Jumat, 06 Agustus 2021

Breaking News

  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen   ●   
  • Gubri: Zona Merah dan Oranye Dilarang Salat Idul Adha di Masjid   ●   
  • Ditanya Perkembangan Perkara Suap Annas Maamun di RAPBD Riau Tahun 2014-2015, KPK Bungkam   ●   
  • WNA Masuk Indonesia, PKS: Jangan Sampai Publik Mengira PPKM Darurat Hanya Lip Service!   ●   
  • Israel Tawarkan Vaksin yang Nyaris Kedaluwarsa ke Negara Lain   ●   
  • Singkirkan Spanyol Lewat Adu Penalti, Italia Lolos ke Final   ●   
  • Sindikat Vaksin Covid Palsu Ditangkap setelah Suntikkan Air Garam ke 2.000 Warga
Yamaha 3 Agustus 2021

CAKAP RAKYAT
Sumber Daya Alam Dan Kesenjangan Ekonomi
Jum'at, 23 April 2021 08:02 WIB
Sumber Daya Alam Dan Kesenjangan Ekonomi
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM.

Ada hal cukup mengejutkan datang dari lisan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar saat pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Gedung Daerah Balai Serindit pada Senin (12/4/2021). Orang nomor satu di Riau menyinggung permasalahan lahan kebun sawit. Disampaikan bahwa dari 3,4 juta Hektare (Ha), baru 9 ribu Ha yang punya izinHak Guna Usaha (HGU) adapun sisanya 1 juta Ha lebih belum HGU. Kemudian 1,2 juta Ha statusnya ilegal atau berada di kawasan hutan.

Dalam pernyataannya, Gubri juga menyinggung peran mafia tanah yang bikin sengkarut masalah pemanfaatan lahan di bumi lancang kuning. Dalam kesempatan tersebut pula Gubri meminta Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk segera menurunkan tim inventarisasi kebun sawit di Provinsi Riau.

Apa yang disampaikan Gubri sebenarnya persoalan klasik. Namun perlu terus disuarakan. Apalagi paska berlakunya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang menurut janji manis Pemerintah saat pembahasan, beleid tersebut akan memfasilitasi penyelesaian kebun sawit yang berada di kawasan hutan. Saat ini peraturan implementasi UU Ciptaker baik itu PP maupun Permen memang belum jelas. Tapi diharapkan janji Pemerintah dapat dibuktikan dan benar-benar mengakomodir kebutuhan daerah, terutama Pemda yang ingin solusi konkrit atas konflik lahan.

Terkait HGU menyebabkan kesenjangan antara pemilik kebun sawit yang mayoritas dimiliki pengusaha besar dengan masyarakat tempatan pada akhirnya memicu perseteruan dan konflik berkepanjangan. Maka sudah tepat concern Gubri terhadap aturan pelaksana nantinya supaya bagi pengusaha dengan kepemilihan lahan 100 Ha atau perusahaan yang belum memiliki legal (izin) agar memberi masyarakat setempat minimal 20 persen sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan.

Amanah Konstitusi

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” begitu kutipan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3. Hampir semua kita hafal. Namun implementasinya kian hari kian sulit didapati. Lahan sebagai akses perekonomian paling murah dan mudah dicapai tetapi kenyataannya masyarakat adat dan tempatan makin terasing dan sulit bertahan hidup di atas lahan yang telah didiami secara bergenerasi.

Mirisnya, tak sedikit pemilik lahan besar mengangkangi aturan dengan merambah kawasan hutan. Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata saat berkunjung ke Riau pada 2019 membeberkan fakta, dari 1 juta Ha kebun sawit yang mengokupasi areal hutan paling besar dikuasai perusahaan tanpa izin. Untuk Riau, perambahan areal hutan bahkan pernah melibatkan BUMN. Berikut ada juga perusahaan perkebunan tak punya NPWP alias tak bayar pajak. Temuan-temuan tadi terangkum dalam laporan Pansus Monitoring Lahan yang dibentuk DPRD Provinsi Riau periode lalu.

Gubri juga mengungkap fakta miris lain banyaknya HGU tanpa Plasma. Mengingat kompleksnya masalah memberi ancaman nyata terhadap masa depan Riau, maka perlu ada langkah strategis menyikapinya. Karena selain merugikan masyarakat Riau yang mayoritas menggantungkan hidup dari sektor perkebunan dan pertanian sebagai sumber perekonomian, juga merugikan Pemda sebagai sumber pendapatan daerah.

Apalagi UU Ciptaker mengizinkan perpanjangan HGU menjadi 90 tahun, yang bikin aturan tersebut jauh lebih “hebat” dari masa penjajahan (di masa kolonial hak serupa dikenal dengan erfpacht, memperbolehkan pengusaha mengelola tanah hingga 75 tahun). Panjangnya masa pengelolaan harusnya dibarengi persyaratan dan pengawasan ketat agar tidak ada peraturan yang dikangkangi serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan di daerah. Jika tidak, ke depan kesenjangan makin melebar dan potensi eskalasi konflik sulit diredam.

