Senin, 08 Maret 2021

Breaking News

  • Zukri-Nasarudin Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Pelalawan Terpilih   ●   
  • Dewan Dukung Polisi Periksa Kadis DLHK Soal Tumpukan Sampah   ●   
  • Nunggak PBB di Pekanbaru Rumah Ditempel Stiker   ●   
  • Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Siap Potong Gaji untuk Korban Bencana Alam   ●   
  • Sekolah di Pekanbaru Dilarang Ambil Kebijakan Sendiri Soal Pembelajaran Tatap Muka   ●   
  • Dispora dan Disdik Riau Bakal Bentuk Sekolah Kejuruan Olahraga   ●   
  • DPR Minta Erick Thohir Pecat Direksi Perusahaan Pupuk Plat Merah   ●   
  • Walhi Nilai Provinsi Riau Rentan Bencana Ekologis   ●   
  • RSUD Arifin Achmad Siapkan Tempat Vaksin untuk Nakes   ●   
  • ASN Setdaprov Belum Gajian karena KPA Tersandung Kasus
Yamaha 22 Februari 2021
EMP

CAKAP RAKYAT
Pengaruh UU Cipta Kerja Terhadap Kebijakan di Sektor Pariwisata
Senin, 18 Januari 2021 10:01 WIB
Pengaruh UU Cipta Kerja Terhadap Kebijakan di Sektor Pariwisata
Dr. Biryanto

Sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu, ternyata tidak mengakhiri polemik yang terjadi terhadap implementasi dan dampak UU dimaksud. Memang jauh-jauh hari sebelum pengesahan UU Cipta Kerja tersebut, telah terjadi gelombang aksi penolakan oleh beberapa elemen masyarakat di berbagai daerah yang meminta agar UU ini tidak jadi disahkan. Namun begitu UU Cipta Kerja tetap disahkan dan secara resmi diundangkan pemerintah pada tanggal 2 November 2020.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap UU Cipta Kerja, tidak dapat dipungkiri bahwa UU ini merupakan produk hukum pertama di Indonesia yang mengatur banyak hal dengan mengubah dan ataupun menghapus beberapa pasal dalam undang-undang yang lain pada waktu yang bersamaan. Inilah sebabnya UU Cipta Kerja disebut juga omnibus law atau yang secara sederhana diartikan satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Selayaknya omnibus law, ruang lingkup UU ini mencakup sepuluh kebijakan strategis Cipta Kerja dan mengatur 15 sektor perzinan berusaha. Salah satu sektor yang diatur dalam UU Cipta Kerja ini adalah kebijakan di sektor pariwisata.

Berbeda dengan reaksi masyarakat yang lebih banyak menyoroti perubahan berbagai pasal dalam UU ketenagakerjaan, hal yang terjadi justru sebaliknya terhadap adanya perubahan kebijakan di sektor pariwisata. Pemangku kepentingan pariwisata terutama para pelaku usaha pariwisata masih terkesan “wait and see” terhadap UU Cipta Kerja ini. Hal ini tidak terlepas dari belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai produk hukum turunan UU Cipta Kerja di sektor pariwisata, yang sejatinya mengeliminasi berbagai Peraturan Menteri sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Sesuai dengan Paragraf 3, Pasal 67 dalam UU Cipta Kerja, terdapat enam pasal dalam UU Kepariwisataan yang mengalami perubahan yaitu pasal 14, 15, 26, 29, 30, dan 54. Perubahan pasal 14 menekankan bahwa usaha pariwisata yang meliputi 13 unsur yaitu: daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi wisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; dan spa, tidak lagi diatur oleh Peraturan Menteri, namun diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penguatan dasar hukum yang mengatur sub sektor usaha pariwisata ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwasata, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus ditaati oleh peraturan di bawahnya seperti Peraturan Daerah. Kondisi ini tentunya dapat mendorong peningkatan investasi pada usaha pariwisata yang ada di Indonesia.

