. Keputusan itu tidak saja “mencederai” cita-cita reformasi, tapi juga terasa jauh dari kebenaran logika berpikir.

TAK ada aral melintang hari Sabtu tanggal 15  Desember 2018 akan diberi gelar adat kepada Presiden Jokowi. Hal yang sama pernah juga diberikan kepada Presiden SBY oleh LAMR (Lembaga Adat Melayu Riau). Pemberian gelar adat ini baru kali pertama -kalau tak salah- dalam sejarah LAMR menuai sikap pro dan kontra. Sebelumnya aman dan lancar tanpa halangan sedikitpun.

Komisi Informasi bukanlah gudang informasi atau pengawas hilir mudiknya informasi. Bahkan ada yang menyebutnya bertanggungjawab atas informasi di dunia maya (baca: medsos). Padahal Komisi Informasi dalam fungsinya menurut Undang-undang adalah Lembaga yang menyelesaikan sengketa informasi antara pemohon informasi dan badan publik.

Di era milenial ini, mayoritas kita seakan tak bisa lepas dari apa yang kita sebut dengan media sosial (medsos). Teknologi internet khususnya melalui gadget telah memberikan kita kemudahan dalam berinteraksi melalui beragam aplikasi.

PRO KONTRA kelompok sekularisasi versus islamisasi akhir-akhir ini kembali menguat. Wacana ini kembali mengemuka setelah pernyataan sikap salah satu partai politik yang menolak adanya peraturan daerah berbasis agama atau perda syari’ah.

Berita ini sungguh mengejutkan: orang gila bisa ikut pemilu (pileg maupun pilpres), menggunakan hak pilihnya selayaknya orang biasa. Kok bisa? Emang bisa?

DALAM hitungan beberapa bulan kedepan, bangsa Indonesia akan menyalurkan aspirasi politiknya dalam helat besar bernama Pemilihan Umum atau Pemilu 2019. Sejak pertama digelar tahun 1955 silam, Pemilu selalu menjadi justifikasi kehidupan demokratis bangsa sekaligus kepemimpinan negara.

BANGSA Indonesia merupakan bangsa yang heroik. Ini dapat dilihat dari kegigihan para pahlawannya merebut kemerdekaan dari penjajah. Bung Karno pernah mengatakan, “Perjuangan ku lebih mudah karena melawan penjajah. Sedangkan perjuanganmu akan lebih sulit karena akan melawan saudara mu (bangsa) sendiri”.

Ribuan mahasiswa telah memadati Gelanggang Olahraga Voli di komplek Universitas Islam Riau (UIR), Selasa (4/9/2019). Mereka akan mengikuti kuliah umum yang disampaikan pengusaha sukses tanah air, Sandiaga Salahuddin Uno.

Terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berkualitas adalah cita-cita dan keinginan kita bersama. Tidak seorang pun dari kita rakyat Indonesia, yang punya keinginan agar kehidupan berbangsa dan bernegara ini berjalan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ingin melihat Pemilu hanya menjadi rutinitas lima tahunan saja tanpa keinginan sama sekali untuk melakukan upaya peningkatan kualitas pemilu tersebut.

Seperti halnya Tuan, kami juga memiliki hak sama dalam menerjemahkan berbagai peristiwa yang terjadi. Dan kebesaran nama Indonesia, bukan disebabkan karena terjadinya satu sudut pandang tapi ia dibesarkan oleh aneka persilangan pandang, di manapun wilayah serta motifnya. Sebab, leluhur kita meyakini bahwa batang pohon bisa berdiri tegak dan kokoh disebabkan akarnya menjulur ke serata angin.

Kini, di tahun 2018, yang merupakan tahun penghujung dari lustrum periode kekuasaan politik Indonesia, berbagai macam isu semakin banyak yang bermunculan. Salah satunya adalah persoalan Blok Rokan yang akan habis masa penguasaannya oleh Kontraktor Migas yang beroperasi saat ini pada tanggal 8 Agustus 2021.

Pekan ini, sedikitnya dua berita yang di-share di halaman facebook,  sempat menyentakkan publik facebooker.

HAJATAN demokrasi rakyat memang sudah berlalu, tapi meski begitu pembahasannya masih tetap hangat diperbincangkan. Jika sebelumnya ranah politik dihiasi dengan kampanye dan prediksi pemenang, kini bermodal hasil quick count- walaupun hasil resmi pemenang belum dirilis KPU- masyarakat masih hangat membicarakan kemenangan sang pemenang dan nasib jargon mereka. Ucapan dan komentar tahniah berseliweran di banyak media sosial, baik dari para pendukung, tokoh masyarakat dan yang juga menarik adalah ucapan selamat dari pasangan lawan.

Sejarah kepemiluan di Indonesia merupakan menuju gerakan Demokrasi yang artinya kekuasaan dipegang oleh rakyat, kekuasaan rakyat ini mulai dari pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun Kabupaten, yang dipilih sekali dalam lima tahun, perjalanan Demokrasi menuju pada Pemilihan serentak di seluruh penjuru negeri.

