Sabtu, 15 Mei 2021

Breaking News

  • Truck Terguling di Jalan Sudirman Pekanbaru   ●   
  • Jalan Arifin Achmad menuju Jalan Soekarno Hatta terjadi kemacetan parah, Jumat (26/3/2021) malam, pukul 20.00 wib, akibat banjir paska hujan deras.   ●   
  • Penembakan Kembali Terjadi di Pekanbaru, DPRD Minta Polisi Rutin Tes Psikologi   ●   
  • Kepala BPKAD Kuansing Tidak Penuhi Panggilan Jaksa   ●   
  • Kabar Baik, Tunjangan ASN Pemprov Riau segera Cair   ●   
  • Dukung Vaksinasi Covid-19, Pemprov Riau Refocussing Anggaran DAU 8 Persen   ●   
  • Zukri-Nasarudin Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Pelalawan Terpilih   ●   
  • Dewan Dukung Polisi Periksa Kadis DLHK Soal Tumpukan Sampah   ●   
  • Nunggak PBB di Pekanbaru Rumah Ditempel Stiker   ●   
  • Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Siap Potong Gaji untuk Korban Bencana Alam
Yamaha 7 Mei 2021
Polling
Kasus penyebaran Covid-19 di provinsi Riau terus meroket. Kini sudah menyentuh angka 46.047 Orang. Bahkan, angka kematian mencapai 1.133 jiwa. Menurut Anda, bagaimana upaya Pemprov Riau menekan penyebaran Covid-19?


CAKAP RAKYAT
Sumber Daya Alam Dan Kesenjangan Ekonomi
Jum'at, 23 April 2021 08:02 WIB
Sumber Daya Alam Dan Kesenjangan Ekonomi
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM.

Ada hal cukup mengejutkan datang dari lisan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar saat pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Gedung Daerah Balai Serindit pada Senin (12/4/2021). Orang nomor satu di Riau menyinggung permasalahan lahan kebun sawit. Disampaikan bahwa dari 3,4 juta Hektare (Ha), baru 9 ribu Ha yang punya izinHak Guna Usaha (HGU) adapun sisanya 1 juta Ha lebih belum HGU. Kemudian 1,2 juta Ha statusnya ilegal atau berada di kawasan hutan.

Dalam pernyataannya, Gubri juga menyinggung peran mafia tanah yang bikin sengkarut masalah pemanfaatan lahan di bumi lancang kuning. Dalam kesempatan tersebut pula Gubri meminta Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk segera menurunkan tim inventarisasi kebun sawit di Provinsi Riau.

Apa yang disampaikan Gubri sebenarnya persoalan klasik. Namun perlu terus disuarakan. Apalagi paska berlakunya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang menurut janji manis Pemerintah saat pembahasan, beleid tersebut akan memfasilitasi penyelesaian kebun sawit yang berada di kawasan hutan. Saat ini peraturan implementasi UU Ciptaker baik itu PP maupun Permen memang belum jelas. Tapi diharapkan janji Pemerintah dapat dibuktikan dan benar-benar mengakomodir kebutuhan daerah, terutama Pemda yang ingin solusi konkrit atas konflik lahan.

Terkait HGU menyebabkan kesenjangan antara pemilik kebun sawit yang mayoritas dimiliki pengusaha besar dengan masyarakat tempatan pada akhirnya memicu perseteruan dan konflik berkepanjangan. Maka sudah tepat concern Gubri terhadap aturan pelaksana nantinya supaya bagi pengusaha dengan kepemilihan lahan 100 Ha atau perusahaan yang belum memiliki legal (izin) agar memberi masyarakat setempat minimal 20 persen sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan.

Amanah Konstitusi

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” begitu kutipan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3. Hampir semua kita hafal. Namun implementasinya kian hari kian sulit didapati. Lahan sebagai akses perekonomian paling murah dan mudah dicapai tetapi kenyataannya masyarakat adat dan tempatan makin terasing dan sulit bertahan hidup di atas lahan yang telah didiami secara bergenerasi.

