Jumat, 23 Februari 2024

Breaking News

  • Catatan Banjir Terparah, Bupati Zukri: Ini Harus jadi Perhatian Pemerintah Pusat   ●   
  • Jalan Sudirman Ujung Tergenang Banjir, PUPR Riau Turunkan Ekskavator Amfibi Bersihkan Parit   ●   
  • Akibat Galian IPAL, Jalan Ahmad Dahlan dan Balam Ujung Pekanbaru Ambruk   ●   
  • Berhasrat Ikut Pilgub Riau, Syamsurizal Incar Septina jadi Wakil
HUT CAKAPLAH 7 - PJ Walikota Muflihun

CAKAP RAKYAT
Pelayanan Adalah Pondasi
Senin, 09 Januari 2023 08:03 WIB
Pelayanan Adalah Pondasi
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mengupayakan lebih banyak kabupaten/kota terlibat dalam program Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta. Ditargetkan awal Januari 2024 tercapai. Tercatat sudah lima kabupaten/kota yang ikut: Kepulauan Meranti, Pelalawan, Bengkalis, Dumai dan Kuantan Singingi. Gubernur Riau (Gubri) H. Syamsuar menyatakan ke depan masyarakat akan lebih mudah berobat. Tinggal tunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

UHC diterapkan seiring telah disepakatinya Program Umum WHO ke 13 oleh Pemerintah Indonesia dalam sidang WHO ke 144 di tahun 2019. UHC diharapkan dapat dipenuhi pada tahun 2023 oleh semua negara anggota WHO termasuk Indonesia. Target tersebut meliputi: Satu milyar orang mendapatkan manfaat UHC; Satu milyar orang terlindungi dari kedaruratan kesehatan; dan Satu miliar orang menikmati hidup lebih baik dan sehat.

Untuk merealisasikan, tiga aspek perlu diperhatikan adalah: pertama, penyempurnaan akses terhadap pelayanan kesehatan utama yang berkualitas. Kedua, pengurangan jumlah orang menderita kesulitan keuangan untuk kesehatan. Ketiga, penyempurnaan akses terhadap obat-obatan, vaksin, diagnostik, dan alat kesehatan esensial pada pelayanan kesehatan primer.

Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Indonesia menargetkan seluruh penduduk Indonesia tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melihat perkembangan tahun ke tahun, kepesertaan JKN terus meningkat. Total peserta JKN/KIS mencapai lebih 223 juta jiwa. Komposisinya, 43,3 persen kepesertaan JKN, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan 16 persen peserta dibiayai Pemerintah Daerah (Pemda) serta sisanya 40,7 persen peserta yang membayar iuran JKN.

Terkhusus Riau, berdasarkan data PBI Jaminan Kesehatan (JK) per Juli 2022, terdapat 84.833 kuota yang belum diisi kabupaten/kota. Nantinya Pemprov Riau akan memindahkan peserta di Pemda plus non-JKN lalu data akan masuk ke APBN. Pihak Pemprov Provinsi Riau berencana mendatangi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meminta penambahan kuota.

ulan lalu Pemprov Riau giat berkoordinasi dengan Dinkes, Dinsos dan BPJS Kabupaten/Kota terkait pengalihan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi PBI JK. Sosialisasi UHC 1 Januari 2024 juga telah ditempuh bersama bupati/wali kota di Provinsi Riau. Ikhtiar Pemerintah patut diapresiasi. Apalagi niatnya lewat UHC warga negara dapat mengakses layanan kesehatan tanpa dikhawatirkan hambatan finansial, serta memberi akses ke seluruh masyarakat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

Problem

Kendati di atas kertas semua sudah sangat bagus dan baik, sayang asa tak selalu sejalan dengan realita. Dalam pengimplementasian UHC Pemerintah seolah menyederhanakan permasalahan di daerah. Banyak program kesehatan ditaja, sementara problem mendasar tak dibereskan. Sekarang tambah target baru. Imbasnya pekerjaan rumah menumpuk. Ini seumpama bangun rumah, pondasi belum kelar atau kering tapi sudah mau bangun bagian atas. Dari perspektif daerah, setiap Kepala Daerah pasti menginginkan UHC terlaksana.