Berikutnya perubahan pada pasal 15 yang menekankan bahwa penyelenggaraan usaha pariwisata wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Adanya penekanan pada norma sebagai dasar dalam perizinan berusaha pariwasata ini menunjukkan bahwa usaha pariwisata yang dijalankan haruslah disesuaikan dengan aturan dan tatanan tingkah laku yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu usaha pariwasata juga harus memiliki standar, prosedur, dan kriteria yang memungkinkan memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat lokal maupun para wisatawan.

Lahirnya UU Cipta Kerja juga memberikan pengaruh penting pada kemudahan penerbitan izin berusaha pariwisata. Perubahan pada Pasal 29 ayat 1 huruf c dan Pasal 30 ayat 1 huruf d dalam UU Kepariwisataan, yang mengatur kewenangan pemerintah daerah melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata diubah menjadi kewenangan menerbitkan perizinan berusaha. Dengan perubahan ini maka diharapkan menjadi stimulus positif bagi masyarakat luas untuk ikut berusaha di sektor pariwisata. Perubahan ini juga memperkuat kewenangan pemerintah daerah yang diharapkan menjadi pendorong peningkatan pendapatan daerah.

Perubahan yang terakhir adalah pada Pasal 54 yang mengatur tentang standar usaha pariwisata yang meliputi produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata. Standar usaha pariwisata saat ini tidak lagi dilakukan melalui sertifikasi usaha, namun dilakukan dengan memenuhi ketentuan perizinan berusaha. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan semangat positif dan mempermudah para pelaku usaha pariwisata untuk menjalankan usahanya. Sederhanya, standarisasi usaha pariwisata kedepannya menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perizinan berusaha di sektor pariwisata.

Adapun pasal-pasal dalam UU Kepariwisataan yang dihapus dan tidak berlaku lagi adalah Pasal 15, 56, dan 64. Pada Pasal 15 disebutkan bahwa pengusaha pariwasata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Terlihat disini masih adanya rantai yang panjang untuk memperoleh izin berusaha pariwasata. Dengan dihapusnya Pasal 15 tersebut diharapkan pengusaha pariwisata dapat langsung mengajukan perizinan berusaha dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya kebijakan yang dihapus adalah tentang tenaga kerja ahli warga negara asing yang diatur dalam Pasal 56 UU Kepariwisataan. Penghapusan pasal ini sebenarnya dapat menjadi titik lemah dari UU Cipta Kerja karena tidak ada aturan yang jelas bagi pengusaha pariwisata dalam memperkerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing. Selain itu tenaga kerja ahli warga negara asing dapat bekerja tanpa adanya lagi rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

Terakhir, pasal tentang kebijakan sektor pariwisata yang dihilangkan dalam UU Cipta kerja adalah Pasal 64 UU Kepariwasataan yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kerusakan dan atau mengurangi daya tarik wisata. Dihapusnya pasal ini cukup disayangkan karena perlindungan terhadap daya tarik wisata seperti keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang memiliki nilai wisata menjadi lemah.

Namun di sisi lain perlu pula dipahami bahwa penghapusan ketentuan pidana yang berat tersebut dapat juga dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman bagi para wisatawan. Perlindungan terhadap wisatawan ini dalam dunia bisnis kepariwisataan sangatlah penting untuk menarik minat mereka berkunjung ke destinasi wisata. Terlebih daya tarik wisata yang ada saat ini juga tidak sedikit yang rentan terhadap kerusakan akibat kurangnya perawatan dari pengelola.