Mirisnya, tak sedikit pemilik lahan besar mengangkangi aturan dengan merambah kawasan hutan. Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata saat berkunjung ke Riau pada 2019 membeberkan fakta, dari 1 juta Ha kebun sawit yang mengokupasi areal hutan paling besar dikuasai perusahaan tanpa izin. Untuk Riau, perambahan areal hutan bahkan pernah melibatkan BUMN. Berikut ada juga perusahaan perkebunan tak punya NPWP alias tak bayar pajak. Temuan-temuan tadi terangkum dalam laporan Pansus Monitoring Lahan yang dibentuk DPRD Provinsi Riau periode lalu.

Gubri juga mengungkap fakta miris lain banyaknya HGU tanpa Plasma. Mengingat kompleksnya masalah memberi ancaman nyata terhadap masa depan Riau, maka perlu ada langkah strategis menyikapinya. Karena selain merugikan masyarakat Riau yang mayoritas menggantungkan hidup dari sektor perkebunan dan pertanian sebagai sumber perekonomian, juga merugikan Pemda sebagai sumber pendapatan daerah.

Apalagi UU Ciptaker mengizinkan perpanjangan HGU menjadi 90 tahun, yang bikin aturan tersebut jauh lebih “hebat” dari masa penjajahan (di masa kolonial hak serupa dikenal dengan erfpacht, memperbolehkan pengusaha mengelola tanah hingga 75 tahun). Panjangnya masa pengelolaan harusnya dibarengi persyaratan dan pengawasan ketat agar tidak ada peraturan yang dikangkangi serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan di daerah. Jika tidak, ke depan kesenjangan makin melebar dan potensi eskalasi konflik sulit diredam.

Tak Sepadan

Pemda tentu dalam posisi dilematis. Bagi daerah pendapatan dari pengurusan izin lahan memang bisa miliaran rupiah masuk ke kas daerah. Namun, pemasukan tersebut tentu butuh waktu untuk menanti sampai perpanjangan izin baru. Apesnya anggaran daerah banyak terpakai untuk membangun dan memperbaiki jalan rusak akibat kendaraan bertonase besar yang didominasi truk pengangkut sawit namun tak sepadan dengan keuntungan diperoleh daerah. Pemilik kebun dan perusahaan perkebunan sebagian besar juga dimiliki orang luar daerah. Kantor pusatnya pun di provinsi lain hingga luar negeri. Paling menderita masyarakat, baik itu akibat kelalaian pemanfaatan lahan dan kerusakan jalan.

Jadi wajar provinsi sentra sawit minta perhatian lebih dari Pemerintah Pusat, termasuk memperoleh ekstensifikasi pendapatan. Semisal Pemda Aceh pernah mencoba menambah PAD dari sektor perkebunan sawit swasta melalui Perda mengenakan retribusi Rp. 5/Kg tandan buah yang dihasilkan perusahaan. Sayangnya Pemerintah Pusat membatalkan karena dianggap tidak ramah investasi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan, besarnya ketergantungan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat Riau dari sektor perkebunan harus disertai solusi bijak dan bersifat jangka panjang sehingga tidak memperparah kesenjangan.

Pertama, terkait HGU Menteri LHK Siti Nurbaya memang menyebut UU Cipta Kerja masih mewajibkan perusahaan sawit membangun plasma sebesar 20% dari luas konsesi. Namun penerapannya harus dikawal dan diawasi ketat supaya hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan konservasi dan hal yang mendorong penanganan konflik tenurial dapat dipenuhi secara mutlak. Tanggung jawab jelas tak hanya di pundak pemerintah pusat namun juga jajaran pemerintah di daerah.

Kedua, keterbukaan informasi dipandang sebagai salah satu solusi dan perlu dimiliki pihak/instansi berwenang. Terkait lahan, keputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau yang menyebut dokumen HGU perkebunan sawit di Riau tergolong informasi publik dan bersifat terbuka patut diapresiasi. Karena masyarakat juga perlu mengetahui HGU perusahaan, paling ketara sebagai panduan mengidentifikasi sempadan tanah yang berbatasan sebagai acuan legalitas tanah dan keperluan lain.