Tak Sepadan

Pemda tentu dalam posisi dilematis. Bagi daerah pendapatan dari pengurusan izin lahan memang bisa miliaran rupiah masuk ke kas daerah. Namun, pemasukan tersebut tentu butuh waktu untuk menanti sampai perpanjangan izin baru. Apesnya anggaran daerah banyak terpakai untuk membangun dan memperbaiki jalan rusak akibat kendaraan bertonase besar yang didominasi truk pengangkut sawit namun tak sepadan dengan keuntungan diperoleh daerah. Pemilik kebun dan perusahaan perkebunan sebagian besar juga dimiliki orang luar daerah. Kantor pusatnya pun di provinsi lain hingga luar negeri. Paling menderita masyarakat, baik itu akibat kelalaian pemanfaatan lahan dan kerusakan jalan.

Jadi wajar provinsi sentra sawit minta perhatian lebih dari Pemerintah Pusat, termasuk memperoleh ekstensifikasi pendapatan. Semisal Pemda Aceh pernah mencoba menambah PAD dari sektor perkebunan sawit swasta melalui Perda mengenakan retribusi Rp. 5/Kg tandan buah yang dihasilkan perusahaan. Sayangnya Pemerintah Pusat membatalkan karena dianggap tidak ramah investasi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan, besarnya ketergantungan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat Riau dari sektor perkebunan harus disertai solusi bijak dan bersifat jangka panjang sehingga tidak memperparah kesenjangan.

Pertama, terkait HGU Menteri LHK Siti Nurbaya memang menyebut UU Cipta Kerja masih mewajibkan perusahaan sawit membangun plasma sebesar 20% dari luas konsesi. Namun penerapannya harus dikawal dan diawasi ketat supaya hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan konservasi dan hal yang mendorong penanganan konflik tenurial dapat dipenuhi secara mutlak. Tanggung jawab jelas tak hanya di pundak pemerintah pusat namun juga jajaran pemerintah di daerah.

Kedua, keterbukaan informasi dipandang sebagai salah satu solusi dan perlu dimiliki pihak/instansi berwenang. Terkait lahan, keputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau yang menyebut dokumen HGU perkebunan sawit di Riau tergolong informasi publik dan bersifat terbuka patut diapresiasi. Karena masyarakat juga perlu mengetahui HGU perusahaan, paling ketara sebagai panduan mengidentifikasi sempadan tanah yang berbatasan sebagai acuan legalitas tanah dan keperluan lain.

Disamping pendekatan tadi tentu banyak cara lain. Intinya kita ingin pemanfaatan lahan dan tanah sebagai interpretasi dari kata “bumi” dalam UUD 1945 berangkat dari hak dan kewajiban sama dari perusahaan dan pemilik modal juga masyarakat adat dan tempatan. HGU pada prinsipnya bagus sebagai formasi modal nasional bertujuan memperoleh keuntungan dari investasi dengan tetap berorientasi memberi keuntungan bagi rakyat. Masalah muncul ketika pemodal lebih diuntungkan sementara rakyat dibuntungkan.

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM (Anggota DPRD Provinsi Riau)
Editor : Ali Azumar
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Kamis, 05 Agustus 2021 17:12 WIB
Implementasi Etnosains dalam Pembelajaran
Rabu, 09 Juni 2021 09:00 WIB
Agar Peluang tak Hilang
Rabu, 07 Juli 2021 11:24 WIB
UMKM Kuat Ekonomi Hebat
Selasa, 13 Juli 2021 11:04 WIB
Koperasi Dan Pemulihan Ekonomi
Kamis, 17 Juni 2021 08:04 WIB
Pajak Dari Rakyat Untuk Rakyat
Selasa, 18 Mei 2021 09:14 WIB
Pembangunan Berkeadilan Bagi Riau
Jum'at, 29 Januari 2021 13:59 WIB
Alam Merana Kerugian Bagi Kita
Minggu, 28 Maret 2021 20:33 WIB
Sumber Daya Alam Terjaga, Riau Berjaya
Kamis, 13 Mei 2021 06:00 WIB
Fitrah, Berbagi dan Kekuatan Sosial
Minggu, 02 Mei 2021 11:11 WIB
Buruh Aset Bangsa
Minggu, 21 Maret 2021 21:20 WIB
Menjaga Optimisme Melalui Kebijakan
Jum'at, 02 April 2021 20:54 WIB
Asa Keberkahan di HUT BRK
Senin, 05 Juli 2021 16:35 WIB
Manajemen Kolaboratif
Kamis, 01 Juli 2021 07:07 WIB
Riau dan Mimpi Asia Tenggara
Rabu, 23 Juni 2021 08:22 WIB
Pekanbaru dan Mindset "Ban Depan"
Rabu, 24 Februari 2021 14:30 WIB
Alarm Meningkatnya Angka Kemiskinan
Minggu, 07 Maret 2021 06:15 WIB
Transportasi Urat Nadi Ekonomi
Senin, 15 Maret 2021 07:19 WIB
Pangan Aman, Ekonomi Mapan
Selasa, 01 Juni 2021 22:25 WIB
Pancasila Butuh Bukti
Jum'at, 04 Desember 2020 10:39 WIB
COVID-19 dan Pentahelix
Minggu, 11 April 2021 21:00 WIB
Modal Sosial Adalah Aset Berharga
Sabtu, 19 Desember 2020 07:01 WIB
Bela Negara Untuk Ekonomi Yang Berdaulat
Rabu, 04 November 2020 10:26 WIB
Misi Riau Bangkitkan Pariwisata Dan UMKM
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Senin, 02 Agustus 2021
MPR: Jika Pemerintah Dapat Bantu Kebutuhan Dasar Masyarakat Silahkan PPKM Level 4 Diperpanjang
Sabtu, 31 Juli 2021
MPR Desak Mensos Tindak Lanjuti Temuan Data Ganda Penerima Bansos
Kamis, 22 Juli 2021
MPR Desak Vaksin Dosis Ketiga untuk Nakes Dilakukan Secepatnya
Rabu, 14 Juli 2021
Darurat Covid-19, Pemerintah Telah Tetapkan PPKM Darurat MPR Minta Semua Harus Berdoa

