Jumat, 02 Oktober 2020

Breaking News

  • KPK Tuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Jalan Poros di Bengkalis   ●   
  • Bos Pertamina Gerah Diserang Gara-gara Harga BBM Tak Turun   ●   
  • 10 Staf DPR RI Dinyatakan Positif Covid-19   ●   
  • Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Riau Ditunda karena Covid-19   ●   
  • DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020   ●   
  • Kejaksaan Agung akan Periksa Jaksa Penuntut 2 Polisi Penyiraman Novel Baswedan   ●   
  • Kecewa Putusan Bebas Tiga WNA, Mahasiswa Demo PN Bengkalis   ●   
  • Bulan Depan Pemko Pekanbaru 'Lelang' Jabatan Sekda dan Kepala OPD   ●   
  • Hasto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP   ●   
  • Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Tembus 10 Juta Kasus
Yamaha 1 Oktober 2020
Polling
Siapa Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Pilihan Anda?


Omnibus "Cilaka" Bagi Daerah?
Selasa, 01 September 2020 14:55 WIB
Omnibus Cilaka Bagi Daerah?
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM

Pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) terus digesa di DPR RI. Sejak awal polemik terus bermunculan. Lebih separuh fase pembahasan makin heboh. Paling anyar adanya pasal yang bisa menjerat penyelenggara satuan pendidikan formal dan non formal yang berdiri tanpa izin.

Ancamannya pun tak main-main, tercantum di pasal 71 draf RUU hukumannya 10 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp. 1 miliar! Pondok pesantren tradisional dan sekolah non formal di daerah jelas rentan terkena. Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PKS, pasal usulan pemerintah tersebut belum dibahas secara seksama. Fraksi PKS DPR-RI dan sejumlah pihak sedari awal telah meminta agar pasal itu dicabut. Mengingat pendidikan adalah hak azasi. Satuan pendidikan yang dikelola swasta sepatutnya diberi support moril dan materil, sebab penyelenggaraan pendidikan kewajiban pemerintah. Jika dipandang perlu ada penyesuaian dengan peraturan, maka pendekatannya haruslah administratif bukan sampai pidana.


Kontroversi Omnibus Law tadi satu dari sekian yang perlu disorot, yang pada tulisan ini lokusnya dampak ke daerah. Pasal bermasalah di atas tentu akan membatasi kontribusi terhadap dunia pendidikan di daerah yang secara infrastruktur belum merata. Disamping menyoal pasal janggal pendidikan yang terselip di RUU Ciptaker, juga urgen untuk dipertanyakan apakah beleid “sapu jagad” sesuai namanya akan membawa keuntungan bagi daerah? Apakah sudah dibekali kajian terukur berikut instrumen dan indikator perencanaan ekonomi ke depan? Jangan-jangan gembar-gembor elit pusat yang bilang aturan ini senjata pemulihan ekonomi malah berujung angan-angan. Seperti kebijakan paket ekonomi berjilid-jilid yang sudah-sudah, outputnya malah tidak jelas. Apalagi muatan Omnibus Law malah membawa bangsa mundur ke belakang seiring kentalnya nuansa sentralisasi. Idealnya dalam kondisi pandemi, pusat fokus upaya penanganan dan pemulihan baik itu keselamatan jiwa dan ekonomi. Bukan larut dalam agenda yang bikin buyar konsentrasi dan menguras pikiran dan tenaga. Memang itikad pemerintah pusat dibalik Omnibus Law baik: menimbang banyak regulasi menyulitkan investasi berikut terobosan menghindarkan bangsa dari ancaman resesi. Namun perlu diketahui, Omnibus Law bukan tongkat sim salabim yang efeknya langsung terasa. Ada jalan panjang tahap implementasi.

Ancaman Otonomi Daerah

Kekhawatiran dampak negatif RUU Omnibus Law bagi daerah bukan halusinasi. Tapi telah memicu kegusaran banyak pihak yang peduli warisan reformasi, yang salah satu produknya otonomi daerah. Jadi sangat beralasan daerah harus bersuara. Menilik materi Omnibus Law yang dibahas, selain berpotensi ruwet berupa efek sosial dan politik bagi daerah ke depan juga mendegradasi pelaksanaan otonomi seiring “dikebirinya” kewenangan strategis daerah. Simak saja draf RUU soal persetujuan terkait urusan bangunan yang sebelumnya ranah Pemda sekarang coba dialihkan menjadi kewenangan pusat. Pemda tentu bisa “lumpuh” ketika pengawasan berdirinya bangunan tak sepenuhnya di bawah kendali. Begitu juga pasal lain kewenangan Pemda baik provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata ruang yang turut berubah antara lain: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, kewenangan Pemda menata ruang dan kawasan strategis di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, bahkan Pemprov tak dapat memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota di lingkup provinsi serta penyusunan petunjuk bidang penataan ruang antar kabupaten/kota. Ada lagi paling disorot isu kewenangan penetapan Amdal kegiatan usaha pada Omnibus Law yang coba ditarik menjadi domain pusat, berikut unsur transparansi penyusunan amdal yang semula ada diatur di UU 32/2019 namun di RUU dipertanyakan keberadaannya. Sejumlah kewenangan tadi selama ini ibarat jantung penyelenggaraan desentralisasi bagi Pemda.

