Kamis, 24 September 2020

Breaking News

  • KPK Tuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Jalan Poros di Bengkalis   ●   
  • Bos Pertamina Gerah Diserang Gara-gara Harga BBM Tak Turun   ●   
  • 10 Staf DPR RI Dinyatakan Positif Covid-19   ●   
  • Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Riau Ditunda karena Covid-19   ●   
  • DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020   ●   
  • Kejaksaan Agung akan Periksa Jaksa Penuntut 2 Polisi Penyiraman Novel Baswedan   ●   
  • Kecewa Putusan Bebas Tiga WNA, Mahasiswa Demo PN Bengkalis   ●   
  • Bulan Depan Pemko Pekanbaru 'Lelang' Jabatan Sekda dan Kepala OPD   ●   
  • Hasto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP   ●   
  • Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Tembus 10 Juta Kasus
Yamaha 18 September 2020
Polling
Siapa Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Pilihan Anda?


CAKAP RAKYAT
Menanti Kejutan PERPPU
Minggu, 20 Oktober 2019 10:00 WIB
Menanti Kejutan PERPPU
DR. drh Chaidir MM

KEJUTAN Menteri kabinet dari Riau? “Tah iya tah indak” “What ever will be will be” “Que sera sera.” “Ape yang terjadi terjadilah.” Keberanian Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU KPK, itulah yang dinanti harap-harap cemas oleh masyarakat Indonesia yang pro-pemberantasan korupsi. Presiden memang tidak memberi janji, tapi beberapa kalangan berspekulasi, Presiden akan buat kejutan dengan menerbitkan Perppu UU KPK pada kesempatan pertama beberapa hari setelah dikukuhkan.

Seperti diketahui UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang populer dengan sebutan UU KPK telah direvisi alias diubah. Undang-undang KPK yang baru itu mulai berlaku tanggal 17 Oktober 2019 dan diberi nomor, yakni Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. (Nomor cantik pulak, dipesan spesial agaknye..he..he..)

Tuntutan pegiat antikorupsi dan mahasiswa yang berkorban darah dan nyawa, agar revisi UU KPK itu dibatalkan karena memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi, kandas berkeping-keping. Memang belum kiamat. Masih ada secercah harapan. Pertama, Presiden Jokowi tetap menerbitkan Perppu (peluang itu masih ada). Kedua, pegiat anti korupsi mengajukan permohonan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah beberapa pasal yang dianggap memperlemah KPK dalam pemberantasan korupsi.

Memandai-mandai

Terbitnya UU No 19/2019 tentang Perubahan UU KPK tersebut, yang dibahas secara kilat oleh DPR bersama pemerintah sebelum berakhirnya masa jabatan DPR periode 2014-2019 dianggap oleh banyak pihak sebagai langkah ceroboh (blunder), dan sarat kepentingan politik. Gerangan aspirasi rakyat manakah yang diagregasi dan diartikulasikan oleh DPR sebagai dasar aspiratif untuk melakukan revisi terhadap UU KPK No 30 Tahun 2002?

Di mata rakyat, UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik-baik saja, berjalan efektif. Mari kita cermati survei yang dilakukan LSI (Lembaga Survei Indonesia) bersama ICW (Indonesian Corruption Watch) pada tanggal 8-24 Oktober 2018 yang melibatkan 2 ribu responden dari seluruh Indonesia. Survei dengan tingkat kesalahan (margin of error) 2,2 persen tersebut, menyebut bahwa tindakan KPK yang banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan tindakan pencegahan lainnya berpengaruh kepada turunnya persepsi korupsi di Indonesia. Menurut Peneliti Senior LSI Burhanuddin Muhtadi yang mengekspos hasil survei tersebut, “KPK dinilai sebagai lembaga yang paling banyak melakukan langkah pemberantasan korupsi yaitu 81 persen dan masyarakat menilai efektivitasnya mencapai 85 persen.” (Tribunnews.com, Jakarta, 10/12/2018).

Kita cermati pula Harian Kompas, 7/10/2019. Pada halaman Politik & Hukum, di bawah judul “Publik Dukung Perppu KPK” ditulis, “Dukungan publik terhadap Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu KPK menguat. Berdasarkan hasil survei LSI terhadap 1010 orang di 34 provinsi secara stratified random dengan toleransi kesalahan 3,2 persen, sebanyak 76,3 persen responden yang tahu revisi UU KPK, sepakat Presiden mengeluarkan Perppu. Sebanyak 12,9 persen responden berpendapat sebaliknya, sedangkan 10,8 persen lainnya mengaku tak tahu revisi UU KPK.” Maknanya jelas terbaca, 76,3 persen dari responden tidak setuju UU KPK direvisi. Hanya 12,9 persen saja yang setuju revisi UU KPK.

Dari data tersebut DPR (2014-2019) dan pemerintah terkesan memandai-mandai telah


melakukan revisi UU KPK. Atau karena revisi UU KPK tersebut menyangkut kepentingan elit politik yang bermasalah? Kurnia Ramadhan, peniliti ICW mengatakan catatan lima tahun terakhir setidaknya ada 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (sumber https://tirto.id/einD). Siapa dan apa kejahatan korupsi mereka, dengan mudah diperoleh infonya dari mesin pencari google.

