Sabtu, 04 April 2020

Breaking News

  • Waspada Wabah Covid-19, Masjid Raya Annur Riau Tiadakan Salat Jumat   ●   
  • Pemprov Riau akan Bagi-bagi Sembako ke Warga Miskin Terdampak Corona   ●   
  • Pemda Pelalawan Alokasikan Rp 9 Miliar untuk Penanganan Covid-19   ●   
  • Asri Auzar Anjurkan Kader Demokrat yang Ikut Kongres Lakukan Rapid Test   ●   
  • Cegah Virus Corona, PKB Riau Kembali Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Masjid   ●   
  • Kondisi Pasien Suspect Corona di Dumai Membaik   ●   
  • Ade Fitra Terpilih Jadi Ketua Karang Taruna Pekanbaru 2020-2025   ●   
  • Tahun Ini 50 Mahasiswa UIN Suska Riau Terima Beasiswa dari Bank Indonesia   ●   
  • Polair Polda Riau Gagalkan Penyelundupan Baby Lobster Senilai Rp 5,3 Miliar   ●   
  • Kadisdik Riau Larang Sekolah Pungut Uang Perpisahan Siswa
Yamaha
Polling
4 Bakal Calon Bupati Siak, Siapa Pilihan Anda?


Sidang Kasus Dugaan Pemalsuan SK Menhut
Sebut JPU Gagal Paham, PH Terdakwa Bersikukuh Klien Tak Bersalah
Selasa, 16 Juli 2019 20:57 WIB
Sebut JPU Gagal Paham, PH Terdakwa Bersikukuh Klien Tak Bersalah
SIAK (CAKAPLAH) - Penasihat Hukum (PH) terdakwa Teten Effendi dan Suratno Konadi, Yusril Sabri dkk tetap bersikukuh kedua klien mereka tidak melakukan pemalsuan surat.


Hal itu tertuang dalam duplik yang dibacakannya pada sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan SK Menhut nomor 17/Kpts.II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan, Selasa (16/7/2019) di Pengadilan Negri (PN) Siak.  

Duplik PH terdakwa atas replik JPU Kejari Siak tersebut memuat penegasan atas pledoinya yang dibacakan pada 2 minggu lalu. Dalam duplik itu, PH terdakwa tidak sependapat dengan replik JPU semua tindak pidana yang didakwakan benar dan meyakinkan. Padahal menurut dia, dalil JPU lemah dan mudah dipatahkan.

"Kami heran, kenapa JPU mengatakan kami gagal paham tentang surat palsu. Padahal, kami mengatakan tidak ada surat palsu. Surat pelepasan yang dimaksud itu bukan palsu, dan palsu berbeda dengan sudah tidak berlaku lagi," kata Aksar Bone, tim PH Terdakwa yang diketuai Yusril Sabri.

Menurut dia, selama persidangan tidak ada seorang pun saksi yang mengatakan objek perkara tersebut dengan surat palsu. Justru Yusril cs yang menuding JPU yang gagal paham terkait objek perkara surat palsu.

"Kami juga telah berhasil menunjukkan secara ilmiah tentang gagal pahamnya JPU dalam perkara ini. Kami berhasil menunjukkan kepada majelis tentang KUHAP dan uraian surat dakwaan yang kacau balau," kata dia.

Menurut PH terdakwa, eksepsi pada perkara perdata dan pidana sama sekali berbeda. Tanpa eksepsi pun mereka yakin majelis sudah memahami dan sepakat dengan duplik mereka.

"Pada repliknya penuntut umum mengatakan tidak perlu kami ditanggapi karena sudah tercover dalam surat dakwaan. Padahal itu hanyalah alasan saja karena tidak sanggup membantah dalil kami," kata dia.

PH terdakwa tetap berpegang dengan pledoinya dengan keyakinan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Mereka meminta kepada majelis untuk membebaskan kedua terdakwa.

Dalam duplik itu, PH terdakwa juga kembali membahas ahli Dr Mirza Nasution yang dihadirkan JPU. Menurut dia, majlis untuk tidak mempertimbangkan pendapat ahli tersebut. Sebab, ahli terbukti tidak kompeten bicara hukum Tata Usaha Negara (TUN). Selain itu ahli merupakan ASN yang mengajar di USU namun surat izin menjadi ahli dari UMSU.

"Ahli Fery Amsari yang kami hadirkan jelas sesuai bidang keilmuan jelas mengatakan negara dalam keadaan bahaya pada 1998. Secara fakta jelas dapat dipahami," kata dia.