Disamping pendekatan tadi tentu banyak cara lain. Intinya kita ingin pemanfaatan lahan dan tanah sebagai interpretasi dari kata “bumi” dalam UUD 1945 berangkat dari hak dan kewajiban sama dari perusahaan dan pemilik modal juga masyarakat adat dan tempatan. HGU pada prinsipnya bagus sebagai formasi modal nasional bertujuan memperoleh keuntungan dari investasi dengan tetap berorientasi memberi keuntungan bagi rakyat. Masalah muncul ketika pemodal lebih diuntungkan sementara rakyat dibuntungkan.

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM (Anggota DPRD Provinsi Riau)
Editor : Ali Azumar
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Kasus penyebaran Covid-19 di provinsi Riau terus meroket. Kini sudah menyentuh angka 46.047 Orang. Bahkan, angka kematian mencapai 1.133 jiwa. Menurut Anda, bagaimana upaya Pemprov Riau menekan penyebaran Covid-19?

Berita Terkait
Minggu, 02 Mei 2021 11:11 WIB
Buruh Aset Bangsa
Kamis, 13 Mei 2021 06:00 WIB
Fitrah, Berbagi dan Kekuatan Sosial
Jum'at, 29 Januari 2021 13:59 WIB
Alam Merana Kerugian Bagi Kita
Minggu, 28 Maret 2021 20:33 WIB
Sumber Daya Alam Terjaga, Riau Berjaya
Minggu, 21 Maret 2021 21:20 WIB
Menjaga Optimisme Melalui Kebijakan
Jum'at, 02 April 2021 20:54 WIB
Asa Keberkahan di HUT BRK
Minggu, 07 Maret 2021 06:15 WIB
Transportasi Urat Nadi Ekonomi
Rabu, 24 Februari 2021 14:30 WIB
Alarm Meningkatnya Angka Kemiskinan
Senin, 15 Maret 2021 07:19 WIB
Pangan Aman, Ekonomi Mapan
Jum'at, 16 April 2021 05:11 WIB
Ramadhan dalam Masa Pandemi Covid-19
Minggu, 11 April 2021 21:00 WIB
Modal Sosial Adalah Aset Berharga
Jum'at, 04 Desember 2020 10:39 WIB
COVID-19 dan Pentahelix
Sabtu, 19 Desember 2020 07:01 WIB
Bela Negara Untuk Ekonomi Yang Berdaulat
Rabu, 04 November 2020 10:26 WIB
Misi Riau Bangkitkan Pariwisata Dan UMKM
Sabtu, 06 Februari 2021 16:44 WIB
Runtuhnya Demokrasi di Myanmar?
Jum'at, 31 Juli 2020 19:15 WIB
Kurban, Spirit Berkontribusi dan Wakaf
Selasa, 10 November 2020 08:01 WIB
Melestarikan Warisan Pahlawan
Jum'at, 01 Januari 2021 22:05 WIB
Pasang Surut Hubungan Indonesia-Malaysia
Rabu, 07 Oktober 2020 08:36 WIB
Mencari Berkah Dalam Syariah
Sabtu, 24 Oktober 2020 08:03 WIB
Perlukah Merivisi RPJMD?
Minggu, 19 Juli 2020 16:34 WIB
Ketika Pendapatan Ikut 'Jaga Jarak'
Selasa, 24 November 2020 12:02 WIB
UMKM Dan Koperasi Kunci Pemulihan Ekonomi
Selasa, 30 Juni 2020 13:15 WIB
Jangan Buru-buru Sahkan Perda RTRW
Sabtu, 19 September 2020 09:10 WIB
Demokrasi Bukanlah “Kursi”
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 11 Mei 2021
Ibadah Haji 2021 Dibuka, MPR Minta Pemerintah segera Lobby Kuota Jamaah Haji
Senin, 10 Mei 2021
Sikapi Kekerasan Terhadap Umat Islam oleh Israel, PPP: Jangan Lagi Berpikir Jalin Hubungan Diplomatik dengan Israel
Senin, 10 Mei 2021
Sikapi Kekerasan Terhadap Umat Islam Palestina, PPP: Jangan Lagi Berpikir Ada Hubungan Diplomatik Dengan Israel
Kamis, 06 Mei 2021
MPR Harapkan Pandangan dari Kalangan Perguruan Tinggi Untuk Hidupkan Kembali GBHN