Berhubung menyangkut hajat mendasar publik. Namun tak sedikit kewalahan asbab terkendala masalah keuangan. Tak perlu jauh-jauh, Pekanbaru berstatus ibukota Provinsi Riau mengalaminya. Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun mengaku Pemko butuh sekitar Rp74 miliar untuk menerapkan UHC di Pekanbaru. Masalah serupa barangkali dialami kabupaten/kota lain di Riau.

Di luar Riau, ada Pemko di Provinsi Jawa barat berutang belasan miliar ke rumah sakit daerah demi kejar target. Sebab Pemerintah menetapkan syarat utama UHC yaitu Pemda diharuskan mendaftarkan 95 persen penduduknya di JKN atau BPJS Kesehatan. Akibatnya utang tunggakan dana kesejahteraan sosial atau bekas biaya berobat pasien miskin tak terkendali. Tak hanya itu, rentetannya membuat RSUD daerah dimaksud terancam bangkrut. Kegiatan operasional dan perbaikan sarana prasarana pun terbentur kekosongan anggaran.

Kejar target 95 persen memantik pertanyaan motivasi dibalik UHC. Apalagi Pemerintah selama pimpinan Presiden Jokowi gencar mendorong Pemda mendukung optimalisasi pelaksanaan Program JKN, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

Penerbitan Inpres disambut ide nyeleneh dan bikin heboh dengan menjadikan BPJS Kesehatan menjadi sebagai syarat pelayanan publik, mulai persyaratan umrah, haji, pengurusan SKCK, SIM dan STNK, penerima Kredit Usaha Rakyat hingga urusan izin usaha dan jual-beli tanah. Sesuatu yang sama sekali tak relevan. Semula meminta masyarakat masuk ke BPJS Kesehatan secara mandiri perlahan menjurus memaksa. Wajar terbersit prasangka, entah Pemerintah ingin kejar iuran peserta atau menyiasati masalah keuangan APBN.

Semestinya target BPJS Kesehatan bukan jumlah peserta. Tapi penuhi dahulu target kualitas layanan. Seperti asuransi swasta saling berkompetisi beri layanan terbaik. Sekarang tidak begitu. Warga dipaksa bergabung walau sudah punya asuransi, tapi pelayanan BPJS sering mengundang keluhan.

Mispersepsi

Dari banyak kasus, hambatan pelaksanaan UHC cenderung klise: ketidakseragaman pemahaman. Antara Pusat dan Daerah begitu juga di sisi teknis antara petugas pelayanan kesehatan, pejabat Rumah Sakit Daerah dan Dinas Kesehatan. Korbannya di lapisan masyarakat. Banyak warga belum paham dan tersentuh sosialisasi. Masyarakat terlanjur beranggapan modal bawa KTP sudah bisa berobat gratis. Rupanya, sejumlah ketentuan harus dipenuhi.

Selain itu sejumlah warga yang telah masuk program UHC dan memenuhi ketentuan juga tetap masih mendapat penolakan dari pihak rumah sakit. Adapula sudah punya e-KTP tapi mesti bolak-balik mengurus administrasi ke Dukcapil untuk memperbaiki karena tidak terdata di sistem. Insiden tadi jelas buat masyarakat lagi-lagi kecewa. Ujungnya Pemerintah disalahkan.

Untuk itu, dalam konteks kedaerahan Kami berharap Pemprov Riau melalui dinas terkait untuk terus berkoordinasi dengan lembaga legislatif khususnya Komisi V yang membidangi Kesehatan. Sehingga kebijakan masif seperti UHC dapat dikomunikasi kepada segenap pemangku kepentingan. Dengan begitu mispersepsi kebijakan dapat dihindari.