Hari ini Rabu (27/6/2018) merupakan momentum bagi sebagian besar daerah di Indonesia untuk menentukan nasib daerah 5 tahun mendatang. Diharapkan pemimpin yang terpilih memiliki visi misi yang jelas, punya integritas, dan mampu mewujudkan daerah yang bebas dari korupsi.

Komunitas Laman Bermain Zaman Old (Laberzo) meramaikan suasana di Car Free Day (CFD) jalan Diponegoro, kota Pekanbaru, Ahad (29/4/2018). Ada banyak permainan yang bisa Anda nikmati dengan gratis. Bukan saja untuk anak-anak, orang dewasa juga diperbolehkan.

GEBRAKAN gencar yang dilakukan oleh KPK dengan senjata ampuhnya OTT, tidak saja menggetarkan ibukota, kota-kota besar, tapi telah menyusup jauh ke daerah, yang mungkin diprediksi, bahwa tangan kekar KPK itu tidak sampai ke daerah mereka. Namun rupanya prediksi mereka hilang ditiup angin, melesat. Dan dengan tidak disangka-sangka KPK sudah berada dilocus delicti, mereka yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

BAHAYA peredaran Narkotika sama halnya seperti kasus HIV/AIDS. Secara nasional kasus ini sudah seperti gunungan es. Maraknya hubungan seks bebas menjadi salah satu sebab kasus HIV/AIDS ini marak terjadi.

LABU KUNING dalam bahasa latin disebut Cucurbita moschata (Durch.) Poir. Labu berwarna oranye saat baru tumbuh, buahnya juga berwarna oranye jika dipotong. Buah ini memiliki penampang berbentuk bintang. Berbiji besar dan berwarna coklat.

TULISAN ini terinspirasi dari betapa hebatnya "prahara" korupsi yang melanda hampir semua wilayah Tanah Air yang amat kita cintai ini. Prahara itu juga sudah melanda kesantunan Negeri Melayu.

Akhir-akhir ini, Aparatur Sipil Negara/ASN (dulu lebih populer dengan sebutan PNS) kembali menjadi sorotan. Bukan karena kasus korupsi. Tapi karena sebentar lagi bakal digelar Pilkada serentak di 171 daerah di tanah air.

GOLPUT atau Golongan Putih masih menjadi salah satu “kerikil” dalam setiap penyelenggaraan Pemilu di tanah air. Golput adalah istilah bagi pemilih yang dengan penuh kesadaran tidak menggunakan hak pilihnya.

PADA zaman dahulu, ada Domba yang begitu terobsesi menjadi Singa, sang penguasa rimba raya. Mungkin karena terlalu banyak mendengar kisah tentang keperkasaan Singa, lewat dongeng yang selalu diceritakan ayahnya menjelang tidur.

penempatan Satgas Kebersihan merupakan bentuk upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah. Sudah menjadi tugas Satgas ketika harus menegur masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan ketentuan. Di sisi lain, sudah menjadi kebiasaan masyarakat membuang sampah di tempat dan waktu tertentu tanpa menghiraukan ketentuan yang berlaku.

DENGAN semakin menggeliatnya investasi di Kota Pekanbaru, masyarakat Pekanbaru saat ini sangat mudah menemui tempat nongkrong bermunculan seperti kedai kopi, cafe dan resto dengan berbagai konsep. Tentu ini sejalan dengan kencederungan gaya hidup masyarakat yang bisa dikatakan gaya hidup zaman “now”.

DARI dulu hingga kini, Riau banyak memiliki ulama besar. Ini wajar, karena sejak dulu sudah ada tradisi bagi Orang Melayu Riau, untuk menuntut ilmu agama ke Timur Tengah, Persia, khususnya Arab Saudi. Juga di tanah Melayu ada seloko; Riau adalah Melayu. Melayu adalah Islam. Setiap Melayu pastilah Islam. Jika tidak Islam, bukanlah Melayu. Melayu dan Islam tak mungkin terpisahkan.

JIKA ada yang bertanya, sejak kapan fitnah itu ada? Barangkali dapat kita pastikan bahwa fitnah itu sama tuanya dengan sejarah umat manusia.

SETELAH membaca tulisan Iman berjudul 'Menunggu Kebijakan LAM yang Bijak' di CAKAPLAH.com, saya ingin menjelaskan beberapa hal agar masyarakat tidak salah paham. Penjelasan ini penting saya sampaikan karena dalam tulisan tersebut disinggung gelar 'Datuk Pemangku Adat' yang sudah jelas ditujukan kepada saya.

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menurut saya adalah sebuah lembaga yang ingin menjaga eksistensinya, meningkatkan sopan santun, adat istiadat serta marwah masyrakat/puak Melayu dan mencegah dekadensi moral anak negeri Melayu. Karena itu tentu kita jaga bersama Lembaga Adat dan jangan dijadikan tameng demi kepentingan pribadi ataupun golongan.