Pada Duplik itu, PH terdakwa juga menyentil ahli Dr Mahmud Mulyadi yang berpendapat batal dengan sendirinya SK pelepasan itu tidak terdapat pada lapangan hukum pidana, melainkan hukum perdata. Sementara penggunaan surat yang telah mati dengan sendirinya adalah pemalsuan intelektual.

"Itu pendapat yang tidak berdasarkan hukum. Apalagi tidak ada pemalsuan intelektual dalam hukum, sebagaimana sesuai pendapat ahli Prof Muzakir," kata dia.

Surat palsu yang dimaksud JPU tidak hanya SK pelepasan, melainkan juga Izin Lokasi (Inlok) tahun 2006 dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) 2009 PT Duta Swakarya Indah (DSI). Padahal pihaknya tetapkan mengatakan SK pelepasan asli, dan masih berlaku.

"Dakwaan JPU telah berhasil kami patahkan semuanya. Kami mohon kepada yang mulia, berkenan memutus untuk membebaskan Teten Effendi dan Suratno Konadi karena tidak terbukti serta merehabilitasi dan memulihkan nama baik Teten dan Suratno.

Dalam replik JPU sebelumnya, pledoi PH terdakwa ditolak dan diabaikan. Awalnya menyangkut keberatan ahli Dr Mirza yang dihadirkan JPU sebagai ASN yang tidak mendapat izin dari atasan pada waktu menjadi ahli di PN Siak.  Disebutkan JPU, ahli ini sejak semula dari penyidik pun telah mendapat izin resmi dari tempatnya bertugas.

Berkenaan dengan pendapat PH yang menyebut ahli Dr Mirza bukan ahli TUN melainkan ahli hukum tata negara, JPU beragumentasi, meskipun secara akademik ada dibedakan antara hukum tata negara dengan hukum TUN. Tetapi di antara keduanya ada kaitan yang sangat erat. Lagi pula saat ini di kehidupan modern sangat sulit membedakan antara HTN dengan HTUN.

"Hal ini selaras juga dengan pendapat ahli dari terdakwa yaitu Husnul Abadi dan Ferry Amsari yg berpendapat sama," terang JPU.

Terkait dalil PH terdakwa berkenaan dengan asas presumtio ius Causa, yaitu tentang asas di mana putusan masih tetap berlaku sampai dicabut, ternyata menurut JPU SK Pelepasan Kawasan Hutan nomor17/Kpts.II/1998 telah mati dengan sendirinya sesuai dengan diktum ke sembilan dari SK Menhut  tersebut. Putusan PK TUN nomor 198/2017 yang disebut JPU dalam tuntutan hanyalah melegimitasi kenyataan di mana SK pelepasan.

"Sebenarnya telah mati sejak 6 Januari 1999, jadi bukan sebagai tempat berpijak perkara ini tetapi putusan ini yang memastikan bahwa SK pelepasan untuk PT DSI  memang telah mati,  kemudian digunakan untuk mengurus izin lokasi (Inlok) dan IUP pada  2006 dan 2009. Padahal kedua terdakwa telah tahu permohonan izin telah ditolak dua kali oleh bupati Siak Arwin pada 2003 dan 2004 lalu," kata dia.

Di luar sidang, PH pelapor Jimmy, H Firdaus, SH MH menanggapi duplik PH terdakwa sebagai hal yang lumrah. Sebab, tidak ada yang baru dari duplik PH terdakwa ini.

"Semuanya hanya pengulangan dari pledoi yang lalu. Intinya mereka bersikukuh tidak ada surat palsu dalam perkara ini, suratnya asli, tanda tangan asli, nggak ada yang palsu, begitu kata PH terdakwa," kata dia.

Menurut Firdaus, PH terdakwa dalam membela terdakwa melihat dari sisi subjektif. Pada akhirnya hakim yang akan menilai berdasarkan fakta persidangan akan memutus berdasarkan keyakinannya terdakwa kedua terdakwa ini.

"Secara komprehensif apa yang disebut dengan menggunakan surat palsu itu, apakah memang benar hanya fisiknya saja atau termasuk juga di dalamnya sesuatu yang tidak benar masuk juga dalam terminologi dugaan kejahatan menggunakan surat palsu," kata Firdaus setengah bertanya.
Penulis : Alfath
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Hukum, Kabupaten Siak
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
4 Bakal Calon Bupati Siak, Siapa Pilihan Anda?