Mispersepsi berikut cukup fatal. Berangkat dari keharusan mendaftarkan 95 persen penduduk membuat Pemda saling berlomba. Bahkan diberi penghargaan dan “piala” segala. Ironisnya substansi dan akar masalah sektor kesehatan dilalaikan. Di benak Pemerintah, kalau seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta JKN otomatis cakupan UHC tercapai. Padahal menyimak penyampaian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes dr. Oscar Primadi, MPH dalam acara Dialog Nasional Implementasi Program JKN tahun lalu ternyata tak sesimpel itu.

Memang ada tiga dimensi persoalan program JKN untuk mencapai UHC, yakni: kepesertaan, pelayanan dan fasilitas kesehatan serta pembiayaan. Namun kecondongan saat ini memaksa kepersertaan. Padahal menurut Sekjen Kemenkes, cakupan UHC dinyatakan tercapai bila seluruh penduduk sudah memiliki akses ke layanan kesehatan komprehensif dan bermutu. Baik itu upaya promotif, preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitatif dan paliatif tanpa terkendala masalah biaya. Artinya, UHC lebih menghendaki pembenahan sistem kesehatan komprehensif, bermutu dan mengarusutamakan pelayanan.

Di lapangan jangan dulu bicara layanan kesehatan, sebaran fasilitas kesehatan mendasar saja belum merata di daerah. Terlebih menyinggung sektor kesehatan nasional. Pengelolaan sistem dan data kepesertaan jaminan kesehatan masih amburadul dan sarat masalah. Masyarakat tak punya jaminan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, kompetitif dan efisien. Jangan heran fenomena warga Riau dan sebagian Sumatera lebih suka berobat ke negeri jiran kayak Malaysia. Sebab di sana sudahlah menawarkan pelayanan lebih baik, biaya berobat relatif lebih murah dibanding rumah sakit di dalam negeri.

Sekali lagi, niat Pemerintah menerapkan UHC sudah bagus. Berikut memperluas kepersertaan JKN. Tapi jangan unsur paksaan dikedepankan. Bukankah sejak awal pencangan JKN atau BPJS bersifat sukarela? Urgensi sekarang adalah edukasi dan paling vital benahi kekurangan di sektor pelayanan kesehatan yang tampak kasatmata. Oritentasi UHC bukan sekadar mengikutsertakan masyarakat dalam JKN, tapi semua berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dimana di tahun 2030 ditargetkan tidak satu orang pun yang tidak bisa menikmati hasil pembangunan berkelanjutan dimana kesehatan sebagai kebutuhan mendasar.