Adanya sikap sejumlah partai politik yang mendukung revisi UU KPK tersebut dengan
mengancam Presiden bisa terkena pemakzulan (impeachment) alias dijatuhkan bila menerbitkan perppu (sumber Harian Riau Pos, 4/10/2019), semakin memperkuat kecurigaan, ada kepentingan sempit politik di balik pengesahan revisi UU KPK. Politisi yang mengancam ini barangkali lupa, atau tidak baca konstitusi kita (UUD 1945) bahwa penerbitan Perppu itu hak Presiden. Presiden hanya bisa terkena impeachment bila ada pelanggaran hukum dan konstitusi. Pelanggaran itu pun harus diuji oleh MK.

Dukungan Politik

UU Nomor 19/2019 tentang Perubahan UU KPK yang merupakan revisi UU KPK No 30 Tahun 2002 jelas membawa cacat lahir. Asas salus populi suprema lex, yang berarti keselamatan rakyat (Negara) adalah hukum yang tertinggi, telah diabaikan oleh DPR demi kepentingan sempit kelompok dan kepentingan sempit politik, serta agenda tersembunyi para koruptor.

Para politisi kita mungkin lupa, bahwa kehadiran KPK (melalui UU Nomor 30 Tahun 2002) dapat dipandang sebagai upaya yang dibuat untuk menyelamatkan bangsa dari praktik korupsi yang menggurita dan merajalela. Bangsa kita darurat korupsi. Korupsi sudah sangat akut, sudah luar biasa terstruktur. Kejahatan korupsi itu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Aturan-aturan yang bersifat umum sudah tidak mempan lagi, baik disebabkan oleh faktor produk hukum yang tidak mampu mengikuti perkembangan kejahatan, atau faktor internal dari lembaga penegak hukum itu sendiri yang sering diintervensi kekuasaan.

Jadi sesungguhnya, sudah benar komitmen DPR dan pemerintah tahun 2002 silam, yang membentuk sebuah lembaga superbody melalui UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 guna memberantas kejahatan korupsi di negeri ini. Tuntutan kebutuhan yang sangat mendesak (termasuk agenda reformasi anti KKN) dan amanat konstitusi, telah direspon dengan bijak kala itu oleh DPR dan pemerintah. Dukungan politik kita dulu sangat kuat terhadap pemberantasan korupsi.

Kemana komitmen anti korupsi itu sekarang? Faktanya, pemberantasan korupsi hampir selalu diganggu sejumlah kepentingan politik. Padahal, seperti disebut Jon ST Quah (2013) Profesor Ilmu Politik di National University of Singapore, dukungan politik itu sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Tanpa dukungan politik, jangan pernah berpikir untuk mempercepat pemberantasan korupsi.

Maka menurut Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril, sekaranglah momentum yang sangat baik bagi Presiden untuk membalikkan keadaan. "Kita tahu sekarang popularitas Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi itu sudah sangat hancur, sudah berada di titik nadir. Nah ini kesempatan untuk memperbaiki itu, mengambil peluang menerbitkan Perppu," ujar Oce seperti dimuat KOMPAS.com (24/9/2019). Suai suai.

Kita nantilah kejutan Presiden Jokowi. Jangan takut ancaman parpol, Anda didukung rakyat.***

Penulis : DR. drh Chaidir MM, Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Siapa Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Pilihan Anda?