Perubahan kewenangan mungkin akan membawa kebaikan bagi agenda pemerintah pusat -berikut elitnya- tapi tidak bagi daerah. Bila kewenangan Pemda benar-benar dipangkas implikasi riil tentu menurunnya pendapatan daerah. Sebut saja pemberian perizinan dan layanan atas usaha menghasilkan retribusi bagi daerah. Kalau perizinan dialihkan ke pusat sementara daerah hanya diberi kewenangan dalam pengawasan, diragukan Pemda mau serius melakukannya. Wong ada pemasukan saja pengawasan belum optimal apatah lagi pendapatan daerah tak jelas. Belum lagi belum adilnya bagi hasil atau alokasi APBN daerah yang selama ini dikeluhkan daerah luar Jawa termasuk Riau, jelas ke depan makin berat beban jika kewenangan malah ambyar. Namun kritikan lain yang lebih utama perihal ancaman terhadap implementasi otonomi sebagai amanat Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Apalagi menurut RUU Presiden bakal diberi kewenangan dominan melaksanakan urusan pemerintahan daerah, konsekuensi bunyi pasal bahwa jika ada hal-hal yang belum dijangkau oleh RUU Cipta Kerja maka bisa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pasal ini selain janggal secara hukum juga lagi-lagi memicu perkara. Memang dalam konsep pembangunan agenda daerah harus selaras dengan pusat. Selama ini juga sudah berlaku, berjalan baik dan cukup progresif. Bahkan setiap penyusunan APBD selalu mengacu ke prioritas pembangunan nasional. Jika Presiden ingin menyelaraskan tujuan pusat dengan daerah atau “memaksa” dukungan daerah guna mengakselerasi agenda nasional atau pusat, lakukan secara konstitusional. Sementara muatan Omnibus Law justru bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang diamanatkan UUD 1945.

Berdasarkan pemaparan tadi, perlu bagi pusat mendengarkan suara daerah. Daerah pun berhak menyuarakan aspirasi agar kepentingan daerah ke depan tidak dirugikan. Karena desentralisasi warisan reformasi paling berharga dan diperjuangkan dengan air mata dan berdarah-darah. Otonomi daerah sebuah keniscayaan dalam demokrasi modern dan jika perlu dilakukan pembenahan maka tidak boleh bertabrakan dengan UUD 1945. Ini bukan soal sentimen dan ego kedaerahan tapi soal pemerataan pembangunan dan kesejahteraan ke daerah. Mahfum bahwa daerah lebih paham kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya makanya UUD 1945 memberi kewenangan khusus kepada Pemda. Karena agenda pembangunan bukan hanya dimiliki pemerintah pusat, tetapi daerah juga punya agenda dan kepentingan yang sama seiring amanat masyarakat yang diserahkan kepada penyelenggara pemerintahan daerah. Munculnya kritikan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang di awal-awal dipelesetkan dengan RUU Cilaka bukan tanpa sebab. Reaksi muncul akibat muatan aturan sarat kontroversi. Jika terus dipaksakan, boleh jadi menguntungkan pusat tapi “cilaka” (baca: celaka) bagi daerah.

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM (Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau)
Editor : Ali Azumar
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Siapa Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Pilihan Anda?