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Jumat, 14 Mei 2021
Hari Kedua Lebaran, Polsek Pangkalan Kerinci Galakkan Pantauan Masyarakat di Pos Penyekatan Mudik
Jumat, 14 Mei 2021
Polisi dan TNI Teluk Meranti Pantau Penertiban Prokes di Pos PPKM
Jumat, 14 Mei 2021
Polsek Langgam Rutin Patroli Guna Cegah Gangguan Kamtibmas
Jumat, 14 Mei 2021
Cegah Penyebaran Covid-19, Polsubsektor Pelalawan Gencar Gelar Operasi Yustisi

Serantau lainnya ...
Selasa, 11 Mei 2021
Tampil Cantik saat Lebaran, Fajar Cosmetic Ramai Pengunjung
Rabu, 05 Mei 2021
7 Cara Gampang Agar Lebih Mudah Bangun untuk Sahur
Selasa, 04 Mei 2021
Go Nasional, Fajar Cosmetic Akan Buka Cabang di Jakarta
Kamis, 29 April 2021
Punya Legalitas, Pekerja Musik di Bawah Naungan SPMI Difasilitasi BPJS

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu

Advertorial lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi
Kamis, 29 April 2021
Dua Minggu Lagi WhatsApp akan Blokir Kamu
Selasa, 13 April 2021
Bukan Mimpi Lagi, Ini 2 Mobil Terbang yang sudah Dapat Izin Mengudara

Tekno dan Sains lainnya ...
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi
Senin, 18 Januari 2021
Terlalu Lama Pakai Masker Sebabkan Mata Kering, Ini Cara Mencegahnya
Rabu, 06 Januari 2021
Jembatan Siak IV Kerap Jadi Titik Kumpul Pesepeda di Pekanbaru

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Selasa, 04 Mei 2021
Mahasiswa Unilak Lolos Hibah Program KBMI Dikti Tingkat Nasional
Minggu, 02 Mei 2021
BEMNUS dan BEMSI Gelar Aksi Seribu Lilin di Pekanbaru, Bacakan 6 Tuntutan
Jumat, 30 April 2021
Menampilkan Karya Ilmiyah Mahasiswa dan Alumni, Tadarus Ramadhan Seri ke-2 PSGA UIN Suska Riau Tuai Pujian
Kamis, 29 April 2021
GMI Sukses Gelar Webinar Pemuda dalam Menangkal Paham Radikal

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...
Polling
Kasus penyebaran Covid-19 di provinsi Riau terus meroket. Kini sudah menyentuh angka 46.047 Orang. Bahkan, angka kematian mencapai 1.133 jiwa. Menurut Anda, bagaimana upaya Pemprov Riau menekan penyebaran Covid-19?


Idul Fitri 1442 BRK
Terpopuler
Idul Fitri 1442 Syahrul Aidi
Foto
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin
SPR Idul Fitri 1442 H
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit
Selasa, 13 April 2021
Diungkap Sahabat, Billy Sering Bengong Sulit Lupakan Pesona Amanda Manopo
Rabu, 31 Maret 2021
Aa Gym Cabut Gugatan Cerai ke Teh Ninih
Jumat, 19 Maret 2021
Diduga Terlibat Perdagangan Anak sebagai PSK, Artis Cynthiara Alona Terancam 10 Tahun Penjara

Selebriti lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRD
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
PKB Kampar - Catur Sugeng
Jumat, 07 Mei 2021
Rilis Lagu Bertema 'Tak Mudik', Azwa Nasyid dan Azam Voice Bikin Sedih Hilang
Rabu, 05 Mei 2021
4 Golongan Manusia Mendapat Kebahagian dan Kesengsaraan
Jumat, 30 April 2021
Musala RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Berubah Menjadi Masjid
Selasa, 13 April 2021
Fatwa MUI Perbolehkan Buka Puasa Bersama

Religi lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin Centronet Data Indonesia
Indeks Berita
Pesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021Ucapan RamadanAPRIL/RAPP - ImlekNyepi 14 Maret 2021 - APRIL RAPPHUT Kampar 2021 - APRIL-RAPP
www www