(CAKAPLAH) - Dalam debat ke-3 Calon Presiden (Capres) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) salah satu temanya adalah hubungan internasional khususnya persoalan konflik di Laut China Selatan (LCS). Konflik di LCS menjadi tema dan bagaimana solusi pemecahannya. Hingga kini konflik di LCS masih menjadi persoalan untuk segera diselesaikan. Oleh sebab itu, tulisan ini mencoba menjelaskan sejauh mana peran ASEAN yang di dalamnya juga ada Indonesia untuk menyelesaikan persoalan tersebut, karena menyangkut stabilitas di kawasan regional ASEAN. Anggota ASEAN yaitu Filipina terlibat konflik secara terbuka dengan Tiongkok di LCS, dan persoalan tersebut telah di bawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Sengketa di kawasan LCS juga masih menjadi topik utama dalam pembicaraan di beberapa KTT ASEAN sebelumnya.

Ketegangan militer antara Filipina dan Tiongkok di Gugusan LCS telah menjadi keprihatinan negara-negara ASEAN khususnya Indonesia. Indonesia telah mengambil peran dalam menyatukan ASEAN dalam masalah sengketa di kawasan LCS. ASEAN sebagai organisasi regional sangat berkepentingan dalam masalah tersebut. Negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Brunai Darussalam dan Malaysia memiliki masalah klaim dengan Tiongkok terutama dalam gugusan di LCS. Bagi ASEAN, konflik di LCS secara langsung berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi, politik dan keamanan di wilayah tersebut.

Keterlibatan negara-negara anggota ASEAN dalam konflik di LCS seperti Filipina, Brunai Darussalam, Vietnam, Malaysia serta Taiwan yang berkonflik dengan Tiongkok telah mengkhawatirkan akan timbulnya konflik terbuka dan luas yang akan berujung kepada perang terbuka. Peran ASEAN yang tetap mengupayakan Deklarasi Kode Etik konflik di Laut China Selatan (Code of Conduct on South China Sea) merupakan salah satu solusi dalam mencegah konflik terbuka. Kode etik konflik di LCS berupaya membuat aturan larangan berkonflik khususnya bagi negara-negara yang memiliki kepentingan di LCS.

Konflik Tiongkok dan Filipina di LCS

Klaim Filipina sebagai anggota ASEAN, telah mengklaim atas LCS yang disengketakan dengan Tiongkok dan membuahkan hasil dengan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang memenangkan Filipina atas Tiongkok dengan objek sengketa wilayah di LCS yang disengketakan. Letaknya yang sangat strategis dengan sumber daya alam (SDA) yang potensial, menjadikan LCS banyak diperebutkan oleh beberapa negara. Sebagai negara yang juga mengklaim sebagian pulau di gugusan LCS sebagai miliknya, Filipina bersengketa dengan Tiongkok dalam hal kepemilikan yang sah atas wilayah tersebut. Mahkamah Arbitrase Internasional dalam putusannya di Belanda telah memenangkan Filipina atas sebagian wilayah di LCS yang bersengketa dengan Tiongkok.

Sejak beberapa tahun yang lalu, Filipina dan Tiongkok sering berkonflik dan baru kali ini konflik secara terbuka dengan melibatkan militer ke dua negara. Mahkamah Arbitrase Internasional telah menggelar persidangan sengketa LCS. Filipina menang dalam kasus ini. Pengadilan menyebut Tiongkok tidak memiliki bukti sebagai pemilik eksklusif atas wilayah perairan serta sumber daya alam di kawasan LCS. Tiongkok tidak terima dan menganggap bahwa putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tersebut batal demi hukum.

Tidak hanya Filipina, Tiongkok mengatakan hampir semua bagian di LCS, termasuk terumbu karang dan kepulauan di sekitarnya telah diklaim oleh negara-negara lain seperti Taiwan, Vietnam, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Dan menurut Tiongkok, putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tidak akan mempengaruhi kedaulatan teritorial serta hak berlayar Tiongkok di LCS. Meskipun demikian, Tiongkok berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi dengan mempertimbangkan fakta historis dan merujuk pada Hukum Internasional serta tetap menjalankan ada yang sudah di sepakati yaitu Deklarasi Kode Etik konflik di Laut China Selatan (Code of Conduct on South China Sea).

Filipina memiliki persoalan diplomatik dengan Tiongkok atas wilayah Scarborough Shoal dan Spratlys di LCS. Filipina menganggap teritorial yang diakui Tiongkok telah melanggar Konvensi Internasional tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS). Meski tidak berpenduduk, kedua pulau itu dikelilingi oleh kekayaan sumber daya alam mineral. Wilayah perairan di sekitarnya menjadi jalur utama pelayaran serta lokasi penangkapan ikan bagi penduduk di sekitar kawasan tersebut. Makanya selain Filipina dan Tiongkok, Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga memperebutkan dua wilayah tersebut.

Sebagai organisasi regional, ASEAN dan Indonesia berharap pihak-pihak yang bertikai khususnya negara-negara yang mengklaim sebagai wilayahnya lebih mengedepankan kepada jalan perundingan dengan mentaati dan menghormati komitmen-komitmen dalam Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (Deklarasi berperilaku di kawasan Laut Cina Selatan) tersebut yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN dan Tiongkok pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Sebagai Negara yang memiliki kepentingan di wilayah Asia Pasifik khususnya dalam jalur perairan Internasional, Amerika Serikat telah mengirim kapal induk serta jet tempur ke kawasan LCS. Di sebaliknya pula, angkatan laut Tiongkok telah melakukan latihan di dekat Kepulauan Paracel yang juga menjadi sengketa.

Amerika Serikat menganggap jalur pelayaran di LCS merupakan jalur yang utama dan strategis dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi serta keamanan regional di kawasan Asia Pasifik dan memandang jalur di LCS merupakan jalur yang sangat vital dalam mendukung sistem pertahanan keamanannya. Oleh karena itu, Amerika Serikat telah menandatangani pakta militer dengan Filipina dalam rangka mendukung armada militernya di kawasan Asia Pasifik, terlebih dalam rangka keseimbangan dan meredam pengaruh yang cukup besar oleh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik.

Semenjak ditutupnya pangkalan militer Amerika Serikat di Subic dan Clark, Filipina tahun 1992, praktis kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik hanya terletak di Guam dan Jepang. Namun seiring perkembangan yang terjadi di LCS, Amerika Serikat baru-baru ini telah berupaya membuka pangkalan militernya di Darwin, Australia dengan menempatkan personil militernya. Indikasi tersebut memperlihatkan bahwa, Amerika Serikat secara tidak langsung tidak menginginkan kekuatan militer di kawasan Asia Pasifik jatuh ke tangan Tiongkok. Sebaliknya Tiongkok menganggap bahwa kehadiran militer Amerika Serikat di Australia tersebut memiliki kepentingan untuk menguasai jalur di LCS.