Keinginan barusan bukan sesuatu yang baru bagi bangsa kita. Termaktub dalam UUD 1945 bahwa bumi air dan kekayaan diperoleh negara dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Secara tersurat bermakna kekayaan diperoleh negara dari rakyat harus kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM. (Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau).
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Selasa, 07 Februari 2023 12:12 WIB
Kesejahteraan Pekerja dan Martabat Bangsa
Senin, 06 Maret 2023 09:43 WIB
Kebijakan Untuk Digugu Dan Ditiru
Kamis, 23 Februari 2023 08:02 WIB
Investasi Paling Untung Itu SDM
Rabu, 28 Desember 2022 10:22 WIB
Regulasi Mengatasi Penyimpangan
Selasa, 29 November 2022 11:31 WIB
Korpri Dan Misi Mulia Bagi Negeri
Selasa, 20 Desember 2022 17:48 WIB
Kesetiakawanan Butuh Keteladanan
Sabtu, 11 Maret 2023 08:40 WIB
Wanita Dan Daya Saing Bangsa
Senin, 07 November 2022 10:01 WIB
Pariwisata Memperkuat Budaya
Minggu, 12 Februari 2023 19:23 WIB
Pers Dan Peran Mendidik Bangsa
Rabu, 25 Januari 2023 08:01 WIB
Tekad Ekstrem Atasi Kemiskinan
Kamis, 12 Januari 2023 08:38 WIB
Nasibmu Wahai Buruh Dan Pekerja
Jum'at, 20 Januari 2023 08:02 WIB
Budaya Sarana Memajukan Bangsa
Senin, 21 November 2022 08:31 WIB
Anak Aset Bangsa
Jum'at, 03 Februari 2023 08:16 WIB
Riau Dan Cita Destinasi Medis
Senin, 30 Januari 2023 08:04 WIB
Kearifan Lokal Solusi Persoalan Gizi
Rabu, 23 November 2022 12:01 WIB
Permenaker 18, PHP?
Sabtu, 31 Desember 2022 15:07 WIB
2023 dan Asa Lebih Baik
Jum'at, 25 November 2022 18:19 WIB
Guru Dan Tantangan Kekinian
Selasa, 28 Februari 2023 10:09 WIB
Insiden Kerja, Sampai Kapan?
Sabtu, 24 Desember 2022 08:01 WIB
Walau Anomali, Selamat Argentina! Indonesia?
Senin, 16 Januari 2023 08:02 WIB
Pentingnya Pengawasan
Senin, 20 Maret 2023 08:01 WIB
Riau Yang Tak Berdaya
Kamis, 02 Februari 2023 13:04 WIB
Tahun Politik dan Siklus Perubahan Bangsa
Rabu, 15 Maret 2023 10:07 WIB
Perjuangkan Hak Honorer!
Senin, 27 Februari 2023 11:22 WIB
Demokrasi Dibajak Oligarki
Selasa, 07 Maret 2023 11:48 WIB
Urban Farming dan Sensus Pertanian 2023
Jum'at, 03 Maret 2023 08:20 WIB
Menjaga Kedaulatan Negara
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Jumat, 29 September 2023
Komisi II Usul Kementerian ATR/BPN dan KLHK Kolaborasi Selesaikan Redistribusi Tanah
Jumat, 29 September 2023
Setjen DPR Berikan Perhatian Terhadap Pensiunan Melalui P3S
Kamis, 28 September 2023
TikTok Shop Cs Dilarang, Ketua DPR Berharap Aturan Baru Ciptakan Keseimbangan Pasar Digital dan Konvensional
Kamis, 21 September 2023
Ancaman DBD Meningkat, Puan Dorong Sosialisasi Masif Tekan Risiko Kematian

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Selasa, 07 November 2023
Riau Terima Penghargaan Bhumandala Award 2023
Senin, 12 Desember 2022
Kapolda Riau Resmikan Kantor Pelayanan Terpadu Polres Rohil di Bagansiapiapi
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'

CAKAPLAH TV lainnya ...
Jumat, 23 Februari 2024
Kapolres Siak Resmikan Pelayanan SIM Keliling, Perpanjang SIM Kini Lebih Mudah
Jumat, 23 Februari 2024
Pasca Pemilu 2024, APDESI Rohul Ajak Masyarakat Pererat Silaturahmi
Kamis, 22 Februari 2024
HAM: Bukan Semaunya, Tapi Kebebasan yang Beretika
Kamis, 22 Februari 2024
Telkomsel Luncurkan Program Hadiah Lintas Batas Pertama di Dunia

Serantau lainnya ...
Kamis, 04 Januari 2024
FoodPedia Tanjung Datuk Berubah Menjadi "Aurora 86 Caffee and Resto", Suasana Nongkrong Jadi Lebih Seru!
Minggu, 17 Desember 2023
7 Fashion Item wanita populer Dari 9 to 12
Selasa, 12 Desember 2023
7 Tips Memilih Stroller Bayi yang Tepat, Beli Pakai Promo Year End Sale Blibli Biar Makin Hemat!
Jumat, 24 November 2023
Modena Luncurkan Purifier Hood Series, Gabungan Cooker Hood dan Air Purifier Pertama di Indonesia

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 02 Maret 2023
Wadah Menyalurkan Bakat, Ketua DPRD Riau Yulisman Hadiri Festival Musik Akustik di SMA Negeri 1 Pasir Penyu Inhu
Rabu, 01 Maret 2023
Rapat Paripurna, DPRD Provinsi Riau Umumkan Reses Masa Persidangan I Tahun 2023
Selasa, 28 Februari 2023
Kunjungi Kemendikbud, Komisi V DPRD Riau Bahas Persoalan PPDB
Kamis, 23 Februari 2023
Disdik Gelar Pelatihan Penguatan Profil Pelajar Pancasila Bagi Guru SD Se-Kota Pekanbaru