Berita Terkait
Minggu, 22 September 2019 21:31 WIB
Tim BSP Juara di Etape Empat TDSi 2019
Komentar
Berita Pilihan
Rabu, 04 Maret 2020
Walikota Dumai: Kondisi Pasien Suspect Corona Membaik
Rabu, 04 Maret 2020
Jadwal Musda Golkar Riau Masih Misterius
Rabu, 04 Maret 2020
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Disertai Petir pada Malam Hari
Rabu, 04 Maret 2020
Ternyata, Pengembalian SK Pengurus Lama 3 DPD II Golkar di Riau Baru Putusan Sela Mahkamah Partai
Rabu, 04 Maret 2020
Tiga Pembunuh Pengusaha Tepung Ditangkap Polisi, Satu Ditembak
Rabu, 04 Maret 2020
Musim Ini 3 Pemain Asal Papua Bela PSPS Riau
Rabu, 04 Maret 2020
Cegah Virus Corona, DPR Minta Setop Acara Musik dan Seminar
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 04 April 2020
Cegah Karhutla, Babinsa Koramil 15/KK dan Security PT RAPP Patroli Bersama
Sabtu, 04 April 2020
Cegah Penyebaran Covid-19, Babinsa dan Warga Pelalawan Lakukan Penyemprotan Disinfektan
Jumat, 03 April 2020
Grab Pekanbaru Perangi Covid-19 Melalui Gerakan "KitaVSCorona"
Jumat, 03 April 2020
Cegah Covid-19, Ini yang Dilakukan Polres Rohul Bersama Koramil 02 Rambah dan Satpol PP

Serantau lainnya ...
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa
Minggu, 23 Februari 2020
Nikmati Perjalanan Wisatamu Dengan Bus Tiara Mas
Minggu, 09 Februari 2020
CAKAPLAH & BENTO

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 27 Februari 2020
PGN Rutin Lakukan Pemeliharaan Transmisi dan Jalur Distribusi
Rabu, 26 Februari 2020
Usai Dilatih Tim Fire Fighter PT RAPP, Ratusan Mahasiswa Unilak Daftar Jadi Relawan Karhutla
Senin, 24 Februari 2020
PGN Jaga Ketahanan Pasok Gas Jawa Timur
Minggu, 23 Februari 2020
RAPP Kampanyekan "Dari Sampah Menjadi Berkah dan Emas"

Advertorial lainnya ...
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 20 Maret 2020
Golongan Darah 'O' Lebih Kebal Terhadap Corona, Benarkah?
Sabtu, 01 Februari 2020
Terungkap, Alasan Lelaki Senang dengan Perempuan Bertubuh Mungil
Minggu, 06 Oktober 2019
5 Cara Sederhana Turunkan Kolesterol Jahat Dalam
Selasa, 10 September 2019
Hasil Penelitian, Tingkat Stres Mahasiswi Lebih Tinggi dari Mahasiswa

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 23 Maret 2020
LLDIKTI X: Covid-19 tak Halangi Kegiatan Belajar
Jumat, 20 Maret 2020
Ujian Masuk Mahasiswa Baru Unilak Dilakukan secara Online, Begini Caranya
Senin, 09 Maret 2020
Diskusi Covid-19 Univeristas Abdurrab: Tidak Perlu Panik, Tingkatkan Daya Tahan Tubuh
Sabtu, 07 Maret 2020
Unilak-Kodim Gelar Lomba PBB Tingkat SLTA

Kampus lainnya ...
Polling
4 Bakal Calon Bupati Siak, Siapa Pilihan Anda?


ACT-CAKAPLAH
Terpopuler

03

Pesonna Hotel Pekanbaru
Foto
Labersa Hotel 03 - 2020
Imbauan Cegah Corona Pemkab Siak
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang
Selasa, 21 Januari 2020
PT Adei Bangun Masjid untuk Masyarakat Desa Kemang Pelalawan
Selasa, 08 Oktober 2019
Kini Warga Bisa Lakukan Setoran Haji di Kantor Kas BRK Syariah Kemenag Rohul

CSR lainnya ...
UIR
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia
Jumat, 31 Januari 2020
Cerita Melody Laksani JKT48 Berburu Oleh-Oleh di Pekanbaru

Selebriti lainnya ...
Diskes Rohul
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
DPMPT Pekanbaru Jamil 1
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
DPMPT Pekanbaru Jamil 2
Indeks Berita
Iklan Polres Inhu Verifikasi CAKAPLAHHUT Meranti APRILImlek 2019 RAPPTPP Ucapan Verifikasi CAKAPLAHKUD TANI BAHAGIA INHU VERIFIKASI CAKAPLAHPangeran Hotel
www www