Berita Terkait
Minggu, 21 Juni 2020 06:33 WIB
Pancasila Sudah final!
Sabtu, 19 September 2020 09:10 WIB
Demokrasi Bukanlah “Kursi”
Minggu, 05 Juli 2020 21:02 WIB
Berdayakan Ormas untuk Kepentingan Bangsa
Minggu, 30 Agustus 2020 19:02 WIB
Malaysia dan Hari Kemerdekaan
Kamis, 28 Mei 2020 13:27 WIB
Setengah New Normal
Selasa, 30 Juni 2020 13:15 WIB
Jangan Buru-buru Sahkan Perda RTRW
Minggu, 19 Juli 2020 16:34 WIB
Ketika Pendapatan Ikut 'Jaga Jarak'
Jum'at, 08 Mei 2020 18:00 WIB
Stempel Miskin
Senin, 21 September 2020 11:26 WIB
Rahasia di Balik Sengsara
Kamis, 06 Agustus 2020 17:01 WIB
New Normal, New Life Style
Jum'at, 22 Mei 2020 12:08 WIB
Wabah yang Berujung Pasrah
Selasa, 07 April 2020 12:00 WIB
Ayolah, Jangan Gamang
Selasa, 22 September 2020 09:34 WIB
Mempertanyakan Fokus APBD Riau 2020
Sabtu, 11 April 2020 08:24 WIB
Kampanye #JanganMudik
Sabtu, 30 Mei 2020 19:04 WIB
New Normal Jangan Ngasal
Sabtu, 02 Mei 2020 10:27 WIB
Refleksi Milad ke-88 Pemuda Muhammadiyah
Kamis, 20 Februari 2020 19:04 WIB
3 And 1
Rabu, 01 Januari 2020 09:00 WIB
2020, Tahun Para Milenial
Kamis, 20 Februari 2020 13:51 WIB
Menunggu Ketepatan Respon Policy
Selasa, 18 Agustus 2020 09:58 WIB
Hijrah Butuh Pembuktian
Sabtu, 22 Agustus 2020 16:12 WIB
Otonomi Daerah dan Pandemi Covid-19
Sabtu, 08 Agustus 2020 07:18 WIB
Riau Bermarwah di Tengah Wabah
Komentar
Berita Pilihan
Minggu, 28 Juni 2020
Video Jokowi Marah 18 Juni, Kenapa Baru Dirilis Sekarang?
Minggu, 28 Juni 2020
Keroyok 5 Polisi, 11 WNA Nigeria Ditangkap Polda Metro
Minggu, 28 Juni 2020
Ratusan Warga Uji Swab dan Rapid Test di Pasar Agus Salim, Ini Hasilnya
Minggu, 28 Juni 2020
Ini Penyebab PPDB Jalur Zonasi di Riau Banyak Diprotes
Sabtu, 27 Juni 2020
Unilever, Coca Cola Dkk Setop Iklan di Facebook, IG & Twitter
Sabtu, 27 Juni 2020
Putusan Sudah Inkrah, 1.300 Hektare Lahan Gondai Diminta Segera Dieksekusi
Kamis, 04 Juni 2020
Terungkap! Miliaran Rupiah Duit Korupsi Jiwasraya untuk Main Judi Kasino
Rabu, 03 Juni 2020
Chef Peterseli Kitchen Pekanbaru Wakili Indonesia di Kompetisi Chef International
Rabu, 03 Juni 2020
Curi Tiga Tandan Sawit untuk Beli Beras, Ibu Tiga Anak di Rohul Dihukum Percobaan
Selasa, 02 Juni 2020
PPDB SMA/SMK di Riau Dimulai 17 Juni
Selasa, 02 Juni 2020
Pasien Positif Sembuh dan Tidak Ada Tambahan, Pekanbaru Sudah Masuk Zona Kuning
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Kamis, 24 September 2020
Ketum PB HMI Berkunjung ke Kampar dan Sambangi Waka DPRD Kampar, Ini Misinya
Kamis, 24 September 2020
Repol Bagikan Hadiah Lomba Video Pendek HUT RI ke-75
Kamis, 24 September 2020
Pegawai BKKBN Riau Diberi Pembekalan ZI WBK/WBBM
Kamis, 24 September 2020
Jelang Pilkada Pelalawan, Polsek Pangkalan Lesung Gencar Gelar Patroli

Serantau lainnya ...
Rabu, 23 September 2020
Strategi Mengelola Pinjaman Online Saat Pandemi Corona
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu
Sabtu, 15 Agustus 2020
Optimalkan Portofilio Hilir, PGN Kejar Pengembangan Bisnis Global LNG

Advertorial lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan

Tekno dan Sains lainnya ...
Rabu, 16 September 2020
Yuk Mengenal Langkah-langkah Perawatan Gigi Anak-anak
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19
Kamis, 09 April 2020
Wangi Jahe Merah dan Kopi Petani Hutan Saat Pandemi Covid-19

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Sabtu, 12 September 2020
Bantu Pemutusan Mata Rantai Covid-19, Kelompok 49 Kukerta Univrab Bagikan Masker Gratis dan Kampanyekan Hidup Sehat
Sabtu, 12 September 2020
Besok, Ikatan Mahasiswa Inhu Gelar Mubes
Sabtu, 12 September 2020
KLHK Serahkan Dua Unit Motor Sampah Plus ke Unilak
Kamis, 10 September 2020
Kukerta Kelompok 39 Abdurrab Kampanye Corona dan Bantu Sembako di Panti Asuhan As-Salam

Kampus lainnya ...
Polling
Siapa Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Pilihan Anda?


Zukri Misran - Nasaruddin 4 September 2020
Terpopuler

02

Selasa, 22 September 2020 16:01 WIB
Pelayat Terus Berdatangan ke Rumah Almarhum Alhadar
Dapo Kanisya September 2020
Foto
APRIL RAPP HUT RI 75
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
BOB PT BSP HUT RI 75
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
PLN Inhu HUT RI ke-75
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
BSP Hut Riau ke-63
Kamis, 10 September 2020
Mau Ikutan Bedah Buku UAS dan Pelatihan Cara Bahagia Menghapal Al-Quran, Begini Cara Mendaftarnya
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran

Religi lainnya ...
APRIL RAPP HUT Riau ke-36
Indeks Berita
Pemkab Siak New Normal 17 Juni 2020 OkAPRIL RAPP - Waisak 7 Mei 2020Polres Rohul 27 Juni 2020APRIL HUT KAMPARAMPI RiauHUT Meranti APRILImlek 2019 RAPP
www www