Terlepas dari hal tersebut, tentunya perlindungan terhadap daya tarik wisata tidak boleh diabaikan dan perlu diatur secara jelas dan tegas. Selain itu kebijakan tentang tenaga kerja ahli warga negara asing di sektor pariwisata yang dihapus, perlu menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Hal ini sangat penting untuk menujukkan keberpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja tempatan, dan di sisi yang lain tentunya untuk melindungi hak-hak tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

Sebagai penutup, semua pasal-pasal UU Kepariwisataan yang mengalami perubahan maupun yang dihapus dalam UU Cipta Kerja, tentunya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan di sektor pariwisata. Peraturan Menteri terkait yang selama ini dijadikan dasar hukum dan pedoman oleh pemerintah, maupun para pelaku usaha pariwasata sudah tidak lagi dapat digunakan. Kondisi ini tentunya sangat riskan dan memperpanjang polemik bila terus berlanjut. Untuk itu diharapkan pemerintah dapat segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum yang lebih teknis, sekaligus sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan usaha pariwisata guna mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Penulis : Dr. Biryanto (ASN Pemerintah Provinsi Riau)
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Minggu, 07 Maret 2021 06:15 WIB
Transportasi Urat Nadi Ekonomi
Jum'at, 29 Januari 2021 13:59 WIB
Alam Merana Kerugian Bagi Kita
Rabu, 24 Februari 2021 14:30 WIB
Alarm Meningkatnya Angka Kemiskinan
Jum'at, 04 Desember 2020 10:39 WIB
COVID-19 dan Pentahelix
Sabtu, 19 Desember 2020 07:01 WIB
Bela Negara Untuk Ekonomi Yang Berdaulat
Rabu, 04 November 2020 10:26 WIB
Misi Riau Bangkitkan Pariwisata Dan UMKM
Sabtu, 06 Februari 2021 16:44 WIB
Runtuhnya Demokrasi di Myanmar?
Jum'at, 31 Juli 2020 19:15 WIB
Kurban, Spirit Berkontribusi dan Wakaf
Jum'at, 01 Januari 2021 22:05 WIB
Pasang Surut Hubungan Indonesia-Malaysia
Selasa, 10 November 2020 08:01 WIB
Melestarikan Warisan Pahlawan
Selasa, 24 November 2020 12:02 WIB
UMKM Dan Koperasi Kunci Pemulihan Ekonomi
Sabtu, 24 Oktober 2020 08:03 WIB
Perlukah Merivisi RPJMD?
Rabu, 07 Oktober 2020 08:36 WIB
Mencari Berkah Dalam Syariah
Sabtu, 19 September 2020 09:10 WIB
Demokrasi Bukanlah “Kursi”
Minggu, 19 Juli 2020 16:34 WIB
Ketika Pendapatan Ikut 'Jaga Jarak'
Selasa, 30 Juni 2020 13:15 WIB
Jangan Buru-buru Sahkan Perda RTRW
Minggu, 21 Juni 2020 06:33 WIB
Pancasila Sudah final!
Kamis, 18 Juni 2020 19:18 WIB
Indonesia Darurat Implementasi Pancasila
Senin, 10 Agustus 2020 14:23 WIB
Tanggapan Pidato Gubri pada HUT ke-63 Riau
Sabtu, 16 Januari 2021 13:27 WIB
Reses Yang Dianak-tirikan
Minggu, 05 Juli 2020 21:02 WIB
Berdayakan Ormas untuk Kepentingan Bangsa
Rabu, 28 Oktober 2020 11:23 WIB
Maulid Nabi, Pemuda dan Spirit Perubahan
Jum'at, 13 November 2020 13:35 WIB
Fenomena PETI Kuansing: Masalah dan Solusi
Jum'at, 08 Mei 2020 18:00 WIB
Stempel Miskin
Komentar
Berita Pilihan
Jumat, 30 Oktober 2020
Ini 342 Nama Peserta Lulus CPNS 2019 Kota Pekanbaru, Lihat Linknya di Sini
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Minggu, 07 Maret 2021
Branding Empat Pilar MPR RI, Bamsoet Lepas Pajero Indonesia-One Lakukan Sosialisai Tour de Bangka
Minggu, 07 Maret 2021
Polsek Teluk Meranti Kerahkan Personel Cek Titik Hotspot ke Desa Petodaan
Minggu, 07 Maret 2021
Jamin Keamanan Lingkungannya, Polsek Pangkalan Lesung Gencar Patroli C3
Minggu, 07 Maret 2021
Personel Polsek Pangkalan Kuras Ikuti Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua

