Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Riau berakibat meluasnya banjir. Sejak memasuki puncak musim hujan akhir tahun 2023 hingga kini, hampir semua daerah di Riau terdampak termasuk ibukota provinsi. Paling parah dialami Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Kuansing dan Pelalawan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, terdapat lebih dari 40 titik banjir. Selain merendam ribuan rumah warga, bencana banjir menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak.

Tercatat dua jembatan di Kabupaten Inhil, Inhu dan Kuansing ambruk asbab diterjang banjir. Selain ribuan unit rumah, jalan, jembatan, masjid dan sekolah terendam, banjir turut timbulkan kerugian materi ribuan warga. Sekitar 24.268 KK dan 99.812 jiwa terdampak banjir permulaan tahun. Bahkan ada daerah menghadapi situasi tanpa listrik. Semenjak Sabtu malam (6/1/2023), PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Rengat terpaksa menghentikan arus listrik delapan desa di empat kecamatan Kabupaten Inhu. Pasalnya, desa terendam banjir dan berisiko terhadap keselamatan pelanggan.

Merespon bencana banjir, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau, Kepala Daerah Se-Riau dan pihak pemangku kepentingan di Gedung Daerah Balai Serindit (9/1/2024), Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution mengimbau seluruh Kepala Daerah selalu siaga dan waspada. Setidaknya ada 11 poin arahan gubernur perihal penanganan bencana banjir. Antara lain: terus memantau kondisi terkini lapangan dan menyebarkan informasi peringatan curah hujan dan tinggi permukaan air serta potensi risiko (wilayah genangan); meningkatkan koordinasi TNI/Polri dan seluruh stakeholder terkait upaya penanganan bencana banjir; menghimbau masyarakat senantiasa mengawasi aktivitas anak-anak di lokasi terdampak banjir; menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov melakukan langkah konkrit penanganan kejadian banjir dan longsor seperti Dinas PUPR standby alat berat.

Selanjutnya menyiapkan tempat pengungsian, evakuasi kelompok rentan, mendirikan dapur umum, posko terpadu siaga bencana kabupaten/kota dan pos lapangan di lokasi bencana sehingga pelayanan kesehatan dapat terkover; menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan logistik (sandang dan pangan); menyiagakan peralatan kebencanaan (pompa, perahu, life jacket, tenda dan kendaraan operasional). Terakhir, pastinya semua tergantung penyediaan anggaran BTT penanganan bencana.

Keseriusan

Berangkat dari kegentingan perlu keseriusan. Terlebih BMKG memperkirakan Riau berpotensi hujan sampai akhir Januari 2024. Sebagaimana diketahui, Pemprov Riau telah menetapkan siaga darurat bencana hidrometeorologi lewat penerbitan SK Gubernur Nomor KTPS. 7743/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023. SK berlaku 40 hari (31 Januari 2024). Setakad ini, BPBD Riau sudah melakukan upaya penanganan seperti evakuasi, mendistribusikan bantuan logistik, mendirikan dapur umum dan posko pengungsian. Dampak lain mengundang atensi tentu terganggunya aktivitas pendidikan.

Menyiasati kondisi, Kadisdik Riau telah menggelar rapat dengan kepala cabang Dinas Pendidikan di Provinsi Riau. Terhambat dan terhentinya aktivitas sekolah jelas kerugian besar. Oleh karena itu patut diapresiasi keputusan Gubri Edy Natar Nasution menginstruksikan Kepala Sekolah melalui Disdik Riau bahwa yang sekolahnya terdampak banjir agar beralih ke metode daring/online. Meski solusi temporer, kebijakan belajar daring diminta menimbang keadaan suatu daerah. Sebab pasokan listrik berkemungkinan terganggu, rumah siswa kebanjiran dan lain-lain.

Disamping langkah atau tindakan saat bencana terjadi, paling penting dipertajam adalah aksi mitigasi dan preventif. Tujuannya supaya mengurangi resiko terburuk seminimal mungkin. Berkaca pada setiap peristiwa yang terjadi, dibalik parahnya dampak bencana dipicu kelemahan disisi rencana. Kita paham Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Oleh karena itu, dituntut kesiapan pencegahan dan penanganan lebih baik. Tingginya risiko harusnya diimbangi langkah konkret terutama manajemen krisis. Sehingga dapat memberi pedoman penanganan.

Efek positifnya masyarakat bisa terhindar dari hal terburuk selama bencana dan lekas pulih paska bencana. Setiap tindakan berperan penting. Mulai mitigasi, kesiapsiagaan, respons hingga pemulihan. Sayangnya upaya mitigasi dan manajemen kebencanaan di kita terlalu fokus dan didominasi program sosialisasi. Kecondongan ini terwakili dari jajak pendapat diadakan media massa Kompas. Menurut responden, sosialisasi bencana menjadi langkah mitigasi paling banyak diterima oleh mereka (31,1 persen). Sementara 10,9 persen responden menyebut penyiapan jalur evakuasi, sistem peringatan dini hingga kelengkapan peralatan keselamatan sangat minim tersedia di sekitar tempat tinggal mereka.

Pernyataan di atas bukan bermaksud menganggap sosialisasi tidak penting. Tetapi upaya sosialisasi yang dilakukan pun dianggap belum terintegrasi dan tersistematisasi. Alias sebatas himbauan. Padahal sosialisasi memegang peranan penting dalam fase introduksi kebencanaan ke masyarakat. Sosialisasi yang dihendaki yakni terpadu dan lintas sektoral. Semisal kurikulum sekolah, kampanye ke pusat penyuluhan kesehatan level paling bawah, memanfaatkan rumah Ibadah, pemuka dan penceramah agama serta memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menyisipkan pesan lewat konten kreatif dan seterusnya. Tiru keberhasilan gencarnya sosialisasi Prokes selama pandemik Covid-19.

Kemudian tak cukup sampai sosialisasi, harus diperkuat ke ke tahapan pemenuhan fasilitas pendukung kesiapsiagaan hadapi bencana. Kembali ke jajak pendapat Kompas, selain minimnya akses responden ke fasilitas manajemen kebencanaan, persentase wilayah setingkat desa atau kelurahan yang punya sistem penanganan bencana juga kecil, hanya 9,94 persen. Padahal fasilitas-fasilitas tadi berikut sirene/bentuk alarm peringatan lain, jaringan komunikasi bencana, alat komunikasi darurat, perlengkapan pertolongan pertama korban, sumber listrik darurat, jalur evakuasi justru sangat menentukan.