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Kamis, 05 Agustus 2021
Bupati Siak Bawa Hand Tracktor di Acara Sunat Massal, Ada Apa?
Kamis, 05 Agustus 2021
Siak Bakal Ikut Pekan Budaya Nasional November Mendatang
Kamis, 05 Agustus 2021
Among Bantah Tudingan RSW Terkait Isu Monopoli dan Penggelapan Pajak
Kamis, 05 Agustus 2021
Warga Terkonfirmasi Positif Covid-19, Polsek Ukui Lakukan 3T

Serantau lainnya ...
Rabu, 21 Juli 2021
Anak Didik AMS Juarai Pemilihan Bujang Dara Pekanbaru 2021
Selasa, 13 Juli 2021
Famys Hijab, Pilihan Tepat untuk Tampil Cantik Saat Idul Adha
Jumat, 09 Juli 2021
Berkembang Pesat, Irvan Asmara Sukses Dirikan AMS Modelling School
Kamis, 08 Juli 2021
DRV Beauty Store Jadi Ikon Kosmetik di Sungai Penuh, Produknya Lengkap dan Original

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas

Advertorial lainnya ...
Jumat, 16 Juli 2021
Benarkah Dunia Butuh Dosis Ketiga Vaksin Covid-19?
Jumat, 02 Juli 2021
Heboh Bill Gates dan Istrinya Sebenarnya sudah Meninggal Tahun 2013 Lalu
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 16 Juli 2021
Ayah Bunda, Ini 7 Inspirasi Nama Bayi Perempuan Bermakna Lembut
Kamis, 17 Juni 2021
Pentingnya Menjaga Pola Hidup Untuk Kesehatan Kulit, Begini Penjelasan dr Vee Clinic
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 02 Agustus 2021
PCR Gandeng APSB Malaysia Kembangkan Aplikasi Pembelajaran Gramatikal Bahasa Arab
Selasa, 27 Juli 2021
Tingkatkan Inovasi Teknologi Terapan Bidang MKG, PCR dan BMKG Jalin Kerja Sama
Selasa, 27 Juli 2021
Tim Kukerta Balek Kampung Unri Sialang Sakti Berikan Spanduk dan Logo
Selasa, 27 Juli 2021
Kukerta Unri Desa Ujung Batu Timur Serahkan 1.000 Batang Bibit Tanaman Buah kepada Masyarakat

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...

Permata
Terpopuler
PCR 3 Agustus 2021
Foto
Unilak 1 Juni 2021
Pelantikan Bupati Siak - Pemkab Siak
Jumat, 16 Juli 2021
Jedar Ungkap Pernah Dekat dengan Pria Ternyata Gay, Terbongkar Gara-gara...
Jumat, 02 Juli 2021
Dalang Kondang Ki Manteb Sudharsono Berpulang ke Rahmatullah
Kamis, 01 Juli 2021
Peramal Mbak You Meninggal Dunia
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit

Selebriti lainnya ...
Bhayangkara 2021 CAKAPLAH
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
UIR 2021
Selasa, 27 Juli 2021
Sabah Ahmedi, Imam Termuda Inggris Lawan Stereotip Lewat Medsos
Jumat, 16 Juli 2021
Jangan Sampai Salah Beli, Berikut Syarat Hewan Kurban
Jumat, 02 Juli 2021
Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Seperti Apa yang Bisa Disebut Syahid?
Senin, 14 Juni 2021
Santri Rumah Qur'an Hajjah Rohana Tak Hanya Fokus Tahfiz Tapi Juga Belajar Pokok Keislaman

Religi lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRD
Indeks Berita
Idul Fitri 1442 BRKWaisak 26 Mei 2021 - APRILPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021
www www