Serantau lainnya ...
Minggu, 28 Februari 2021
Klinik Kecantikan dr. Vee Pekanbaru Hadirkan ‘Vampire Treatment’
Sabtu, 27 Februari 2021
Maret, Isabell's Beauty Treatment Gelar Promo untuk Treatment Laser Accure
Kamis, 25 Februari 2021
Jalan Teropong Kampar akan Diusulkan Jadi Jalan Provinsi
Rabu, 24 Februari 2021
Isabell's Beauty Treatment Berikan Layanan Tanam dan Tarik Benang yang Optimal

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu

Advertorial lainnya ...
Senin, 18 Januari 2021
Kaget dengan Harga Samsung Galaxy S21 Ultra
Rabu, 30 Desember 2020
Intip Spesifikasi Realme C11, Smartphone Rp1,5 Jutaan dengan Beragam Fitur Menarik
Selasa, 27 Oktober 2020
Tentang Rapid Test Antigen, Pengganti Rapid Test Antibodi
Selasa, 13 Oktober 2020
Tim Umri Serahkan Alat Pengering Buah untuk Masyarakat Desa Kualu Nenas

Tekno dan Sains lainnya ...
Senin, 18 Januari 2021
Terlalu Lama Pakai Masker Sebabkan Mata Kering, Ini Cara Mencegahnya
Rabu, 06 Januari 2021
Jembatan Siak IV Kerap Jadi Titik Kumpul Pesepeda di Pekanbaru
Selasa, 08 Desember 2020
Miss Interglobal Indonesia 2020 Kunjungi Isabell's Beauty Treatment
Jumat, 16 Oktober 2020
Tips Hindari Covid-19 di Pondok Pesantren

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 05 Maret 2021
TPBML BMR Selenggarakan Penilaian Buku Mulok BMR
Kamis, 04 Maret 2021
Rektor Unilak Dikukuhkan sebagai Ketua Asosiasi Trainer Indonesia Wilayah Riau
Rabu, 24 Februari 2021
Masa Jabatan Berakhir Juni, Prof Syafrinaldi Siap Maju Calon Rektor UIR Lagi
Minggu, 14 Februari 2021
Tingkatkan Sumber Daya ASN, Unilak MoU dengan Pemkab Inhil

Kampus lainnya ...

HUT CAKAPLAH ke-4 Zukri - Nasarudin
Terpopuler
Foto
HUT CAKAPLAH.com APRIL - PLN
Pesonna Hotel Januari 2021
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
APRIL/RAPP - Imlek
Rabu, 03 Maret 2021
Posting Aneka Obat untuk Covid-19, Ashanty: Nggak Semua Bagus
Minggu, 14 Februari 2021
Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar Menikah Maret, Lokasi Masih Dirahasiakan
Senin, 01 Februari 2021
Nyaris Rp 10 Miliar Per Bulan, Ini 7 YouTuber dengan Penghasilan Fantastis di Indonesia
Jumat, 15 Januari 2021
Sempat Menimba Ilmu 3 Tahun di Pesantren, Vicky Prasetyo Ingin Jadi Penceramah

Selebriti lainnya ...
HUT CAKAPLAH ke-4 Pemkab Pelalawan Sekda
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
CEO
Sabtu, 06 Maret 2021
Subhanallah, Anggota TNI Ini Ajarkan Mengaji Anak-anak di Pedesaan Rohul
Jumat, 15 Januari 2021
Membuka Pintu Rezeki di Waktu Pagi
Sabtu, 09 Januari 2021
Bersyahadat di Masjid Ar Rahman Pekanbaru, Sampang Ganti Nama Jadi Abdul Aziz
Kamis, 26 November 2020
Ustaz Abdul Somad Launching "SPBU" Bersama YTWU

Religi lainnya ...
HUT CAKAPLAH.com ke-4 PLN
Indeks Berita
RAPP APRIL NATAL 2020Diskes Rohul 2021
www www