Advertorial lainnya ...
Selasa, 20 Februari 2024
Samsung Hadirkan Galaxy S24 Series dengan Kecerdasan Software Canggih
Jumat, 09 Februari 2024
Apple Kembangkan 2 Prototipe iPhone Lipat Bergaya Flip
Kamis, 01 Februari 2024
Samsung Buka-bukaan Soal Keunggulan Exynos 2400 di Galaxy S24 dan S24+
Minggu, 28 Januari 2024
Bocoran Model Google Pixel 9 Beredar, Bentuk Mengotak seperti iPhone

Tekno dan Sains lainnya ...
Kamis, 22 Februari 2024
Pemula di Dunia Yoga? Inilah Panduan Cara Memilih Matras Yoga yang Tepat
Sabtu, 27 Januari 2024
Cegah Resistensi, Gunakan Obat Antibiotik dengan Bijak
Senin, 15 Januari 2024
14 Persiapan Penting Awal Kehamilan untuk Calon Ibunda dan Buah Hati
Minggu, 17 Desember 2023
Liburan Sekolah Makin Meriah, Ratusan Peserta Ikuti Khitanan Massal

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 08 Februari 2024
STAI Imam Asy-Syafi'i Gandeng Lexie Edu Consultancy Tingkatkan Kemahiran Berkomunikasi Bahasa Inggris
Minggu, 28 Januari 2024
Sejalan dengan Program Unilak, Rektor Dukung Polri Buka Rekrutmen Penyandang Disabilitas
Selasa, 23 Januari 2024
Dukung Indonesia Emas 2024, Unilak Gelar LKBB Tingkat SMA se-Sumatra
Senin, 22 Januari 2024
Diikuti 1.412 Peserta, Pekan Raya Biologi 2024 Resmi Dibuka

Kampus lainnya ...
Rabu, 03 Mei 2023
Kompilasi Semarak Silaturahmi Satu HATI, CDN Bangkinang Santuni Anak Yatim
Rabu, 05 April 2023
Safari Ramadan, PT Musim Mas Salurkan Paket Sembako untuk Anak Yatim dan Fakir Miskin
Selasa, 04 April 2023
Telkomsel Siaga Rafi Sumbagteng Salurkan CSR untuk Panti Jompo bersama Dompet Dhuafa Riau
Jumat, 03 Maret 2023
Tingkatkan Kesehatan dan Budaya Lokal, Bank Mandiri Serahkan Bantuan ke Posyandu dan Grup Rebana

CSR lainnya ...

Iklan CAKAPLAH
Terpopuler
Foto
Jumat, 09 Februari 2024
Lika-liku 7 Perjalanan Asmara Ayu Ting Ting hingga Tunangan dengan Anggota TNI
Minggu, 28 Januari 2024
Huh Yunjin Bak Sehati Dengan Han So Hee Kala Cuma Pakai Dalaman Di Trailer LE SSERAFIM
Sabtu, 27 Januari 2024
Gigi Hadid dan Bradley Cooper Tak Sungkan Perlihatkan Kemesraan
Rabu, 24 Januari 2024
Park Ji-hyun Ungkap Persiapan Membinangi Drama Terbarunya

Selebriti lainnya ...
Senin, 28 Agustus 2023
Ketua DPRD Siak Ikut Gerakan Tanam Ribuan Bibit Pohon bersama Polri
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil

Parlementaria Siak lainnya ...
Senin, 14 Agustus 2023
Pengurus Masjid Nurul Ikhlas Kubang Minta Tunjuk Ajar ke Wagubri
Sabtu, 12 Agustus 2023
Gebyar Kandis Bersholawat Bakal Dihadiri Ribuan Jemaah NU
Senin, 31 Juli 2023
Mualaf Riau Butuh Pembinaan, Begini Caranya...
Sabtu, 29 Juli 2023
Mantan Wawako Pekanbaru, Ayat Cahyadi Turut Saksikan Pengukuhan Pengurus Masjid Al-Hamidah Rejosari

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www