Berita Terkait
Sabtu, 19 September 2020 09:10 WIB
Demokrasi Bukanlah “Kursi”
Minggu, 21 Juni 2020 06:33 WIB
Pancasila Sudah final!
Minggu, 30 Agustus 2020 19:02 WIB
Malaysia dan Hari Kemerdekaan
Minggu, 05 Juli 2020 21:02 WIB
Berdayakan Ormas untuk Kepentingan Bangsa
Kamis, 28 Mei 2020 13:27 WIB
Setengah New Normal
Selasa, 30 Juni 2020 13:15 WIB
Jangan Buru-buru Sahkan Perda RTRW
Minggu, 19 Juli 2020 16:34 WIB
Ketika Pendapatan Ikut 'Jaga Jarak'
Jum'at, 08 Mei 2020 18:00 WIB
Stempel Miskin
Senin, 10 Agustus 2020 14:23 WIB
Tanggapan Pidato Gubri pada HUT ke-63 Riau
Senin, 21 September 2020 11:26 WIB
Rahasia di Balik Sengsara
Kamis, 06 Agustus 2020 17:01 WIB
New Normal, New Life Style
Jum'at, 22 Mei 2020 12:08 WIB
Wabah yang Berujung Pasrah
Selasa, 07 April 2020 12:00 WIB
Ayolah, Jangan Gamang
Sabtu, 11 April 2020 08:24 WIB
Kampanye #JanganMudik
Sabtu, 30 Mei 2020 19:04 WIB
New Normal Jangan Ngasal
Sabtu, 02 Mei 2020 10:27 WIB
Refleksi Milad ke-88 Pemuda Muhammadiyah
Selasa, 22 September 2020 09:34 WIB
Mempertanyakan Fokus APBD Riau 2020
Rabu, 01 Januari 2020 09:00 WIB
2020, Tahun Para Milenial
Kamis, 20 Februari 2020 13:51 WIB
Menunggu Ketepatan Respon Policy
Kamis, 20 Februari 2020 19:04 WIB
3 And 1
Selasa, 18 Agustus 2020 09:58 WIB
Hijrah Butuh Pembuktian
Sabtu, 08 Agustus 2020 07:18 WIB
Riau Bermarwah di Tengah Wabah
Sabtu, 22 Agustus 2020 16:12 WIB
Otonomi Daerah dan Pandemi Covid-19
Selasa, 29 September 2020 08:13 WIB
Karena Sejarah Bukan Nostalgia
Komentar
Berita Pilihan
Minggu, 28 Juni 2020
Video Jokowi Marah 18 Juni, Kenapa Baru Dirilis Sekarang?
Minggu, 28 Juni 2020
Keroyok 5 Polisi, 11 WNA Nigeria Ditangkap Polda Metro
Minggu, 28 Juni 2020
Ratusan Warga Uji Swab dan Rapid Test di Pasar Agus Salim, Ini Hasilnya
Minggu, 28 Juni 2020
Ini Penyebab PPDB Jalur Zonasi di Riau Banyak Diprotes
Sabtu, 27 Juni 2020
Unilever, Coca Cola Dkk Setop Iklan di Facebook, IG & Twitter
Sabtu, 27 Juni 2020
Putusan Sudah Inkrah, 1.300 Hektare Lahan Gondai Diminta Segera Dieksekusi
Kamis, 04 Juni 2020
Terungkap! Miliaran Rupiah Duit Korupsi Jiwasraya untuk Main Judi Kasino
Rabu, 03 Juni 2020
Chef Peterseli Kitchen Pekanbaru Wakili Indonesia di Kompetisi Chef International
Rabu, 03 Juni 2020
Curi Tiga Tandan Sawit untuk Beli Beras, Ibu Tiga Anak di Rohul Dihukum Percobaan
Selasa, 02 Juni 2020
PPDB SMA/SMK di Riau Dimulai 17 Juni
Selasa, 02 Juni 2020
Pasien Positif Sembuh dan Tidak Ada Tambahan, Pekanbaru Sudah Masuk Zona Kuning
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Kamis, 01 Oktober 2020
Kasatker P2JN Tinjau Rencana Pembangunan Jembatan Balung
Kamis, 01 Oktober 2020
PT RAPP Salurkan Ribuan Bibit kepada Masyarakat
Kamis, 01 Oktober 2020
Kapolsek Ukui Pimpin Penyemprotan Disinfektan di Kelurahan Ukui
Kamis, 01 Oktober 2020
Polsek Pangkalan Kuras Gelar Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan

Serantau lainnya ...
Rabu, 23 September 2020
Strategi Mengelola Pinjaman Online Saat Pandemi Corona
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu
Sabtu, 15 Agustus 2020
Optimalkan Portofilio Hilir, PGN Kejar Pengembangan Bisnis Global LNG

Advertorial lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan

Tekno dan Sains lainnya ...
Rabu, 16 September 2020
Yuk Mengenal Langkah-langkah Perawatan Gigi Anak-anak
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19
Kamis, 09 April 2020
Wangi Jahe Merah dan Kopi Petani Hutan Saat Pandemi Covid-19

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 01 Oktober 2020
Gali Kearifan Lokal, Mahasiswa Pertanian UIR Kembangkan Pestisida Nabati untuk Melindungi Kacang Tanah
Sabtu, 12 September 2020
Bantu Pemutusan Mata Rantai Covid-19, Kelompok 49 Kukerta Univrab Bagikan Masker Gratis dan Kampanyekan Hidup Sehat
Sabtu, 12 September 2020
Besok, Ikatan Mahasiswa Inhu Gelar Mubes
Sabtu, 12 September 2020
KLHK Serahkan Dua Unit Motor Sampah Plus ke Unilak

Kampus lainnya ...
Polling
Siapa Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Pilihan Anda?


NasDem 30 September 2020
Terpopuler
Dapo Kanisya September 2020
Foto
APRIL RAPP HUT RI 75
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
BOB PT BSP HUT RI 75
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
BSP Hut Riau ke-63
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
APRIL RAPP HUT Riau ke-36
Kamis, 10 September 2020
Mau Ikutan Bedah Buku UAS dan Pelatihan Cara Bahagia Menghapal Al-Quran, Begini Cara Mendaftarnya
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran

Religi lainnya ...
Unilak Juli 2020
Indeks Berita
APRIL RAPP - Waisak 7 Mei 2020Polres Rohul 27 Juni 2020APRIL HUT KAMPARHUT Meranti APRILImlek 2019 RAPP
www www